Pasar Modal dan Kerangka Regulasi
Domain Pasar Modal dan Kerangka Regulasi menguji pemahaman tentang sumber hukum, regulator, dan pembagian tugas lembaga yang membentuk ekosistem pasar modal Indonesia. Fokusnya bukan hafalan nama, tetapi kemampuan menempatkan kewenangan pada lembaga yang tepat.
Regulator dan SRO
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi landasan utama. Sejak 2012, kewenangan pengaturan, perizinan, dan pengawasan berpindah dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga memberi izin WPPE dan menyetujui peraturan self-regulatory organization (SRO). SRO terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengatur pencatatan dan perdagangan, KPEI yang melakukan kliring dan penjaminan, serta KSEI yang menyelenggarakan simpanan dan penyelesaian. SRO menjalankan aturan yang telah disetujui OJK, bukan menggantikan OJK.
Alur penerbitan efek
Emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran dan prospektus kepada OJK. Setelah efektif, emiten mengajukan pencatatan di BEI, menerbitkan efek, lalu efek disimpan dan diselesaikan melalui KSEI. Transaksi di bursa dikliring dan dijamin KPEI. Jika terjadi gagal bayar, mekanisme penjaminan KPEI menjadi bagian dari rancangan pasar.
Contoh kerja
PT A akan IPO. OJK menilai kelengkapan dan keterbukaan pernyataan pendaftaran; BEI menilai syarat listing; KSEI membuka rekening efek; KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa. Pernyataan bahwa OJK mengeksekusi penyelesaian transaksi salah karena fungsi itu berada di KSEI dan KPEI.
Jebakan nilai
Mencampur Bapepam-LK dengan OJK, menganggap BEI sebagai regulator perizinan WPPE, atau menyamakan SRO dengan OJK. Ingat: izin orang dan produk ada di OJK; aturan perdagangan dan listing di BEI; kliring di KPEI; simpanan dan settlement di KSEI.