Kerangka Regulasi dan Prinsip Pengadaan
Domain ini menguji pemahaman atas dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), asas dan prinsipnya, serta pembagian peran yang menjadi dasar setiap keputusan. Soal biasanya berbentuk kasus singkat: siapa berwenang, aturan mana yang berlaku, dan asas apa yang dilanggar.
Sumber hukum dan hierarki
- Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021 adalah payung utama; aturan teknis antara lain Peraturan LKPP 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Pemerintah.
- Peraturan menteri, peraturan kepala daerah, dan standar dokumen pemilihan LKPP melengkapi dan tidak boleh bertentangan dengan Perpres.
- Ruang lingkup mencakup PBJ yang dibiayai APBN/APBD, termasuk dana hibah dan alokasi pada badan usaha milik negara/daerah tertentu.
Asas dan prinsip
- Tujuh asas: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- Prinsip: value for money, integritas, etika, serta pemenuhan kebutuhan pengguna.
Peran kunci
PA/KPA menetapkan kebijakan, mengangkat PPK, dan menetapkan pemenang pada banding. PPK menyusun perencanaan, HPS, dan menandatangani kontrak. Pejabat Pengadaan menangani pengadaan langsung. Pokja Pemilihan menjalankan tender/seleksi. UKPBJ mengelola sistem dan dukungan pengadaan.
Contoh
PPK akan mengadakan jasa konsultansi senilai Rp150 juta. Batas pengadaan langsung jasa konsultansi adalah Rp100 juta, sehingga paket itu tidak boleh ditunjuk langsung; harus melalui seleksi. Bila tetap ditunjuk langsung, keputusan batal dan berpotensi menjadi temuan.
Jebakan
Menganggap semua PBJ wajib tender; menukar asas dengan prinsip; mengira LKPP menandatangani kontrak; lupa bahwa pengadaan langsung pun wajib didahului perencanaan dan HPS.