Profesionalisme, Etika, Komunikasi, dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Vaskular
Domain ini menguji komunikasi klinis, etika, dan kerangka hukum praktik vaskular di Indonesia, termasuk consent, kerahasiaan, dan rujukan.
Prinsip etika
Beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Keputusan klinis mendokumentasikan diskusi risiko-manfaat; pasien berhak menolak melalui informed refusal. Kompetensi dinilai dari kemampuan memahami informasi, menimbang, dan menyatakan pilihan.
Kerangka hukum
Informed consent diatur dalam Permenkes No. 290/2008 dan UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, dengan pembaruan melalui UU No. 17/2023 tentang Kesehatan. Consent diberikan oleh pasien dewasa yang kompeten; pada anak atau pasien tidak kompeten, oleh orang tua atau wali. Pengecualian mencakup kegawatan yang mengancam nyawa dengan presumed consent dan terapi paksa dalam keadaan tertentu sesuai hukum. Rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya; pengecualian meliputi permintaan pengadilan, pelaporan penyakit tertentu, dan audit internal.
Komunikasi
SPIKES untuk menyampaikan berita buruk: Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy and summary. SBAR untuk serah terima. Rujukan berjenjang dan konsultasi harus terdokumentasi.
Contoh terarah
Pasien CLTI menolak amputasi meski berisiko sepsis. Anda menilai kompetensinya, menjelaskan alternatif dan konsekuensi, menawarkan second opinion, mendokumentasikan informed refusal, dan tetap memberikan perawatan paliatif, bukan memaksa tindakan.
Jebakan
Mengambil consent dari keluarga tanpa keterlibatan pasien kompeten; membocorkan data ke pihak lain tanpa dasar hukum; menandatangani surat keterangan di luar kompetensi.