Regulasi dan Peraturan Keprofesian Arsitek (STRA dan UU/Peraturan Arsitek)
Domain ini menguji kerangka hukum praktik arsitek di Indonesia, terutama kewajiban registrasi, penerbitan STRA, dan konsekuensi hukum bagi praktik tanpa izin.
Kerangka regulasi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi, dan registrasi.
- Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) adalah bukti registrasi yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia (DAI), bukan oleh IAI.
- Syarat umum STRA mencakup kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan kelayakan etika.
- Praktik tanpa STRA dapat dikenai sanksi administratif dan berpengaruh pada keabsahan dokumen profesional.
Contoh terbimbing
Seorang arsitek lulusan luar negeri ingin membuka praktik di Indonesia. Ia tidak otomatis memperoleh STRA. Ia harus melalui penyetaraan pendidikan, uji kompetensi, dan registrasi di DAI. Reasoning-nya: STRA adalah kontrol kompetensi dan perlindungan publik, sehingga ijazah asing saja tidak cukup.
Jebakan yang sering menjatuhkan nilai
- Menyamakan STRA dengan sertifikat kompetensi atau kartu anggota IAI.
- Mengira IAI menerbitkan STRA, padahal kewenangan itu ada pada DAI.
- Lupa memperpanjang STRA sehingga praktik menjadi tidak sah.
- Mengabaikan ketentuan transisi dan pengakuan kualifikasi luar negeri.
Pahami pembagian peran: IAI sebagai organisasi profesi, DAI sebagai dewan registrasi, dan pemerintah sebagai regulator.