UKOMNAS PDPA flashcards
UKOMNAS PDPA · Build recall with a focused review session.
32 cards. Read the term and the definition here. The deck at the top of this page is optional.
- UU PDP
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali, dan sanksi di Indonesia.
- Data pribadi spesifik
- Kategori data yang memerlukan perlindungan lebih tinggi, meliputi data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan.
- Pengendali data pribadi
- Pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi serta bertanggung jawab atas kepatuhan pemrosesan tersebut.
- Masa transisi UU PDP
- Periode dua tahun setelah pengesahan pada 17 Oktober 2022, berakhir 17 Oktober 2024, bagi organisasi untuk menyesuaikan sistem dan kebijakan.
- Sanksi administratif maksimal
- Denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan organisasi, selain teguran, penghentian pemrosesan, dan penghapusan data.
- Minimalisasi data
- Prinsip bahwa data yang dikumpulkan harus terbatas pada data yang relevan dan diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan yang telah ditetapkan.
- Persetujuan eksplisit
- Pernyataan yang jelas dan sadar dari subjek data untuk memproses data pribadinya, dapat ditarik kembali sewaktu-waktu tanpa memengaruhi keabsahan sebelumnya.
- Uji kepentingan sah
- Penilaian keseimbangan antara kepentingan pengendali dan hak serta ekspektasi subjek data sebelum memakai dasar kepentingan sah.
- Pembatasan penyimpanan
- Kewajiban menyimpan data pribadi hanya selama diperlukan untuk tujuan pemrosesan, lalu menghapus atau menganonimkannya setelah periode retensi berakhir.
- Prinsip akuntabilitas
- Kewajiban pengendali untuk membuktikan kepatuhan melalui dokumentasi kebijakan, catatan pemrosesan, hasil DPIA, dan bukti pengelolaan lainnya.
- Hak akses subjek data
- Hak memperoleh informasi dan salinan data pribadi yang diproses, dengan tanggapan dari pengendali dalam batas waktu yang wajar.
- Hak portabilitas
- Hak subjek data memperoleh data pribadinya dalam format terstruktur dan mentransfernya ke pengendali data lain yang dipilihnya.
- Penarikan persetujuan
- Tindakan subjek data menghentikan pemrosesan berbasis persetujuan; pengendali wajib berhenti memproses tanpa memengaruhi keabsahan pemrosesan sebelumnya.
- Persetujuan anak
- Pemrosesan data pribadi anak memerlukan persetujuan orang tua atau wali, dengan verifikasi yang wajar dan perlindungan tambahan.
- Log permintaan hak
- Catatan yang memuat identitas pemohon, jenis permintaan, verifikasi, tanggal, dan status penyelesaian permintaan hak subjek data.
- DPIA
- Penilaian dampak perlindungan data untuk pemrosesan berisiko tinggi, mencakup deskripsi pemrosesan, proporsionalitas, risiko, dan mitigasi.
- Risiko residual
- Tingkat risiko yang tersisa setelah kontrol mitigasi diterapkan, dihitung dari skala kemungkinan dikalikan dampak.
- Pemicu DPIA
- Kondisi yang mewajibkan DPIA, antara lain data sensitif berskala besar, pemantauan sistematis, profiling otomatis, dan teknologi baru.
- Konsultasi regulator
- Langkah yang dilakukan pengendali jika risiko residual tetap tinggi setelah DPIA, sebelum memulai pemrosesan data pribadi.
- Notifikasi insiden 3x24 jam
- Kewajiban melaporkan pelanggaran data pribadi kepada regulator dan subjek data terdampak paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sejak diketahui.
- Enkripsi data pribadi
- Kontrol keamanan yang mengubah data menjadi bentuk tidak terbaca tanpa kunci, diterapkan saat data disimpan maupun ditransmisikan.
- Least privilege
- Prinsip memberikan akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugas, sehingga paparan data pribadi kepada pengguna tidak berlebihan.
- Siklus respons insiden
- Tahapan penanganan insiden: identifikasi, containment, eradication, recovery, dan lessons learned untuk memperbaiki kontrol.
- Uji tabletop
- Simulasi skenario insiden yang melibatkan tim terkait untuk menguji kesiapan prosedur respons dan memperbarui playbook.
- Transfer lintas negara
- Pemindahan data pribadi ke luar Indonesia yang hanya sah jika negara tujuan memiliki perlindungan setara atau ada perlindungan memadai dan mengikat.
- Kontrak pemrosesan data
- Perjanjian tertulis dengan prosesor yang mengatur instruksi, kerahasiaan, keamanan, sub-prosesor, audit, dan penghapusan data.
- Due diligence vendor
- Penilaian sebelum kerja sama yang mencakup sertifikasi keamanan, riwayat insiden, lokasi data, dan kemampuan audit prosesor.
- Sub-prosesor
- Pihak yang ditunjuk prosesor untuk membantu pemrosesan; pengendali harus mengetahui dan menyetujui penunjukan tersebut melalui kontrak.
- Fungsi DPO
- Peran memantau kepatuhan, memberi saran DPIA, menjadi kontak regulator dan subjek data, serta melatih organisasi secara independen.
- Independensi DPO
- DPO tidak menerima instruksi terkait pelaksanaan tugasnya, melapor ke manajemen puncak, dan bebas dari konflik kepentingan.
- Register pemrosesan
- Dokumen yang mencatat kegiatan pemrosesan, tujuan, kategori data, penerima, periode retensi, dan dasar hukum setiap aktivitas.
- Audit kepatuhan
- Penilaian sistematis terhadap kesesuaian kebijakan dan praktik pemrosesan dengan UU PDP, menghasilkan temuan dan rencana perbaikan.