Hukum Bisnis dan Peraturan Profesi
Domain ini menguji kerangka hukum yang mengikat akuntan publik dan entitas klien: UU Akuntan Publik, peraturan praktik akuntan publik, serta ketentuan hukum bisnis yang memengaruhi penugasan.
Kerangka profesi
UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menempatkan izin praktik di tangan Menteri Keuangan, dengan pembinaan teknis oleh IAPI. Hanya akuntan publik yang boleh memberikan jasa asuransi (attest) atas informasi keuangan historis. Peraturan pelaksanaan praktik akuntan publik mengatur bentuk usaha KAP, pembatasan masa perikatan untuk laporan keuangan tujuan umum (paling lama lima tahun buku berturut-turut, dengan jeda sebelum dapat kembali), serta larangan rangkap jabatan yang mengganggu independensi.
Hukum bisnis yang relevan
UU Perseroan Terbatas mengatur kewenangan RUPS, tugas dan tanggung jawab fidusia direksi, serta kewajiban audit bagi perseroan yang memenuhi kriteria. Untuk emiten dan perusahaan terbuka berlaku UU Pasar Modal beserta pengawasan OJK, termasuk kewajiban pelaporan dan pembatasan jasa non-asuransi bagi auditor.
Contoh dengan penalaran
KAP diminta mengaudit laporan keuangan sekaligus menyusun pembukuan dan bertindak sebagai kuasa pajak klien. Analisis: penyusunan angka yang kemudian diaudit menimbulkan ancaman telaah pribadi; untuk entitas berkepentingan publik jasa tersebut dibatasi. Kesimpulan yang benar: tolak jasa pembukuan dan kuasa pajak untuk klien audit tersebut, atau hentikan salah satu perikatan, lalu dokumentasikan pertimbangannya.
Jebakan yang sering menjatuhkan
Mengira izin akuntan publik berlaku selamanya dan tanpa syarat; menganggap KAP boleh menerima semua jenis jasa dari klien audit; serta lupa bahwa tanggung jawab akuntan publik tetap melekat atas pekerjaan yang didelegasikan kepada staf.