Hukum, Regulasi, dan Etika Profesi Kesehatan Kerja
Domain ini menguji kemampuan menghubungkan kewajiban hukum K3 dengan keputusan klinis dan etis dokter okupasi di Indonesia. Fokusnya bukan hafalan pasal, melainkan penerapan aturan pada kasus nyata.
Kerangka hukum
UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja menetapkan kewajiban pengusaha menyediakan lingkungan kerja aman dan pemeriksaan kesehatan. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah UU 6/2023, mengatur perlindungan pekerja termasuk K3. PP 50/2012 mengatur SMK3. Permenakertrans 03/MEN/1982 mengatur pelayanan kesehatan tenaga kerja, sedangkan Permenaker 5/2018 memuat NAB faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Dokter yang menjalankan pelayanan kesehatan kerja harus kompeten, memiliki STR dan SIP sesuai ketentuan, serta bekerja dalam kewenangan.
Etika
KODEKI dan etika kedokteran okupasi menuntut beneficence, nonmaleficence, autonomi, dan keadilan. Rahasia medis wajib dijaga. Kepada perusahaan, dokter menyampaikan kesimpulan kelayakan kerja dan pembatasan, bukan diagnosis rinci, kecuali pekerja memberi persetujuan atau ada dasar hukum. Informed consent diperlukan untuk pemeriksaan dan tindakan. Konflik kepentingan harus diungkapkan; dokter tidak boleh menjadi alat menyingkirkan pekerja tanpa dasar medis.
Contoh
Manajer meminta hasil laboratorium lengkap seorang pekerja. Dokter menjelaskan bahwa laporan ke perusahaan hanya berisi status fit, fit dengan pembatasan, atau unfit, serta rekomendasi akomodasi. Diagnosis tetap di rekam medis dan dibahas dengan pekerja.
Jebakan
Menganggap dokter perusahaan hanya melayani manajemen; membocorkan diagnosis; menandatangani surat unfit tanpa penilaian medis; mengabaikan persetujuan; atau memakai NAB sebagai ambang aman mutlak.