Peraturan dan Perundang-undangan K3
Domain ini menguji pemahaman hierarki peraturan K3 dan kemampuan memilih aturan yang tepat untuk situasi kerja. Fokusnya: hubungan UU, PP, Permen, dan Kepmen; prinsip lex specialis; kewajiban dokumentasi; serta konsekuensi hukum bila aturan tidak dipenuhi.
Hierarki dan rujukan
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur syarat K3 dan kewajiban dasar pengusaha.
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 menjadi dasar kewajiban SMK3 bagi perusahaan dengan 100 pekerja atau lebih dan/atau risiko tinggi, serta memuat pedoman kriteria SMK3.
- Permenaker No. 05/MEN/1996 tentang SMK3 tetap menjadi rujukan teknis penerapan dan audit SMK3.
- Permenaker No. 08/MEN/VII/2010 mengatur APD; Permenaker No. 03/MEN/1998 mengatur pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan; Kepmenaker No. 186/MEN/1999 mengatur unit penanggulangan kebakaran; Permenaker No. 04/MEN/1980 mengatur APAR.
Contoh kerja
Perusahaan konstruksi ingin sertifikasi SMK3, tetapi manajer menganggap cukup menyusun dokumen dan membeli APD. Analisis: SMK3 menuntut kebijakan, perencanaan, penerapan, pemantauan dan evaluasi, serta tinjauan manajemen. Sertifikasi diperoleh melalui audit oleh lembaga audit independen, bukan dari kelengkapan dokumen semata. Tindakan korektif: lakukan kajian risiko, tetapkan program, jalankan audit internal, tutup temuan, lalu tinjauan manajemen.
Jebakan
Menganggap sertifikat SMK3 menjamin bebas kecelakaan; mengabaikan aturan yang lebih khusus; menganggap PP 50/2012 hanya berlaku untuk perusahaan besar; dan memakai satu peraturan untuk semua jenis bahaya tanpa memeriksa ruang lingkupnya.