Indonesia SIM B II flashcards

32 cards. Read the term and the definition here. The deck at the top of this page is optional.

Dasar hukum UU LLAJ

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas 22 bab dan 326 pasal serta menjadi payung hukum seluruh peraturan turunan tentang SIM, kendaraan, dan keselamatan jalan.

Definisi lalu lintas

Menurut Pasal 1 angka 1 UU LLAJ, lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan/atau hewan di ruang lalu lintas jalan, termasuk gerak saat berhenti.

Kewajiban memiliki SIM

Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Sanksi mengemudi tanpa SIM

Pasal 281 UU LLAJ: mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.

Sanksi kecelakaan korban meninggal

Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ: pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dipidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.

Kewajiban konsentrasi mengemudi

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mewajibkan pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi; ayat (7) melarang penggunaan ponsel saat mengemudi.

Kelas jalan

UU LLAJ membagi jalan menurut kelas I, II, IIIA, IIIB, dan IIIC; kelas jalan menentukan dimensi serta muatan maksimum kendaraan yang boleh melintas.

Sanksi mengemudi tidak wajar

Pasal 311 UU LLAJ: mengemudikan kendaraan secara tidak wajar hingga menimbulkan kecelakaan dengan korban meninggal diancam pidana paling lama 12 tahun atau denda Rp24.000.000.

Masa berlaku SIM

Berdasarkan Perpol No 5 Tahun 2021, SIM baru dan SIM hasil perpanjangan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal penerbitan, dihitung sampai tanggal dan bulan yang sama.

Golongan SIM B II

SIM B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg; pemohon harus berusia minimal 23 tahun dan lulus ujian teori serta praktik.

SIM B II Umum

SIM B II Umum diperlukan untuk mengemudikan kendaraan angkutan umum atau barang dengan JBB lebih dari 3.500 kg, berbeda dari SIM B II biasa untuk kendaraan pribadi.

Satpas SIM

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM adalah unit Polri yang menerbitkan, memperpanjang, dan mencatat SIM, termasuk pelaksanaan ujian teori dan praktik bagi pemohon.

Persyaratan kesehatan SIM

Pemohon SIM wajib lulus pemeriksaan kesehatan jasmani, meliputi penglihatan, pendengaran, dan kemampuan membedakan warna, serta pemeriksaan kesehatan rohani.

Ujian teori SIM

Ujian teori menguji pengetahuan peraturan lalu lintas, rambu, marka, dan etika berkendara; pemohon harus mencapai nilai kelulusan yang ditetapkan sebelum mengikuti ujian praktik.

Unsur pengaman SIM

Penandaan SIM memuat foto pemegang, sidik jari, unsur pengaman ultraviolet, serta kode atau chip, dan seluruh data tercatat dalam basis data SIM Polri.

Perpanjangan SIM terlambat

Perpanjangan SIM yang diajukan setelah masa berlaku habis tidak dapat dilakukan secara administratif biasa; pemohon wajib mengikuti proses dan ujian penerbitan SIM baru.

Registrasi kendaraan bermotor

Menurut Perpol No 7 Tahun 2021, registrasi kendaraan terdiri atas registrasi pertama untuk kendaraan baru, registrasi perubahan, dan registrasi perpanjangan berkala.

Masa berlaku STNK

STNK berlaku selama 5 tahun dan wajib disahkan setiap tahun; pada perpanjangan 5 tahun dilakukan penggantian pelat nomor serta pembaruan data registrasi.

BPKB dan STNK

BPKB adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang membuktikan kepemilikan, sedangkan STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang membuktikan kendaraan terdaftar dan sah beroperasi.

TNKB

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat nomor polisi, masa berlaku, dan kode wilayah; warna pelat dibedakan menurut jenis kendaraan, misalnya kuning untuk angkutan umum.

JBB dan JBKB

JBB adalah Jumlah Berat yang Diizinkan, yaitu berat maksimum kendaraan beserta muatannya; JBKB adalah berat kendaraan kosong. Keduanya tercatat pada BPKB dan STNK.

Cek fisik kendaraan

Pemeriksaan nomor rangka (VIN) dan nomor mesin dilakukan saat registrasi untuk memastikan identitas kendaraan asli dan mencegah pemalsuan atau kendaraan hasil kejahatan.

Registrasi perubahan

Registrasi perubahan wajib dilakukan bila terjadi perubahan pemilik, warna, bentuk, atau data teknis kendaraan; pemilik baru harus melapor dalam batas waktu yang ditetapkan.

Penghapusan registrasi

Kendaraan yang tidak diperpanjang registrasinya setelah masa tenggang dan peringatan dapat dihapus dari daftar registrasi dan nomor polisinya ditarik kembali oleh Polri.

Lima pilar keselamatan jalan

Sistem keselamatan jalan mencakup manajemen keselamatan, jalan yang lebih aman, kendaraan yang lebih aman, pengguna jalan yang lebih aman, dan penanganan pascakecelakaan.

Jenis rambu lalu lintas

Rambu lalu lintas terdiri atas rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk; marka jalan meliputi marka membujur, melintang, dan lambang.

Arti lampu APILL

Lampu hijau berarti boleh berjalan, lampu kuning berarti hati-hati dan bersiap berhenti bila aman, lampu merah berarti wajib berhenti sebelum garis henti.

Sanksi melanggar APILL

Pasal 287 UU LLAJ: pengemudi yang melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Sanksi tanpa STNK

Pasal 288 UU LLAJ: mengemudikan kendaraan tanpa STNK atau tidak memasang TNKB dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Sanksi kendaraan tidak layak

Pasal 289 UU LLAJ: mengemudikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

ETLE

Tilang elektronik adalah penegakan hukum lalu lintas berbasis kamera yang merekam pelanggaran, menghasilkan bukti digital, dan mengirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan terdaftar.

Sabuk dan helm SNI

Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ mewajibkan penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil dan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor; pelanggaran dikenai sanksi Pasal 290.