IAI CA Tingkat Lanjutan cheat sheet

Struktur kode etik IAI berlapis: (1) Etika Profesi (nilai dasar), (2) Kode Etik (norma mengikat), (3) Kaidah Tata Laku (aturan perilaku operasional harian arsitek).

Enam prinsip etika arsitek: kompetensi, integritas, tanggung jawab profesi, kepentingan publik, kesetaraan, dan keberlanjutan lingkungan.

Kewajiban utama arsitek: mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik di atas kepentingan pribadi atau klien.

Benturan kepentingan terjadi bila arsitek punya kepemilikan, komisi, atau hubungan keluarga pada kontraktor/pemasok proyek yang sama; wajib diungkap tertulis kepada klien sebelum kontrak.

Praktik tanda tangan atau stempel STRA arsitek lain untuk menggantikan pengesahan gambar adalah pelanggaran berat, bukan sekadar administratif.

Rahasia klien tetap wajib dijaga setelah hubungan kontrak berakhir; pengecualian hanya bila diwajibkan hukum atau membahayakan keselamatan publik.

Promosi diri dilarang memuat klaim yang tidak dapat dibuktikan, merendahkan arsitek lain, atau menjanjikan hasil di luar kewenangan profesi.

Sanksi pelanggaran kode etik berjenjang: teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan, skorsing keanggotaan, hingga pemberhentian dari keanggotaan IAI.

Menerima fee ganda (dari klien dan kontraktor/pemasok) tanpa pengungkapan tertulis merupakan pelanggaran integritas dan dapat berujung pada pencabutan izin.

PKB wajib bagi seluruh arsitek pemegang STRA sebagai syarat perpanjangan STRA; jumlah Satuan Kredit PKB (SKP) ditetapkan oleh IAI dan peraturan terkait.

Kategori kegiatan PKB: pendidikan (seminar, pelatihan, kursus), praktik profesional (proyek, mentoring), publikasi/karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat.

Setiap kegiatan PKB dicatat dalam logbook PKB dengan bukti: sertifikat, surat tugas, atau dokumen karya, lalu diverifikasi oleh asesor/lembaga penyelenggara.

Pembelajaran mandiri (self-directed learning) dapat diakui sebagai SKP bila terdokumentasi dan relevan dengan bidang keahlian, dengan batas maksimum per periode.

Kegiatan PKB harus relevan dengan bidang keahlian arsitek; kegiatan di luar bidang tidak dihitung penuh, hanya sebagai penunjang.

Pengajuan SKP dilakukan dalam siklus perpanjangan STRA; kekurangan SKP dapat menghambat atau menunda perpanjangan.

PKB bukan hanya kewajiban administratif: capaian PKB dievaluasi untuk memastikan peningkatan kompetensi sesuai standar profesi arsitek.

Bukti PKB disimpan minimal selama masa berlaku STRA dan satu siklus perpanjangan berikutnya untuk keperluan audit.

Landasan hukum utama: UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, yang mengatur penyelenggaraan keprofesian arsitek di Indonesia.

STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek) diterbitkan oleh dewan/lembaga yang ditunjuk negara, bukan oleh IAI; IAI berperan dalam asosiasi profesi.

Syarat memperoleh STRA: ijazah arsitektur, pengalaman kerja minimal, lulus uji kompetensi, dan terdaftar sebagai anggota asosiasi profesi.

STRA memiliki masa berlaku terbatas dan wajib diperpanjang dengan bukti PKB serta pemenuhan persyaratan administratif.

Hanya arsitek pemegang STRA yang berhak menyusun dan menandatangani dokumen perencanaan arsitektur untuk bangunan gedung tertentu sesuai ketentuan.

UU Arsitek mengatur sanksi administratif dan pidana bagi praktik arsitek tanpa STRA atau penyalahgunaan STRA.

Uji kompetensi arsitek dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi, mengacu pada SKKNI bidang arsitektur.

Peraturan pelaksana mencakup PP dan peraturan menteri terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, registrasi, dan pengawasan keprofesian.

Tahapan jasa arsitektur: pra-desain (programming), desain konsep, pengembangan desain, gambar kerja, dokumen tender, dan pengawasan berkala (site supervision).

Model fee: persentase biaya konstruksi, lump sum, fee per jam, atau fee berdasarkan luas bangunan; kesepakatan fee wajib tertuang dalam kontrak tertulis.

Kontrak jasa arsitektur minimal memuat lingkup layanan, deliverables, jadwal, fee, hak cipta desain, dan klausul penyelesaian sengketa.

Hak cipta atas karya arsitektur melekat pada arsitek pencipta; klien memperoleh hak pakai sesuai kesepakatan, bukan otomatis hak cipta penuh.

Bentuk badan usaha praktik arsitektur: perorangan, firma, atau perseroan terbatas; pemilihan bentuk memengaruhi tanggung jawab hukum dan perpajakan.

Manajemen proyek arsitek mencakup pengendalian mutu, biaya, dan waktu; perubahan lingkup (variation order) harus melalui persetujuan tertulis klien.

Asuransi tanggung jawab profesi (professional indemnity) melindungi arsitek dari klaim kelalaian desain atau kesalahan profesional.

Kewirausahaan arsitektur menuntut pemahaman pemasaran jasa, negosiasi kontrak, dan pengelolaan arus kas firma, bukan hanya kemampuan desain.

Prinsip arsitektur berkelanjutan: efisiensi energi, konservasi air, material ramah lingkungan, kenyamanan termal pasif, dan pengurangan limbah konstruksi.

Konsep green building diukur melalui indikator seperti konsumsi energi, emisi karbon, penggunaan lahan, dan kualitas udara dalam ruang.

Desain pasif: orientasi bangunan terhadap matahari dan angin, peneduh (shading), ventilasi silang, dan massa termal untuk menekan beban pendinginan.

Mitigasi risiko gempa: penerapan prinsip struktur tahan gempa, denah simetris dan sederhana, sambungan fleksibel, serta jalur evakuasi yang jelas.

Mitigasi risiko banjir: elevasi lantai dasar di atas muka air banjir, drainase berkelanjutan (biopori, sumur resapan), dan ruang terbuka hijau.

Mitigasi risiko kebakaran: kompartemenisasi, jalur evakuasi, tangga darurat, sistem deteksi dan pemadam, serta aksesibilitas pemadam kebakaran.

Kesiapsiagaan bencana mencakup perencanaan jalur evakuasi, titik kumpul, dan desain bangunan yang memudahkan respons darurat.

Adaptasi iklim dalam desain mencakup naungan, ventilasi alami, dan pemilihan material yang tahan terhadap perubahan cuaca ekstrem.