Etika, Hukum Kedokteran, dan Profesionalisme
Domain Etika, Hukum Kedokteran, dan Profesionalisme menguji penerapan norma hukum dan etika pada situasi nyata: persetujuan tindakan, kerahasiaan, rekam medis, dan kompetensi.
Kerangka hukum
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur persetujuan tindakan (Pasal 45), rekam medis (Pasal 46–47), dan kewajiban dokter.
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi payung hukum baru di bidang kesehatan; KODEKI mengatur etika profesi dengan penegakan melalui MKEK IDI.
- Persetujuan tindakan sah bila diberikan pasien kompeten, setelah informasi memadai, tanpa paksaan; pada anak atau pasien tidak kompeten, wali yang memberikan persetujuan.
Prinsip
- Empat prinsip utama: beneficence, non-maleficence, autonomy, justice.
- Kerahasiaan dapat dibuka bila ada kewajiban hukum, ancaman kesehatan masyarakat, atau izin pasien.
- Unsur malpraktik: kewajiban, pelanggaran kewajiban, hubungan kausal, dan kerugian; kesalahan penilaian klinis tidak otomatis merupakan malpraktik.
- Rekam medis bersifat rahasia dan disimpan minimal 25 tahun.
Contoh kasus
Pasien trauma tidak sadar dengan perdarahan masif, keluarga tidak dapat dihubungi. Operasi darurat dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis karena keadaan darurat yang menyelamatkan nyawa; dokumentasikan indikasi, kondisi pasien, dan upaya menghubungi keluarga.
Jebakan
- Menunda tindakan lifesaving untuk menunggu persetujuan keluarga.
- Membahas kondisi pasien di media sosial.
- Meminta tanda tangan informed consent tanpa penjelasan risiko dan alternatif.
- Menganggap hasil buruk selalu berarti malpraktik.