Ahli K3 Umum (AK3U) cheat sheet

Jam kerja normal: 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja; 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja (UU 13/2003 Pasal 77).

Kerja lembur maksimum 3 jam/hari dan 14 jam/minggu, tidak termasuk lembur pada hari libur resmi (Kepmenakertrans 102/2004).

Istirahat antara jam kerja minimal 30 menit setelah bekerja 4 jam berturut-turut; istirahat mingguan minimal 1 hari untuk 6 hari kerja dan 2 hari untuk 5 hari kerja.

Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja terus-menerus; cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah persalinan.

Usia kerja minimum 15 tahun; pekerja anak 13-15 tahun hanya boleh untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial.

Pengawasan K3 dijalankan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 dengan kewenangan memeriksa, menguji, meminta keterangan, dan menghentikan pekerjaan berbahaya.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat menerbitkan surat peringatan, surat paksaan pemerintahan, dan tindakan penyidikan atas pelanggaran norma K3.

Sanksi pelanggaran norma K3 mencakup sanksi administratif (teguran, denda, pencabutan izin) dan sanksi pidana sesuai UU 1/1970 serta UU Ketenagakerjaan.

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja berlaku di semua tempat kerja di wilayah Indonesia dan menjadi payung kewajiban K3.

Syarat K3 menurut UU 1/1970: mencegah kecelakaan, mencegah kebakaran/ledakan, mencegah penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja sehat.

Kewajiban pengusaha: memasang poster K3, menyediakan APD, menyelenggarakan pembinaan, dan melaporkan kecelakaan kepada Disnaker setempat.

UU 13/2003 Pasal 86-87 mewajibkan pengusaha menerapkan SMK3 dan menyediakan sarana keselamatan bagi pekerja.

PP 50/2012 mengatur SMK3: wajib bagi perusahaan dengan 100 pekerja atau lebih dan/atau tingkat bahaya tinggi; audit SMK3 minimal setiap 3 tahun.

Permenaker 5/2018 mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja; Permenaker 8/2020 mengatur pesawat angkat dan angkut.

Ahli K3 Umum dibentuk melalui pelatihan dan uji kompetensi; penunjukan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Permenaker 4/1980 tentang syarat pemasangan dan pemeliharaan APK menetapkan kewajiban pemasangan alat pemadam api ringan di tempat kerja.

Risiko = kemungkinan (probability) × keparahan (severity); matriks 5×5 menghasilkan tingkat risiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrem.

Hierarki pengendalian risiko: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan APD sebagai pilihan terakhir.

Metode identifikasi bahaya: Job Safety Analysis (JSA), HAZOP untuk proses kimia, What-If Analysis, checklist, dan inspeksi lapangan.

JSA memecah pekerjaan menjadi langkah, mengidentifikasi bahaya tiap langkah, lalu menetapkan pengendalian sebelum pekerjaan dimulai.

Bahaya dikelompokkan menjadi fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, dan mekanik/elektrik untuk memudahkan penetapan pengendalian.

Nilai ambang batas (NAB) paparan bahan kimia di udara tempat kerja mengacu pada Permenakertrans 13/2011; paparan di atas NAB memerlukan pengendalian.

Penilaian risiko harus ditinjau ulang bila ada perubahan proses, alat, bahan, personel, atau setelah terjadi kecelakaan dan near miss.

Dokumentasi penilaian risiko mencakup daftar bahaya, tingkat risiko, pengendalian yang ada, pengendalian tambahan, dan penanggung jawab serta tenggat.

APD wajib disediakan pengusaha secara gratis, sesuai risiko pekerjaan, dan disertai pelatihan cara pemakaian serta pemeliharaan.

APD kepala: helm keselamatan dengan tali dagu untuk area kerja yang berisiko kejatuhan benda; penggantian bila retak atau telah menerima benturan keras.

APD mata dan wajah: kacamata safety untuk debu/serpihan, goggles untuk bahan kimia, face shield untuk pengelasan atau gerinda.

APD pernapasan: masker partikulat (N95) untuk debu, respirator cartridge untuk uap organik; uji kepatan (fit test) wajib sebelum pemakaian.

APD tangan dan kaki: sarung tangan sesuai bahan kimia/mekanik, sepatu safety dengan toe cap untuk area angkat-angkut dan konstruksi.

APD jatuh dari ketinggian: full body harness dengan dua lanyard dan anchor point yang mampu menahan beban; bekerja di ketinggian ≥1,8 m memerlukan proteksi jatuh.

Pengendalian teknik seperti ventilasi lokal (LEV), interlock, dan guarding mesin lebih efektif daripada APD karena mengurangi bahaya di sumbernya.

APD harus diperiksa sebelum dipakai, dibersihkan setelah digunakan, disimpan di tempat bersih, dan diganti bila rusak atau melewati masa pakai.

Siklus SMK3 mengikuti PDCA: penetapan kebijakan, perencanaan, penerapan, pemantauan dan evaluasi, serta tindakan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan K3 ditandatangani pimpinan tertinggi, memuat komitmen, tujuan, dan sasaran K3 yang terukur serta ditinjau berkala.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dibentuk bila perusahaan memiliki 100 pekerja atau lebih atau tingkat bahaya tinggi.

P2K3 bertugas memberi saran, mengevaluasi pelaksanaan K3, dan menyelenggarakan rapat minimal sekali dalam 3 bulan.

Audit SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen; hasil audit menentukan sertifikat SMK3 dengan masa berlaku 3 tahun.

Indikator kinerja K3 meliputi lagging indicator (LTIFR, severity rate) dan leading indicator (jumlah inspeksi, pelatihan, temuan ditutup).

LTIFR = (jumlah kecelakaan hilang hari kerja × 1.000.000) ÷ total jam kerja; severity rate dihitung per 1.000.000 jam kerja.

Pelatihan K3 bagi pekerja baru wajib diberikan sebelum bekerja, dan penyegaran dilakukan berkala sesuai jenis bahaya di tempat kerja.

Tim tanggap darurat terdiri dari koordinator, regu pemadam, regu evakuasi, regu P3K, dan regu keamanan/komunikasi.

Jalur evakuasi harus bebas hambatan, lebar minimal 1,2 m, dilengkapi tanda arah dan lampu darurat, serta menuju titik kumpul yang aman.

Titik kumpul (assembly point) ditetapkan di luar area bahaya dengan jarak aman dan ditandai papan yang terlihat jelas.

Simulasi evakuasi dilakukan minimal sekali dalam setahun dan hasilnya dievaluasi untuk perbaikan jalur serta waktu evakuasi.

APAR ditempatkan pada jarak jangkauan maksimal 15 m untuk kelas A dan B; ketinggian pemasangan bagian atas maksimal 1,2 m dari lantai.

Kelas kebakaran: A (padat), B (cairan mudah terbakar), C (gas), D (logam), E (listrik); pemilihan media pemadam harus sesuai kelas.

P3K di tempat kerja wajib menyediakan kotak P3K sesuai Permenakertrans 15/2008 dan petugas yang terlatih.

Alarm darurat harus terdengar di seluruh area, diuji berkala, dan prosedur evakuasi dipasang di tempat yang mudah dibaca.

Kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat paling lambat 2×24 jam untuk kecelakaan biasa dan segera untuk kecelakaan berat/mati.

Formulir pelaporan kecelakaan mengikuti Permenaker 3/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.

Tujuan investigasi adalah menemukan akar penyebab, bukan menyalahkan orang, agar kecelakaan serupa tidak terulang.

Metode analisis akar penyebab: 5 Whys, Fishbone (diagram Ishikawa), dan Fault Tree Analysis (FTA).

Kecelakaan kerja dikelompokkan menjadi kecelakaan ringan, kecelakaan berat, dan kecelakaan mati; near miss tidak menimbulkan cedera tetapi wajib diinvestigasi.

Langkah investigasi: pengamanan lokasi, pengumpulan bukti dan wawancara, analisis penyebab, rekomendasi pengendalian, dan pemantauan tindak lanjut.

Teori domino Heinrich menyatakan kecelakaan terjadi akibat rangkaian faktor: lingkungan sosial, kesalahan manusia, tindakan tidak aman, kecelakaan, dan cedera.

Laporan investigasi memuat kronologi, penyebab langsung dan akar penyebab, rekomendasi, penanggung jawab, dan tenggat penyelesaian.

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam/minggu di luar hari libur resmi.

Pengawas ketenagakerjaan berwenang menghentikan pekerjaan yang berbahaya dan meminta perbaikan sebelum pekerjaan dilanjutkan.

Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker setempat dan mencatatnya dalam buku kecelakaan.

Sanksi administratif atas pelanggaran norma K3 dapat berupa teguran, denda, dan pencabutan izin usaha.

UU 1/1970 mengatur keselamatan kerja di semua tempat kerja dan mewajibkan pengusaha menyediakan APD serta pembinaan K3.

PP 50/2012 mewajibkan SMK3 bagi perusahaan dengan 100 pekerja atau lebih dan/atau tingkat bahaya tinggi.

Permenaker 4/1980 mengatur syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR di tempat kerja.

Ahli K3 Umum ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah lulus pelatihan dan uji kompetensi.

Risiko dihitung sebagai perkalian kemungkinan dan keparahan, lalu dipetakan pada matriks 5×5.

Hierarki pengendalian: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan APD sebagai pilihan terakhir.

JSA memecah pekerjaan menjadi langkah dan mengidentifikasi bahaya serta pengendalian tiap langkah.

Penilaian risiko ditinjau ulang setelah perubahan proses, alat, bahan, atau terjadi kecelakaan.

APD disediakan pengusaha secara gratis dan disertai pelatihan pemakaian serta pemeliharaan.

Respirator cartridge memerlukan fit test sebelum dipakai untuk memastikan kepatan.

Full body harness diperlukan untuk bekerja di ketinggian ≥1,8 m dengan anchor point yang kuat.

Ventilasi lokal (LEV) mengendalikan bahaya di sumbernya dan lebih efektif daripada APD.

SMK3 mengikuti siklus PDCA: kebijakan, perencanaan, penerapan, pemantauan, dan tindakan perbaikan.

P2K3 dibentuk bila ada 100 pekerja atau lebih atau tingkat bahaya tinggi, dengan rapat minimal tiap 3 bulan.

LTIFR = (kecelakaan hilang hari kerja × 1.000.000) ÷ total jam kerja.

Audit SMK3 oleh lembaga independen menghasilkan sertifikat dengan masa berlaku 3 tahun.

Jalur evakuasi bebas hambatan dengan lebar minimal 1,2 m dan menuju titik kumpul yang aman.

APAR ditempatkan dalam jangkauan maksimal 15 m untuk kebakaran kelas A dan B.

Kelas kebakaran A, B, C, D, dan E menentukan jenis media pemadam yang sesuai.

Simulasi evakuasi dilakukan minimal sekali setahun dan hasilnya dievaluasi.

Kecelakaan kerja dilaporkan ke Disnaker paling lambat 2×24 jam; kecelakaan berat/mati dilaporkan segera.

Investigasi bertujuan menemukan akar penyebab, bukan menyalahkan individu.

Metode analisis: 5 Whys, Fishbone, dan Fault Tree Analysis.

Near miss wajib diinvestigasi meskipun tidak menimbulkan cedera.

Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja terus-menerus.

Istirahat antara jam kerja minimal 30 menit setelah 4 jam bekerja berturut-turut.

Pekerja anak 13-15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan.

Pengawas K3 dapat menerbitkan surat paksaan pemerintahan bila pengusaha tidak memenuhi norma K3.

Syarat K3 UU 1/1970 mencakup pencegahan kecelakaan, kebakaran/ledakan, penyakit akibat kerja, dan lingkungan kerja sehat.

UU 13/2003 Pasal 86-87 mewajibkan penerapan SMK3 dan penyediaan sarana keselamatan.

Permenakertrans 13/2011 menetapkan nilai ambang batas paparan bahan kimia di udara tempat kerja.

Permenaker 8/2020 mengatur keselamatan pesawat angkat dan angkut.

HAZOP digunakan untuk identifikasi bahaya pada proses kimia dan perubahan kondisi operasi.

Bahaya dikelompokkan menjadi fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, dan mekanik/elektrik.

Paparan bahan kimia di atas NAB memerlukan pengendalian tambahan.

Dokumentasi penilaian risiko memuat daftar bahaya, tingkat risiko, pengendalian, penanggung jawab, dan tenggat.

Helm keselamatan diganti bila retak atau telah menerima benturan keras.

Face shield dipakai untuk pengelasan atau gerinda; goggles untuk penanganan bahan kimia.

Sepatu safety dengan toe cap wajib di area angkat-angkut dan konstruksi.

APD diperiksa sebelum dipakai dan diganti bila rusak atau melewati masa pakai.

Kebijakan K3 ditandatangani pimpinan tertinggi dan memuat sasaran K3 yang terukur.

Leading indicator mencakup jumlah inspeksi, pelatihan, dan temuan yang ditutup.

Severity rate dihitung per 1.000.000 jam kerja berdasarkan hari kerja yang hilang.

Pelatihan K3 diberikan sebelum pekerja mulai bekerja dan disegarkan secara berkala.

Tim tanggap darurat mencakup koordinator, regu pemadam, evakuasi, P3K, dan keamanan.

APAR dipasang dengan bagian atas maksimal 1,2 m dari lantai.

Kotak P3K disediakan sesuai Permenakertrans 15/2008 dengan petugas terlatih.

Alarm darurat harus terdengar di seluruh area dan diuji secara berkala.

Formulir pelaporan kecelakaan mengikuti Permenaker 3/1998.

Teori domino Heinrich menyebut rangkaian faktor penyebab kecelakaan.

Langkah investigasi: pengamanan lokasi, pengumpulan bukti, analisis, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Laporan investigasi memuat kronologi, penyebab langsung, akar penyebab, rekomendasi, dan tenggat.