Indonesia SIM B II cheat sheet
Indonesia SIM B II · Keep the key ideas within reach.
Peraturan perundang-undangan lalu lintas (UU No 22 Tahun 2009)
UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri atas 22 bab dan 326 pasal; berlaku sebagai payung hukum semua peraturan turunannya.
Pasal 1 angka 1: lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan, orang, dan/atau hewan di ruang lalu lintas jalan.
Kelas jalan menurut Pasal 1 angka 9: jalan kelas I, II, IIIA, IIIB, IIIC; kelas menentukan dimensi dan muatan maksimum kendaraan.
Pasal 77 ayat (1): setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan.
Pasal 281: mengemudikan kendaraan tanpa SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.
Pasal 310 ayat (1): kecelakaan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dipidana paling lama 1 tahun dan/atau denda Rp2.000.000; ayat (3) korban meninggal: 6 tahun dan/atau Rp12.000.000.
Pasal 311: mengemudikan secara tidak wajar dan menimbulkan kecelakaan dengan korban meninggal dipidana paling lama 12 tahun atau denda Rp24.000.000.
Pasal 106 ayat (1): pengemudi wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi; Pasal 106 ayat (7) melarang penggunaan ponsel saat mengemudi.
Penerbitan dan penandaan SIM (Perpol No 5 Tahun 2021)
SIM diterbitkan oleh Polri melalui Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM; masa berlaku SIM baru dan perpanjangan adalah 5 tahun.
Golongan SIM: A, B I, B II, B II Umum, C, D; SIM B II berlaku untuk kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg.
Persyaratan administratif: KTP, kartu/identitas lain, dan pengisian formulir; persyaratan usia SIM B II minimal 23 tahun.
Persyaratan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani (termasuk penglihatan, pendengaran, dan warna) serta kesehatan rohani.
Ujian SIM terdiri atas ujian teori (peraturan, rambu, dan pengetahuan lalu lintas) dan ujian praktik; nilai kelulusan teori ditetapkan dalam Perpol.
SIM B II dapat diterbitkan melalui mekanisme ujian perpanjangan tanpa ujian teori jika masa berlaku belum lewat; keterlambatan perpanjangan mewajibkan ujian baru.
Penandaan SIM memuat unsur pengaman: foto pemegang, sidik jari, chip/QR code, unsur UV, dan data golongan; data disimpan dalam basis data SIM.
SIM B II Umum diperlukan untuk mengemudikan kendaraan angkutan umum/barang dengan JBB lebih dari 3.500 kg; SIM B II biasa untuk kendaraan pribadi pada golongan yang sama.
Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Perpol No 7 Tahun 2021)
Registrasi kendaraan bermotor terdiri atas registrasi pertama (baru), registrasi perubahan, dan registrasi perpanjangan (masa berlaku STNK 5 tahun).
Dokumen identitas kendaraan: BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); keduanya wajib sesuai data kendaraan.
Pengesahan STNK dilakukan setiap tahun; perpanjangan STNK dan penggantian pelat nomor dilakukan setiap 5 tahun.
TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) memuat nomor polisi, masa berlaku, dan kode wilayah; warna pelat berbeda menurut jenis kendaraan (umum: kuning, pribadi: hitam, dinas: merah).
JBB (Jumlah Berat yang Diizinkan) adalah berat maksimum kendaraan beserta muatannya; JBKB adalah berat kendaraan kosong; keduanya tercatat pada BPKB/STNK.
Nomor rangka (VIN) dan nomor mesin wajib diperiksa saat registrasi dan uji cek fisik untuk mencegah pemalsuan dan kendaraan hasil kejahatan.
Registrasi perubahan wajib dilakukan bila terjadi perubahan pemilik, warna, bentuk, atau data kendaraan; pemilik baru wajib melapor dalam waktu yang ditetapkan.
Kendaraan yang tidak diregistrasi/diperpanjang dapat dikenai sanksi administratif berupa penghapusan registrasi setelah masa tenggang dan peringatan.
Keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum lalu lintas
Pendekatan keselamatan jalan mencakup 5 pilar: manajemen keselamatan, jalan yang lebih aman, kendaraan yang lebih aman, pengguna jalan yang lebih aman, dan penanganan pascakecelakaan.
Rambu lalu lintas terdiri atas rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk; marka jalan meliputi marka membujur, melintang, dan lambang.
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL): lampu hijau = boleh jalan, kuning = hati-hati/berhenti bila aman, merah = wajib berhenti sebelum garis henti.
Pasal 287 UU LLAJ: melanggar APILL dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
Pasal 288: mengemudikan kendaraan tanpa STNK dipidana paling lama 2 bulan atau denda Rp500.000; tidak memasang TNKB: 2 bulan atau Rp500.000.
Pasal 289: kendaraan tidak layak jalan atau tidak memenuhi persyaratan teknis dipidana paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000.
Penegakan hukum lalu lintas dapat berupa tilang manual, tilang elektronik (ETLE), teguran, dan sanksi administratif; ETLE menghasilkan bukti pelanggaran berbasis kamera.
Pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan dan helm SNI bagi pengendara sepeda motor; Pasal 106 ayat (8) mengatur kewajiban tersebut dengan sanksi pada Pasal 290.
Peraturan perundang-undangan lalu lintas (UU No 22 Tahun 2009)
Pasal 1 angka 1: lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan/atau hewan di ruang lalu lintas jalan.
Pasal 77 ayat (1): setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai jenis kendaraan.
Pasal 281: mengemudi tanpa SIM diancam kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.
Pasal 310 ayat (3): kecelakaan dengan korban meninggal diancam pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp12.000.000.
Pasal 106 ayat (1): pengemudi wajib mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi; ayat (7) melarang penggunaan ponsel saat mengemudi.
Kelas jalan I, II, IIIA, IIIB, IIIC menentukan dimensi dan muatan maksimum kendaraan yang diizinkan melintas.
UU LLAJ terdiri atas 22 bab dan 326 pasal serta menjadi dasar semua peraturan turunan, termasuk Perpol tentang SIM dan registrasi kendaraan.
Penerbitan dan penandaan SIM (Perpol No 5 Tahun 2021)
SIM diterbitkan Polri melalui Satpas SIM; masa berlaku SIM adalah 5 tahun sejak tanggal penerbitan.
SIM B II berlaku untuk kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg; usia minimal pemohon 23 tahun.
SIM B II Umum diperlukan untuk kendaraan angkutan umum/barang pada golongan JBB tersebut.
Persyaratan meliputi administratif (KTP dan formulir), kesehatan jasmani dan rohani, serta ujian teori dan praktik.
Penandaan SIM memuat foto, sidik jari, unsur pengaman UV, dan kode/chip; data tersimpan dalam basis data SIM Polri.
Perpanjangan SIM yang masa berlakunya belum lewat tidak mewajibkan ujian teori; keterlambatan mewajibkan ujian baru.
Ujian praktik SIM B II mencakup keterampilan mengemudi kendaraan besar, termasuk pengereman dan parkir.
Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Perpol No 7 Tahun 2021)
Registrasi kendaraan terdiri atas registrasi pertama, registrasi perubahan, dan registrasi perpanjangan.
STNK berlaku 5 tahun dan disahkan setiap tahun; pelat nomor diganti setiap 5 tahun.
Dokumen identitas kendaraan adalah BPKB dan STNK; keduanya harus memuat data yang sesuai dengan kendaraan.
TNKB memuat nomor polisi, masa berlaku, dan kode wilayah; warna pelat dibedakan menurut jenis kendaraan.
JBB adalah berat maksimum kendaraan beserta muatan; JBKB adalah berat kendaraan kosong.
Nomor rangka (VIN) dan nomor mesin diperiksa saat cek fisik registrasi untuk mencegah pemalsuan.
Perubahan pemilik, warna, atau bentuk kendaraan wajib dilaporkan untuk registrasi perubahan.
Keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum lalu lintas
Lima pilar keselamatan jalan: manajemen keselamatan, jalan aman, kendaraan aman, pengguna jalan aman, dan penanganan pascakecelakaan.
Rambu lalu lintas terdiri atas rambu peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk; marka meliputi marka membujur dan melintang.
APILL: hijau boleh jalan, kuning hati-hati, merah wajib berhenti sebelum garis henti.
Pasal 287: melanggar APILL diancam kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
Pasal 288: mengemudi tanpa STNK atau tanpa memasang TNKB diancam 2 bulan atau denda Rp500.000.
Penegakan hukum dapat berupa tilang manual, ETLE, teguran, dan sanksi administratif.
Pasal 106 ayat (8) mewajibkan sabuk keselamatan dan helm SNI; pelanggaran diancam sanksi pada Pasal 290.
Peraturan perundang-undangan lalu lintas (UU No 22 Tahun 2009)
Pasal 1 angka 1 mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan, orang, dan/atau hewan di ruang lalu lintas jalan.
Pasal 77 ayat (1) mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor memiliki SIM sesuai jenis kendaraan.
Pasal 281: mengemudi tanpa SIM diancam kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.
Pasal 310 ayat (3): kecelakaan dengan korban meninggal diancam pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp12.000.000.
Pasal 106 ayat (1) mewajibkan pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi; ayat (7) melarang penggunaan ponsel.
Kelas jalan I, II, IIIA, IIIB, IIIC menentukan dimensi dan muatan maksimum kendaraan.
UU LLAJ terdiri atas 22 bab dan 326 pasal dan menjadi dasar seluruh peraturan turunan.
Penerbitan dan penandaan SIM (Perpol No 5 Tahun 2021)
SIM diterbitkan Polri melalui Satpas SIM dengan masa berlaku 5 tahun.
SIM B II berlaku untuk kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg dan usia minimal pemohon 23 tahun.
SIM B II Umum diperlukan untuk kendaraan angkutan umum/barang pada golongan JBB tersebut.
Persyaratan meliputi administratif, kesehatan jasmani dan rohani, serta ujian teori dan praktik.
Penandaan SIM memuat foto, sidik jari, unsur pengaman UV, dan kode/chip yang tersimpan dalam basis data SIM.
Perpanjangan SIM sebelum masa berlaku habis tidak mewajibkan ujian teori; keterlambatan mewajibkan ujian baru.
Ujian praktik SIM B II menguji keterampilan mengemudi kendaraan besar, termasuk pengereman dan parkir.