Kebijakan dan Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan
Domain ini menguji kemampuan menempatkan praktik penjaminan mutu pada dasar hukum yang berlaku, bukan pada kebiasaan institusi. Asesor harus tahu hierarki regulasi, kewenangan lembaga, dan konsekuensi hukum bagi perguruan tinggi maupun dirinya.
Peta regulasi yang harus dikenali
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: memberi landasan penjaminan mutu dan akreditasi.
- PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan: menetapkan delapan SNP dan rambu penyelenggaraan.
- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: mengatur SPM Dikti yang mencakup SPMI dan SPME, serta Standar Dikti (SNP ditambah standar lain yang ditetapkan perguruan tinggi). Regulasi ini menggantikan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020.
- BAN-PT mengakreditasi institusi; LAM mengakreditasi program studi sesuai bidang ilmu. Keduanya bekerja atas dasar kriteria dan prosedur yang ditetapkan.
- PDDikti adalah pangkalan data resmi yang menjadi rujukan data mahasiswa, dosen, dan program studi.
Yang dinilai dalam praktik
SPMI bukan dokumen statis, melainkan siklus PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Bukti yang diminta karena itu mencakup kebijakan, manual, standar, formulir, serta rekaman pelaksanaan dan tindak lanjut.
Contoh kerja
Sebuah prodi menyerahkan Manual SPMI 80 halaman dan menyatakan telah menerapkan penjaminan mutu. Asesor tidak boleh langsung memberi nilai tinggi. Pertanyaan yang diajukan: di mana laporan audit mutu internal, daftar temuan, rencana tindak lanjut, dan bukti penutupan temuan? Dokumen manual hanya membuktikan tahap ditetapkan; bukti audit dan tindak lanjut membuktikan dilaksanakan, dievaluasi, dan dikendalikan. Simpulan asesmen harus membedakan tingkat kematangan ini.
Jebakan yang sering menghilangkan nilai
- Mengutip Permendikbud 3/2020 sebagai dasar SN Dikti tanpa memeriksa pencabutannya.
- Menyamakan SPMI dengan akreditasi, padahal akreditasi adalah SPME.
- Menukar kewenangan BAN-PT dan LAM.
- Menerima klaim penerapan tanpa rekaman pelaksanaan.
- Menganggap akreditasi bersifat sukarela; bagi prodi dan institusi, akreditasi adalah kewajiban regulatif.