Norma Ketenagakerjaan dan Pengawasan K3
Domain ini menguji kemampuan menghubungkan norma ketenagakerjaan dengan pengawasan K3 di tempat kerja. Soal biasanya menyajikan situasi: kewajiban pengusaha tidak dipenuhi, P2K3 tidak berjalan, atau pengawas menemukan kondisi tidak aman. Kandidat harus memilih dasar hukum, pihak yang berwenang, dan tindakan korektif yang tepat.
Kerangka norma
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah dasar utama K3: ruang lingkup, syarat keselamatan, kewajiban pengusaha, dan pengawasan.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, mengatur norma kerja seperti waktu kerja, istirahat, dan perlindungan pekerja; untuk K3, UU 1/1970 tetap menjadi acuan khusus.
- Pengusaha wajib menyediakan tempat kerja aman, APD tanpa biaya pekerja, pelatihan, pemeriksaan kesehatan sesuai risiko, serta membentuk P2K3 di tempat kerja yang memenuhi kriteria.
- Pengawas ketenagakerjaan berwenang memeriksa, meminta data, menguji, dan menghentikan pekerjaan yang membahayakan sesuai ketentuan.
Contoh kerja
Pabrik dengan 150 pekerja dan proses kimia meminta pekerja membeli APD sendiri; P2K3 ada di dokumen tetapi tidak pernah rapat. Analisis: kewajiban APD gratis dilanggar; P2K3 tidak berfungsi; karena jumlah pekerja dan risiko tinggi, penerapan SMK3 dan pengawasan melekat perlu diperiksa. Tindakan: hentikan pengadaan APD oleh pekerja, aktifkan P2K3, lakukan kajian risiko, dan dokumentasikan perbaikan.
Jebakan
Menganggap K3 hanya urusan APD; menyamakan P2K3 dengan ahli K3; menganggap pengawasan hanya inspeksi tanpa tindak lanjut; dan menempatkan seluruh tanggung jawab pada pekerja.