Etika, Hukum, dan Profesionalisme Kebidanan: Kewenangan, Persetujuan, dan Kerahasiaan
Etika, Hukum, dan Profesionalisme Kebidanan menguji penerapan kewenangan, persetujuan tindakan, kerahasiaan, dokumentasi, dan batas antara kelalaian dan malapraktik dalam kasus nyata.
Kewenangan dan legalitas
- UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan mengatur pendidikan, registrasi, kewenangan, dan praktik kebidanan. Bidan wajib memiliki STR dan SIP sesuai tempat praktik.
- Asuhan dilakukan dalam batas kewenangan; di luar itu lakukan konsultasi, kolaborasi, atau rujukan, dan dokumentasikan seluruh prosesnya.
Persetujuan dan kerahasiaan
- Informed consent sah bila pasien kompeten, mendapat informasi lengkap (tujuan, risiko, alternatif), memberi keputusan tanpa paksaan, dan prosesnya terdokumentasi. Pada kegawatan penyelamat jiwa, tindakan dapat dilakukan lebih dahulu lalu keluarga diinformasikan.
- Rahasia medis hanya dibuka bila ada dasar hukum: permintaan pengadilan, kewajiban pelaporan penyakit tertentu, atau izin pasien.
Contoh kasus
Ny. L, 32 tahun, plasenta previa totalis dengan perdarahan, menolak rujukan karena suami belum datang. Interpretasi: informed refusal pada kondisi yang mengancam jiwa. Langkah: jelaskan risiko kematian dengan bahasa sederhana, tawarkan pendampingan, hubungi suami atau keluarga, siapkan ambulans, dokumentasikan penolakan beserta seluruh upaya, lalu eskalasi ke pimpinan fasilitas. Bidan tidak boleh memaksa, tetapi juga tidak boleh menunda. Alasan: kewajiban berbuat baik tetap dijalankan melalui upaya maksimal dan dokumentasi yang kuat.
Jebakan
Meminta tanda tangan suami untuk semua tindakan; menyerahkan rekam medis kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum; menganggap setiap komplikasi sebagai malapraktik; lupa mendokumentasikan penolakan pasien.