Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Domain ini menguji pemahaman kerangka pelaporan keuangan Indonesia dan penerapan PSAK pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Yang diuji bukan hafalan nomor standar, melainkan kemampuan memilih perlakuan yang benar saat menghadapi transaksi ambigu.
Peta standar yang berlaku
SAK berbasis IFRS untuk entitas dengan akuntabilitas publik; SAK EP (IFRS for SMEs) untuk entitas privat tanpa akuntabilitas publik; SAK EMKM untuk mikro, kecil, dan menengah; SAK Syariah untuk transaksi syariah. Kerangka konseptual menuntut informasi yang relevan dan direpresentasikan tepat; asumsi dasar going concern dan akrual tetap berlaku.
Titik uji yang sering muncul
PSAK 72: pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi, melalui lima langkah (identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, tentukan harga transaksi, alokasikan, akui). PSAK 71: penurunan nilai piutang memakai expected credit loss, bukan tunggakan semata. PSAK 73: penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. PSAK 1 mengatur penyajian dan pengungkapan.
Contoh dengan penalaran
Kontrak konstruksi bernilai 1.000, estimasi biaya total 800, biaya terjadi tahun pertama 240. Progres biaya-ke-biaya = 240/800 = 30%, sehingga pendapatan diakui 300 dan laba 60. Alasannya: kewajiban pelaksanaan terpenuhi sepanjang waktu dan ukuran progres paling andal adalah biaya yang terjadi dibanding estimasi total.
Jebakan yang sering menjatuhkan
Mengakui pendapatan saat faktur diterbitkan, bukan saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi; mencampur basis akrual dengan kas; mengabaikan imbalan variabel dan batasan pengakuannya; serta memakai kerangka SAK EMKM untuk entitas yang wajib memakai SAK berbasis IFRS.