Keterlambatan Akses Lahan, Curah Hujan Ekstrem, dan Klaim Kenaikan Harga BBM

Perpanjangan waktu diberikan berdasarkan penyebab dan dampak terhadap jalur kritis, bukan berdasarkan jumlah hari kejadian. PPK memisahkan tiga peristiwa:

• Akses lahan (hari ke-60): risiko ini berada pada pengguna anggaran. Kontraktor berhak atas perpanjangan waktu sepanjang keterlambatan akses memengaruhi jalur kritis. Kontraktor harus menunjukkan analisis jadwal (as-planned versus as-built) dan bukti idle alat. Jika pekerjaan pada segmen lain masih bisa menyerap waktu, dampaknya mungkin lebih kecil dari yang diklaim.
• Hujan ekstrem (14 hari): hujan biasa pada musim hujan adalah risiko yang wajar dan sudah seharusnya diperhitungkan dalam penawaran. Yang dapat dipertimbangkan hanya curah hujan yang terbukti melampaui rata-rata historis secara signifikan, dengan data stasiun cuaca, dan hanya pada pekerjaan yang benar-benar terhenti. Perlu juga diperiksa apakah kontraktor sempat memindahkan pekerjaan ke bagian lain.
• Contract Change Order drainase (hari ke-120): penambahan lingkup berhak atas tambahan waktu sesuai kebutuhan pekerjaan tambahan, dihitung dari analisis harga satuan dan jadwal, bukan sekadar proporsi nilai.

PPK menuangkan analisis dalam berita acara bersama konsultan pengawas, dan tidak serta-merta menyetujui angka 60 hari. Persetujuan diberikan per peristiwa dengan durasi yang dapat dibuktikan.

Denda keterlambatan: denda hanya dikenakan atas keterlambatan yang menjadi risiko kontraktor. PPK menghitung selisih antara waktu kontrak dan waktu yang telah diperpanjang secara sah. Jika perpanjangan karena akses lahan dan CCO disetujui, periode tersebut dikeluarkan dari perhitungan denda. Besaran 1‰ per hari dengan batas 5% diterapkan pada sisa hari keterlambatan yang terbukti, dan tidak boleh dikenakan sebelum perpanjangan diputuskan secara tertulis. Membebaskan denda sepenuhnya tanpa dasar juga keliru karena menghapus insentif penyelesaian tepat waktu.

Kenaikan bahan bakar 18%: kontrak tidak memuat klausul penyesuaian harga, sehingga secara umum risiko kenaikan harga menjadi risiko kontraktor pada kontrak harga satuan dengan harga tetap. PPK tidak boleh menyetujui klaim itu semata-mata karena kenaikannya besar. Yang perlu dilakukan:

1. Memeriksa apakah dokumen kontrak benar-benar tidak memuat formula penyesuaian, termasuk lampiran dan adendum.
2. Menilai apakah kenaikan tersebut termasuk keadaan yang secara tegas diatur sebagai dasar perubahan harga.
3. Jika tidak ada dasar kontraktual, tolak klaim secara tertulis dengan alasan yang jelas, sambil mencatat bahwa permintaan dapat diajukan sebagai usulan kebijakan pada kontrak berikutnya.

Konsistensi ini penting agar PPK tidak menciptakan preseden yang memberatkan keuangan negara.

CCO tidak boleh hanya berupa surat perintah lisan atau kesepakatan harga. Sebelum ditandatangani, PPK memastikan paket dokumen berikut lengkap:

• Dasar kebutuhan: justifikasi teknis mengapa drainase 400 meter diperlukan, misalnya temuan genangan atau perubahan kondisi lapangan, disertai rekomendasi konsultan pengawas.
• Analisis harga satuan: perhitungan volume dan harga satuan yang dapat diverifikasi terhadap harga kontrak atau survei pasar, serta konfirmasi tidak ada duplikasi dengan lingkup awal.
• Dampak jadwal: analisis waktu tambahan dan pengaruhnya pada jalur kritis, karena penambahan pekerjaan berimplikasi pada perpanjangan waktu dan potensi denda.
• Dampak anggaran: ketersediaan dana dan persetujuan KPA sesuai kewenangan, termasuk pergeseran antar mata anggaran bila diperlukan.
• Perubahan kontrak tertulis: adendum yang memuat lingkup, nilai, waktu, dan hak kewajiban yang berubah, ditandatangani kedua pihak sebelum pekerjaan tambahan dimulai.

Tanpa urutan ini, pekerjaan tambahan berisiko dinilai sebagai pengeluaran tanpa dasar dan sulit dipertahankan saat pemeriksaan.