IAPI UPAP Tingkat Dasar cheat sheet

Lima prinsip dasar etika Kode Etik IAPI: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional.

Ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar dikelompokkan menjadi lima: kepentingan pribadi (self-interest), penelaahan diri (self-review), advokasi, kedekatan (familiarity), dan intimidasi.

Pengamanan (safeguards) dibagi dua tingkat: yang diciptakan profesi/regulator/entitas (misalnya rotasi wajib, review mutu) dan yang bersifat penugasan (misalnya review oleh partner independen).

Uji kepatuhan: identifikasi ancaman, evaluasi tingkat signifikansinya, lalu hilangkan atau turunkan ke tingkat yang dapat diterima; jika tidak dapat diturunkan, tolak atau hentikan penugasan.

Rotasi partner tanda tangan untuk klien entitas kepentingan publik berlaku paling lama 5 tahun buku berturut-turut, diikuti masa jeda (cooling-off) minimal 2 tahun.

Kerahasiaan tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir; pengungkapan hanya boleh jika diizinkan hukum, diwajibkan proses hukum, atau atas persetujuan klien.

Imbalan bergantung hasil (contingent fee) untuk penugasan asuransi dilarang karena menciptakan ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas.

Sanksi pelanggaran etika dapat berupa teguran, pembatasan jasa, pembekuan atau pencabutan izin, serta keanggotaan; ditangani melalui majelis pembelaan/reviewer profesi.

Persamaan dasar akuntansi: Aset = Liabilitas + Ekuitas; setiap transaksi menjaga keseimbangan persamaan tersebut (double entry).

Pengakuan pendapatan (PSAK 72/IFRS 15) memakai model lima langkah: identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, tentukan harga transaksi, alokasikan harga, akui saat kewajiban terpenuhi.

Pendapatan diakui pada saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang/jasa beralih ke pelanggan (point in time atau over time).

Aset diakui jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar masuk dan biaya perolehan dapat diukur andal; liabilitas jika kemungkinan besar arus keluar sumber daya.

Pengukuran nilai wajar (PSAK 68/IFRS 13) memakai hierarki tiga tingkat: Level 1 harga kuotasian, Level 2 input teramati selain harga kuotasian, Level 3 input tidak teramati.

Penyusutan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat; metode garis lurus menghasilkan beban = (biaya perolehan - nilai residu) / umur manfaat.

Laporan keuangan lengkap mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas, arus kas, catatan, serta informasi komparatif.

Konsep pengakuan berbasis akrual: pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar; arus kas disajikan terpisah dalam laporan arus kas.

Struktur standar audit: SA 200 mengatur tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit sesuai standar; SA 200 juga menegaskan konsep keyakinan memadai (reasonable assurance).

Risiko audit = risiko inheren x risiko pengendalian x risiko deteksi; risiko audit yang dapat diterima ditetapkan pada tahap perencanaan.

Materialitas: tetapkan materialitas keseluruhan, materialitas pelaksanaan (performance materiality), dan ambang salah saji yang tidak signifikan untuk dievaluasi.

SA 315 mengharuskan pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material.

SA 500 mengatur bukti audit: cukup (kuantitas) dan tepat (relevan serta andal); prosedur meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan ulang, pelaksanaan ulang, dan prosedur analitis.

Opini audit: wajar tanpa modifikasian, wajar dengan pengecualian (qualified), tidak wajar (adverse), dan tidak menyatakan pendapat (disclaimer); modifikasi tergantung sifat dan luasnya salah saji atau keterbatasan bukti.

SA 700/701: opini dinyatakan dalam laporan auditor; hal audit utama (key audit matters) disajikan untuk entitas tercatat, bukan pengganti opini modifikasi.

Tanggal laporan auditor tidak boleh lebih awal dari tanggal perolehan bukti audit yang cukup dan tepat; prosedur peristiwa setelah tanggal laporan diatur SA 560.

Kerangka COSO Internal Control lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Tiga kategori tujuan pengendalian internal COSO: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Segregasi tugas (pemisahan fungsi) memisahkan otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset agar tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh siklus transaksi.

Model risiko: risiko = kemungkinan (likelihood) x dampak (impact); matriks risiko memetakan keduanya ke tingkat rendah, sedang, tinggi, dan ekstrem.

Pilihan respons risiko: menghindari, mengurangi (mitigasi), memindahkan (transfer/asuransi), atau menerima (accept) dengan pemantauan.

Pengendalian preventif mencegah kesalahan sebelum terjadi (otorisasi, akses terbatas), pengendalian detektif menemukan setelah terjadi (rekonsiliasi, review), pengendalian korektif memperbaiki.

Rekonsiliasi bank dan stock opname adalah pengendalian detektif; persetujuan pembelian dan pembatasan hak akses sistem adalah pengendalian preventif.

Keterbatasan bawaan pengendalian internal: kolusi, pengabaian oleh manajemen (management override), kesalahan manusia, dan pertimbangan biaya-manfaat.

PPh Badan tarif umum 22% sejak tahun pajak 2022; perseroan terbuka dengan syarat tertentu dapat memperoleh penurunan tarif.

PPh final UMKM 0,5% dari peredaran bruto bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan pegawai; PPh Pasal 23 atas jasa dan royalti; PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final (misalnya sewa tanah/bangunan, bunga deposito).

PPN tarif 11% berlaku sejak 1 April 2022; ekspor barang dikenai tarif 0%; PPN masukan dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak; SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Sanksi administrasi bunga atas keterlambatan pembayaran pajak mengikuti tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan; denda keterlambatan laporan SPT juga diatur peraturan perpajakan.

Auditor wajib menilai kepatuhan pajak sebagai bagian dari pemahaman entitas; ketidakpastian posisi pajak (uncertain tax position) diungkapkan bila relevan.

Pemeriksaan pajak dapat menghasilkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), lebih bayar (SKPLB), atau nihil; keberatan diajukan ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan.

UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur izin akuntan publik, izin usaha KAP, dan pembinaan oleh Menteri Keuangan dengan pengawasan oleh OJK untuk entitas di sektor jasa keuangan.

Akuntan publik wajib menjadi anggota IAPI dan mematuhi Kode Etik serta Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam setiap penugasan.

Izin akuntan publik dapat dicabut atau dibekukan jika melanggar ketentuan, misalnya tidak memenuhi kewajiban PPL, pelanggaran etika berat, atau sanksi dari regulator.

Bentuk usaha KAP di Indonesia umumnya persekutuan perdata atau bentuk lain yang diizinkan; kepemilikan saham/sekutu harus memenuhi syarat akuntan publik.

Tanggung jawab hukum auditor dapat bersifat perdata (ganti rugi atas kelalaian), administratif (sanksi izin), dan pidana bila terbukti perbuatan melawan hukum.

Dokumen kerja (kertas kerja) adalah milik KAP; kerahasiaan klien wajib dijaga dan akses pihak ketiga hanya dengan persetujuan klien atau dasar hukum.

Kontrak bisnis sah bila memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Independensi dalam penugasan diatur oleh kode etik dan peraturan OJK, termasuk larangan pemberian jasa tertentu kepada klien audit entitas kepentingan publik.

Pengendalian umum TI (ITGC) mencakup manajemen akses, manajemen perubahan, operasi TI, dan pengembangan sistem; pengendalian aplikasi bersifat spesifik per transaksi.

Uji pengendalian otomatis dapat berupa uji akses (user access review), uji konfigurasi, dan uji log perubahan; ketergantungan pada otomasi memerlukan uji efektivitas ITGC.

Computer-assisted audit techniques (CAAT) mencakup query database, uji duplikasi, uji gap nomor urut, dan rekalkulasi populasi penuh.

Audit data analytics memungkinkan pengujian 100% populasi; hasil analitik tetap perlu dievaluasi terhadap risiko salah saji dan materialitas.

Teknik sampling data: sampling atribut untuk tingkat penyimpangan pengendalian; sampling variabel (misalnya MUS) untuk estimasi nilai moneter.

Jejak audit (audit trail) dan log sistem harus tidak dapat diubah pengguna biasa; jika tidak, keandalan bukti elektronik menurun.

Risiko siber dan pemrosesan oleh pihak ketiga (outsourcing) perlu dinilai; laporan SOC 1/SOC 2 dapat menjadi bukti tentang pengendalian penyedia jasa.

Data harus lengkap dan akurat sebelum dianalisis: verifikasi jumlah record, total kontrol (control totals), dan konsistensi antar sistem sumber.

Skeptisisme profesional berarti sikap yang waspada terhadap kemungkinan salah saji karena kesalahan atau kecurangan, termasuk mengevaluasi bukti yang bertentangan.

Komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG) mencakup temuan signifikan, defisiensi pengendalian internal, dan masalah independensi.

Ketika menemukan indikasi kecurangan, auditor mempertimbangkan tanggung jawab untuk mengomunikasikan kepada tingkat manajemen yang tepat dan, bila diwajibkan, kepada regulator.

Konflik kepentingan diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan publik dan kepatuhan kode etik; dokumentasikan pertimbangan dan eskalasikan ke partner.

Pengambilan keputusan profesional mempertimbangkan materialitas, risiko, bukti yang cukup dan tepat, serta dampak terhadap opini; hindari bias konfirmasi.

Dokumentasi harus memadai agar auditor berpengalaman lain dapat memahami pertimbangan signifikan, prosedur yang dilakukan, dan kesimpulan yang diambil.

Umpan balik dan review mutu penugasan (engagement quality review) dilakukan sebelum laporan diterbitkan untuk penugasan tertentu yang berisiko tinggi.

Bahasa laporan dan komunikasi harus jelas, tidak menyesatkan, serta membedakan antara fakta, estimasi, dan pertimbangan profesional.