Legal and Regulatory Framework for Personal Data Protection
Domain ini menguji pemahaman kerangka hukum pelindungan data pribadi di Indonesia, terutama UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): ruang lingkup, definisi, para pihak, dan sanksi.
Fondasi hukum
- Disahkan 17 Oktober 2022 dengan masa transisi 2 tahun, sehingga kewajiban berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024.
- Berlaku untuk pemrosesan data pribadi secara elektronik maupun nonelektronik.
- Teritorial: pemrosesan di wilayah Indonesia, serta di luar Indonesia yang menyasar subjek data Indonesia, kegiatan usaha di Indonesia, atau berdampak di Indonesia.
- Berfungsi sebagai payung umum; ketentuan sektoral (kesehatan, jasa keuangan, telekomunikasi) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
Klasifikasi data pribadi
- Bersifat umum: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi.
- Bersifat spesifik: data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data pribadi yang bersifat pribadi, dan data keuangan pribadi - menuntut dasar pemrosesan dan kontrol lebih ketat.
Para pihak
Subjek data, Pengendali Data Pribadi (menentukan tujuan dan cara), Prosesor Data Pribadi (memproses atas nama pengendali), dan Lembaga Pengawas PDP; selama lembaga pengawas belum terbentuk, fungsi pengawasan dijalankan kementerian.
Contoh terapan
Aplikasi pinjaman mengumpulkan NIK, jenis kelamin, selfie verifikasi wajah, slip gaji, dan data pelajar untuk produk tabungan anak. Penalaran: NIK dan jenis kelamin data umum; selfie verifikasi wajah biometrik (spesifik); slip gaji data keuangan pribadi (spesifik); data pelajar di bawah 18 tahun data anak (spesifik). Tiga kategori terakhir menuntut dasar pemrosesan eksplisit, DPIA, dan pembatasan akses, bukan sekadar consent standar.
Jebakan
- Menganggap UU PDP hanya mengatur data elektronik.
- Menyebut agama sebagai data spesifik (agama termasuk data umum).
- Mengutip tanggal berlaku tanpa membedakan pengesahan dan berakhirnya masa transisi.
- Menganggap UU PDP menghapus seluruh aturan sektoral.