Memo Penghapusan UTS yang Dibaca Terlalu Cepat
Sebuah fakultas menerima memo internal dari rektorat. Bunyi salah satu paragrafnya: "Terhitung semester depan, Ujian Tengah Semester dihapus dan diganti dengan penilaian berbasis tugas. Dosen yang komponen UTS-nya melebihi 30% wajib menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mata kuliah yang telah memperoleh akreditasi internasional." Memo itu tidak menjelaskan apakah "dihapus" berarti tidak boleh ada penilaian apa pun pada pekan ke-8, tidak menyebut tenggat penyesuaian RPS, dan tidak mendefinisikan "akreditasi internasional". Ketua program studi langsung mengirim pesan ke 34 dosen: "Mulai semester depan tidak ada UTS sama sekali, semua mata kuliah tanpa kecuali. Bobot tugas otomatis 30%." Tiga dosen yang mata kuliahnya terakreditasi internasional memprotes. Dua dosen lain bingung karena RPS mereka memuat UTS 40%, tetapi mereka mengira cukup mengganti nama komponennya menjadi "tugas" tanpa mengubah bobot. Sementara itu bagian akademik sudah mencetak jadwal ujian pekan ke-8.
1. Identifikasi kesalahan interpretasi dalam pesan ketua program studi, dan tunjukkan bagian teks memo yang membantahnya.
Read the worked answer
Ada tiga kesalahan, dan ketiganya bisa dibuktikan dari teks, bukan dari opini.
Pertama, "tanpa kecuali". Memo secara eksplisit menyatakan ketentuan ini tidak berlaku bagi mata kuliah terakreditasi internasional. Pesan ketua prodi menghapus satu klausul pengecualian yang tertulis jelas, sehingga tiga dosen yang memprotes punya dasar tekstual yang kuat.
Kedua, "bobot tugas otomatis 30%". Memo tidak pernah menyebut angka 30% sebagai bobot baru. Angka itu muncul dalam konteks lain, yaitu ambang pemicu kewajiban menyesuaikan RPS: dosen yang UTS-nya melebihi 30% wajib menyesuaikan. Menetapkan 30% sebagai bobot tugas adalah tambahan yang tidak berasal dari memo.
Ketiga, menyamakan "dihapus" dengan "tidak ada penilaian pada pekan ke-8". Memo hanya menghapus UTS sebagai instrumen dan menggantinya dengan penilaian berbasis tugas; ia tidak melarang adanya asesmen pada pekan ke-8, misalnya kuis atau presentasi.
Ketiga kesalahan berakar pada satu kebiasaan: membaca memo sebagai instruksi operasional. Memo itu bersifat prinsip, dan celah operasionalnya memang belum diisi.
2. Apa yang boleh dan tidak boleh disimpulkan dari memo, dan apa risiko keputusan yang sudah terlanjur diambil?
Read the worked answer
Yang boleh disimpulkan: UTS sebagai instrumen dihapus untuk semester depan; dosen dengan komponen UTS di atas 30% punya kewajiban menyesuaikan RPS; mata kuliah terakreditasi internasional dikecualikan.
Yang tidak boleh disimpulkan: besaran bobot pengganti, tenggat penyesuaian, definisi akreditasi internasional, dan apakah pekan ke-8 harus kosong dari asesmen. Empat hal itu adalah celah yang harus diisi, bukan ruang yang bebas ditafsirkan sesuka hati.
Risikonya bertingkat. Pertama, kepatuhan: tiga dosen terakreditasi internasional yang dipaksa mengubah RPS tanpa dasar bisa mengajukan keberatan formal, dan ketua prodi berada di posisi lemah karena instruksinya bertentangan dengan teks. Kedua, operasional: jadwal ujian pekan ke-8 sudah tercetak, padahal status pekan itu belum jelas - biaya cetak dan kebingungan mahasiswa akan ditanggung fakultas. Ketiga, akademik: dua dosen yang sekadar mengganti nama komponen dari UTS menjadi tugas tanpa mengubah bobot memenuhi syarat di atas kertas, tetapi tidak mengubah apa pun secara substantif; ini bentuk kepatuhan palsu yang paling sulit dideteksi saat audit.
Pola yang perlu dicatat: instruksi yang lebih tegas dari sumbernya bukan tanda ketegasan, melainkan sumber sengketa.
3. Susun daftar pertanyaan klarifikasi menurut prioritas, dan jelaskan mengapa urutan itu dipilih.
Read the worked answer
Prioritas pertama, definisi pengecualian: kriteria apa yang membuat sebuah mata kuliah dianggap terakreditasi internasional, dan siapa yang berwenang menetapkannya? Ini didahulukan karena menyangkut tiga dosen yang sudah memprotes dan berpotensi menjadi sengketa formal.
Prioritas kedua, tenggat: kapan RPS yang disesuaikan harus diserahkan? Tanpa tenggat, dosen yang patuh dan yang menunda diperlakukan sama, dan bagian akademik tidak punya dasar untuk menagih.
Prioritas ketiga, status pekan ke-8: apakah boleh ada asesmen lain? Ini mendesak secara operasional karena jadwal sudah tercetak; setiap hari penundaan menambah biaya koreksi.
Prioritas keempat, bobot pengganti: apakah ada rentang bobot yang dianjurkan, atau diserahkan ke dosen? Ini paling akhir karena tidak memblokir apa pun - dosen tetap bisa mengajar sementara angkanya dinegosiasikan.
Prinsip pengurutannya: mulai dari yang berpotensi menjadi sengketa, lanjut ke yang memblokir pekerjaan orang lain, dan berakhir pada yang hanya perlu kesepakatan. Mengajukan pertanyaan bobot lebih dulu terasa produktif, tetapi membuat tiga masalah yang lebih mendesak menggantung.