Profesionalisme, Etika, dan Aspek Hukum Praktik Keperawatan
Domain ini menguji kemampuan mengambil keputusan etis dan mempertanggungjawabkan tindakan secara hukum dalam skenario OSCE, bukan sekadar menghafal kode etik.
Prinsip dan sumber normatif
- Empat prinsip utama: beneficence, non-maleficence, autonomy, justice; ditambah veracity, fidelity, confidentiality, dan accountability.
- Kode Etik Keperawatan Indonesia (PPNI) dan sumpah profesi menjadi rujukan perilaku; UU No. 38/2014 tentang Keperawatan mengatur registrasi, STR, izin praktik, dan pelimpahan wewenang.
- Informed consent sah bila pasien kompeten, mendapat informasi memadai (diagnosis, tujuan, risiko, alternatif), dan menyetujui tanpa paksaan. Pada kegawatan yang mengancam nyawa, tindakan penyelamat dapat dilakukan tanpa consent tertulis.
- Rahasia medis dibuka terbatas pada kewajiban pelaporan hukum, permintaan pengadilan, bahaya nyata bagi orang lain, serta audit/pendidikan dengan data identitas dihapus.
- Dokumentasi faktual, kronologis, bertanda tangan dan waktu merupakan bukti hukum utama; advokasi berarti menyuarakan kebutuhan pasien dan melaporkan praktik tidak aman melalui saluran resmi.
Contoh penalaran
Pasien dewasa kompeten menolak transfusi karena alasan agama. Langkah: pastikan kompetensi dan tidak ada tekanan/depresi; jelaskan risiko secara jujur; hormati autonomy; tawarkan alternatif (besi IV, eritropoietin, cell salvage); dokumentasikan penolakan dan eskalasi ke DPJP. Jangan meminta keluarga menandatangani persetujuan menggantikan pasien.
Jebakan
Menandatangani consent untuk pasien; menganggap keluarga selalu berhak memutuskan pada pasien dewasa kompeten; membicarakan data pasien di lift; menyebut setiap insiden sebagai malpraktik, padahal unsurnya duty, dereliction, damage, dan direct causation.