Prodi Baru, Surat Penundaan, dan Target Renstra
Universitas Swasta X membuka Program Studi S1 Manajemen di kampus cabang pada 2022 dengan 48 mahasiswa angkatan pertama yang baru lulus pada 2026. Pada Maret 2025, Lembaga Penjaminan Mutu menerbitkan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh prodi mengajukan akreditasi ke lembaga akreditasi mandiri paling lambat Juni 2025 dan berstatus minimal Baik pada Desember 2025. Prodi belum mengajukan apa pun. Kaprodi beralasan belum ada lulusan sehingga kriteria lulusan dan masa tunggu kerja tidak dapat dinilai, lalu menunjukkan surat penundaan dari LPM bernomor 112/LPM/2025 yang ditandatangani seorang staf administrasi, bukan ketua LPM. Dalam Renstra prodi tertulis target Unggul 2028, sementara audit internal SPMI 2024 mencatat persoalan ini hanya sebagai observasi. Asesor juga menemukan dua prodi lain di fakultas yang sama sudah mengajukan akreditasi pada 2024 meski belum memiliki lulusan. Prodi meminta asesor memaklumi kondisi karena kampus cabang baru berdiri. Waktu asesmen tersisa dua hari.
1. Kebijakan mana yang mengikat prodi ini, dan bagaimana asesor memperlakukan surat 112/LPM/2025? Uraikan langkah verifikasi yang dapat diselesaikan dalam dua hari.
Read the worked answer
Kerangka yang dipakai. Ada dua lapis yang tidak saling menggantikan.
- Penilaian akreditasi mengacu pada kriteria dan instrumen lembaga akreditasi serta regulasi nasional. Kebijakan internal tidak boleh dipakai untuk mengurangi kewajiban itu; status kampus cabang bukan pengecualian.
- Kepatuhan pada kebijakan internal LPM Maret 2025 tetap dinilai, karena kebijakan itu adalah komitmen SPMI institusi sendiri dan menjadi bukti tata kelola penjaminan mutu. Inkonsistensi antara kebijakan dan praktik adalah temuan, bukan alasan mengubah kriteria.
Surat 112/LPM/2025. Asesor tidak boleh menerimanya sebagai dasar penundaan, tetapi juga tidak boleh langsung menyimpulkannya sebagai pemalsuan. Uji tiga hal: kewenangan (staf administrasi umumnya tidak berwenang memberi pengecualian), dasar normatif (apakah ada pasal dalam kebijakan LPM yang memungkinkan penundaan), dan konsistensi (apakah prodi lain mendapat perlakuan sama).
Verifikasi dua hari. Minta salinan kebijakan LPM dan dokumen delegasi kewenangan; konfirmasi lisan kepada ketua LPM; cek notulen rapat dan daftar pengajuan akreditasi fakultas; wawancara singkat kaprodi dan satu pengelola LPM. Catat semua dalam kertas kerja: tanggal, narasumber, dokumen, dan kesimpulan sementara.
Soal belum ada lulusan. Kriteria lulusan dapat dinilai dengan bukti yang tersedia atau dicatat sebagai belum dapat dinilai dengan justifikasi; itu tidak membenarkan penundaan seluruh pengajuan. Target Unggul 2028 di Renstra juga bukan bukti pemenuhan syarat saat ini.
2. Rumuskan temuan dan rekomendasi dalam format yang bisa langsung dimasukkan ke laporan. Jelaskan mengapa kasus ini bukan observasi.
Read the worked answer
Kategori: ketidaksesuaian (temuan), bukan observasi. Alasannya: ada ketentuan tertulis yang jelas, ada bukti dokumen, ada dampak langsung pada status akreditasi, dan persoalannya melekat pada tata kelola, bukan kejadian sesaat. Audit internal 2024 yang mencatatnya sebagai observasi justru memperkuat bahwa masalah ini berulang dan tidak ditindaklanjuti.
Uraian temuan (contoh rumusan). Prodi S1 Manajemen belum mengajukan akreditasi meskipun kebijakan LPM Maret 2025 menetapkan batas Juni 2025. Dasar penundaan yang diajukan berupa surat 112/LPM/2025 yang ditandatangani staf administrasi tanpa dasar kewenangan yang dapat ditunjukkan. Bukti: kebijakan LPM, surat 112, daftar pengajuan akreditasi fakultas, notulen, dan hasil wawancara.
Rekomendasi (spesifik, terukur, ada PIC dan tenggat).
- Ketua LPM menerbitkan keputusan tertulis yang menegaskan kewajiban akreditasi prodi, ditandatangani pejabat berwenang, paling lambat 30 hari kerja.
- Prodi mengajukan akreditasi paling lambat satu bulan setelah keputusan, dibuktikan dengan tanda terima pengajuan.
- LPM memasukkan status pengajuan seluruh prodi ke dashboard SPMI dan melaporkannya pada rapat mutu triwulanan.
Yang harus dihindari. Rekomendasi generik seperti meningkatkan koordinasi, atau mengabulkan penundaan karena target Renstra menulis Unggul 2028. Uji juga konsistensi antarprodi: dua prodi lain sudah mengajukan tanpa lulusan, sehingga alasan ketiadaan lulusan tidak berdiri.