Perpajakan
Cakupan
Mata uji ini menguji kepatuhan dan perencanaan pajak: PPh badan, PPh potong-pungut (21/23/26), PPN, pajak final, rekonsiliasi fiskal, dan sengketa. Soal sering meminta menghitung pajak terutang dari laba komersial yang telah disesuaikan.
Aturan inti
- PPh badan: tarif 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya; UMKM dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar dapat memakai tarif final 0,5% (PP 55/2022), tetapi bukan untuk wajib pajak yang memilih tarif umum.
- Rekonsiliasi fiskal: laba komersial + biaya tidak dapat dikurangkan − penghasilan final − penghasilan bukan objek; lalu kompensasi rugi fiskal maksimal 5 tahun.
- PPh 21: sejak 2024 memakai tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan bulanan, dengan penghitungan tahunan tetap memakai tarif Pasal 17.
- PPN: tarif 11% (UU HPP); ekspor 0%; input dapat dikreditkan sepanjang berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN.
- PPh 23: 2% atas jasa dan sewa selain tanah/bangunan; 15% atas dividen, bunga, royalti kepada wajib pajak dalam negeri; PPh 26: 20% untuk nonresiden kecuali treaty.
Contoh kerja
Laba komersial PT Sinar Rp5.000 juta. Biaya jamuan tanpa daftar nominatif Rp100 juta; pendapatan bunga deposito Rp200 juta (final); sanksi pajak Rp50 juta. Rugi fiskal 2022 Rp300 juta. Rekonsiliasi: 5.000 + 100 + 50 − 200 = 4.950 juta. Kompensasi rugi 300 juta → penghasilan kena pajak 4.650 juta. PPh terutang 22% × 4.650 = Rp1.023 juta. Kredit pajak (PPh 22/23/25) dikurangkan untuk memperoleh PPh kurang bayar.
Jebakan
Memasukkan penghasilan final ke penghasilan kena pajak; lupa menambah kembali biaya non-deductible; mengkreditkan PPN masukan yang tidak berhubungan; memakai tarif 20% untuk PPh badan; salah menerapkan treaty tanpa surat keterangan domisili; serta mengabaikan batas waktu kompensasi rugi. Soal juga menguji saat terutang PPN dan faktur pajak.