TWK: Pilar Negara, Nasionalisme, dan Bahasa Negara
TWK menilai 30 soal tentang kesadaran berbangsa dan bernegara; ambang batasnya 65 dari maksimum 150. Kisi-kisinya berputar pada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara.
Pilar negara
- Pancasila adalah dasar negara dan sumber segala sumber hukum negara (UU 12/2011 Pasal 2). Rumusan resminya ada di Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sebagai ideologi terbuka, nilai dasarnya tetap, tetapi penjabarannya dapat berkembang.
- UUD 1945 terdiri atas Pembukaan (4 alinea), batang tubuh, dan pasal-pasal. Amandemen 1999–2002 tidak mengubah Pembukaan. Pasal 1 ayat (1) menyebut NKRI berbentuk Republik; ayat (2) kedaulatan di tangan rakyat; ayat (3) negara hukum. Pasal 27 ayat (3) menegaskan hak dan kewajiban bela negara.
- Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular; maknanya persatuan dalam keberagaman, bukan penyeragaman budaya.
- Bahasa negara diatur Pasal 36 UUD 1945 dan UU 24/2009; Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara.
Nasionalisme dan integritas
Nasionalisme adalah kesetiaan pada bangsa dan negara, bukan chauvinisme yang merendahkan bangsa lain. Integritas berarti konsistensi antara nilai, ucapan, dan perbuatan, termasuk menolak korupsi. Bela negara tidak identik dengan militer: menjaga lingkungan, taat hukum, dan berkontribusi positif termasuk wujudnya.
Contoh soal
Pernyataan yang tepat tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum adalah... A. Pancasila dapat langsung dipakai menguji undang-undang B. semua peraturan harus bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya C. Pancasila hanya simbol, bukan sumber hukum D. Pancasila sama dengan UUD 1945 E. Pancasila hanya berlaku bagi partai politik Jawaban B. Uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan Mahkamah Konstitusi; Pancasila menjadi sumber nilai, bukan dasar formil pengujian.
Jebakan
Menganggap amandemen mengubah Pembukaan; menyamakan Bhinneka Tunggal Ika dengan penyeragaman; menganggap bela negara hanya wajib militer; dan mengira Pancasila bisa menjadi dasar formil judicial review.