Perpajakan dan Regulasi Terkait
Domain ini menguji pemahaman kewajiban perpajakan yang relevan dengan laporan keuangan dan audit, terutama rekonsiliasi fiskal, pajak tangguhan, dan kepatuhan formal di bawah UU KUP sebagaimana diubah UU HPP.
Tarif dan jenis pajak yang perlu diingat
PPh badan tarif umum 22%. PPh 21 atas penghasilan karyawan memakai tarif efektif rata-rata untuk pemotongan bulanan, dengan perhitungan tahunan tetap di akhir tahun. PPN tarif umum 11% sejak April 2022; sejak 2025 tarif 12% diberlakukan dengan mekanisme dasar pengenaan nilai lain untuk banyak barang dan jasa sehingga beban efektif sebagian besar tetap 11%. PPh final UMKM 0,5% berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai 4,8 miliar dan dibatasi jangka waktu tertentu. Penghasilan yang telah dikenai PPh final dikeluarkan dari penghasilan kena pajak.
Rekonsiliasi fiskal
Laba komersial disesuaikan dengan koreksi positif (biaya yang tidak dapat dikurangkan, misalnya sanksi pajak dan sumbangan yang tidak memenuhi syarat) dan koreksi negatif (penghasilan yang telah dikenai pajak final). Perbedaan temporer melahirkan pajak tangguhan sesuai PSAK 46.
Contoh dengan penalaran
Laba komersial 1.000; koreksi positif sanksi pajak 20 dan sumbangan 30; koreksi negatif pendapatan sewa yang telah dikenai PPh final 80. Penghasilan kena pajak = 1.000 + 50 - 80 = 970, sehingga PPh badan 22% = 213,4. Sanksi pajak tidak boleh menjadi pengurang karena bukan biaya untuk memperoleh penghasilan.
Jebakan yang sering menjatuhkan
Mengurangkan denda pajak sebagai biaya; memasukkan kembali penghasilan final ke penghasilan kena pajak; mencampur dasar pengenaan PPN dengan nilai PPh; serta lupa bahwa ketidakpastian posisi pajak perlu dievaluasi dan diungkapkan, bukan diasumsikan benar.