Penanggung Jawab yang Tidak Berwenang
Sebuah pengembang memasarkan kluster 120 unit rumah dan menunjuk firma arsitektur kecil sebagai perancang. STRA arsitek principal firma itu habis masa berlakunya lima bulan lalu, dan perpanjangannya masih tertahan karena kekurangan SKP. Agar pendaftaran PBG tetap berjalan, pengembang meminta seorang staf lulusan S1 arsitektur yang belum memiliki STRA untuk menandatangani gambar dan tampil di brosur sebagai 'Arsitek Proyek', dengan tambahan honor Rp 25 juta. Pada saat yang sama, pengembang membawa konsep desain dari sebuah studio di Kuala Lumpur dan meminta firma tersebut 'mengadaptasi dan menandatangani' gambar itu tanpa perjanjian kolaborasi, tanpa keterlibatan arsitek asing tersebut, dan tanpa dokumen perizinan praktik apa pun. Pengembang berargumen bahwa yang penting gambar selesai dan tidak akan ada yang memeriksa. Kontrak jual beli dengan konsumen sudah dibuka dan menjanjikan serah terima 14 bulan lagi.
1. Apa akibat hukum dan etis dari penandatanganan gambar PBG oleh staf yang belum memiliki STRA, sementara principal-nya ber-STRA kedaluwarsa? Apa opsi yang sah bagi firma?
Read the worked answer
Kedudukan hukum. Menjalankan praktik arsitek dan menandatangani dokumen keprofesian menuntut kewenangan yang sah, yang diperoleh melalui registrasi dan STRA yang masih berlaku. Staf bergelar S1 tetapi belum terdaftar tidak memiliki kewenangan itu; principal yang STRA-nya kedaluwarsa juga kehilangan hak praktik. Menandatangani dalam kondisi ini adalah perbuatan tanpa hak, dengan risiko sanksi administratif dan ketentuan pidana dalam undang-undang keprofesian arsitek, di samping risiko perdata bila bangunan bermasalah. Perlu dicatat: pasal dan besaran sanksi harus dirujuk ke teks resmi, bukan dihafal dari ringkasan.
Akibat etis. Brosur yang mencantumkan 'Arsitek Proyek' untuk orang yang belum berwenang adalah informasi menyesatkan kepada konsumen yang membeli rumah berdasarkan janji tersebut.
Opsi sah: (1) menunggu perpanjangan STRA principal selesai dan menunda penandatanganan; (2) menunjuk arsitek ber-STRA lain sebagai penanggung jawab dengan peran teknis nyata dan tercatat dalam kontrak; (3) menegosiasikan ulang jadwal PBG dengan pengembang secara terbuka. Yang tidak boleh: meminjam nama, meminjam nomor, atau 'menitipkan' tanda tangan.
2. Bagaimana firma harus menyikapi permintaan mengadaptasi dan menandatangani desain studio asing tanpa perjanjian kolaborasi?
Read the worked answer
Inti persoalannya adalah pernyataan palsu tentang peran. Menandatangani gambar orang lain sebagai perancang berarti mengklaim tanggung jawab atas pekerjaan yang tidak pernah ia kendalikan, sementara arsitek asing itu pun tidak memiliki dasar untuk berpraktik di Indonesia.
Kerangka yang benar: keterlibatan arsitek asing dalam proyek di Indonesia lazimnya mensyaratkan kerja sama dengan arsitek lokal yang berwenang, perizinan/registrasi yang sesuai, serta perjanjian kolaborasi yang jelas pembagian tanggung jawabnya. Tanpa dokumen itu, 'legalisasi' yang diminta bukan sekadar cacat administrasi, melainkan rekayasa dokumen.
Langkah firma:
- Minta salinan perjanjian kolaborasi dan dokumen kewenangan praktik pihak asing; bila tidak ada, tolak menandatangani.
- Tawarkan skema yang sah: firma menjadi arsitek perancang dengan kendali desain penuh, sedangkan studio asing berperan sebagai konsultan desain dengan kontrak terpisah dan pengakuan yang jujur di dokumen.
- Pastikan gambar yang diajukan adalah hasil adaptasi yang benar-benar dikerjakan dan diverifikasi firma, termasuk kesesuaiannya dengan regulasi bangunan gedung setempat.
- Catat semua komunikasi, karena firma yang menandatangani akan menjadi pihak pertama yang dipersoalkan bila terjadi kegagalan bangunan.
3. Bagaimana firma menyampaikan risiko ini kepada pengembang yang menekan agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal jual beli?
Read the worked answer
Komunikasi harus tegas, tertulis, dan berorientasi solusi, bukan sekadar menolak.
Isi pesan: (a) apa yang tidak boleh dilakukan beserta dasar kewenangannya; (b) risiko konkret bagi pengembang, yaitu PBG tertolak atau dicabut, serah terima kepada 120 konsumen tertunda, dan potensi sengketa konsumen; (c) tiga opsi dan konsekuensi jadwal masing-masing, dengan estimasi waktu yang realistis.
Nada: hindari ceramah moral. Pengembang lebih mudah menerima argumen bahwa tanda tangan tanpa kewenangan adalah risiko komersial, bukan hanya soal etika.
Perlindungan diri: sampaikan melalui surat atau surel yang tercatat, minta konfirmasi tertulis atas opsi yang dipilih, dan jangan pernah menandatangani dokumen 'sementara' sambil menunggu perpanjangan. Bila pengembang tetap memaksa, firma harus siap mengundurkan diri dari penugasan dan menyerahkan pekerjaan secara tertib. Kehilangan satu proyek jauh lebih ringan daripada kehilangan hak praktik atau terseret sengketa hukum puluhan tahun kemudian ketika bangunan bermasalah.