UKEN Notaris flashcards
UKEN Notaris · Build recall with a focused review session.
34 cards. Read the term and the definition here. The deck at the top of this page is optional.
- Syarat sah perjanjian
- Pasal 1320 KUHPerdata: sepakat para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama subjektif, dua terakhir objektif.
- Asas pacta sunt servanda
- Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdata.
- Bezit dan eigendom
- Bezit adalah kedudukan menguasai benda secara nyata, sedangkan eigendom adalah hak milik. Pasal 1977 KUHPerdata melindungi bezit benda bergerak dengan itikad baik.
- Perbuatan melawan hukum
- Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pelaku yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada orang lain untuk mengganti kerugian tersebut.
- Asas pemisahan horizontal
- Hak atas tanah tidak otomatis meliputi bangunan dan tanaman di atasnya. Tanah dan bangunan dapat dialihkan secara terpisah.
- Hak Guna Bangunan
- Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, diberikan kepada WNI atau badan hukum Indonesia, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.
- Sertipikat tanah
- Surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat. Data fisik dan yuridis di dalamnya dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya.
- Akta PPAT
- Akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti peralihan hak atas tanah, misalnya jual beli, tukar-menukar, atau hibah, yang wajib didaftarkan.
- Wanprestasi
- Keadaan debitur tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi, memenuhi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan hal yang dilarang perjanjian.
- Somasi
- Peringatan tertulis kepada debitur agar memenuhi prestasi. Diperlukan sebelum menuntut pembatalan atau pemenuhan, kecuali telah disepakati lain.
- Cacat kehendak
- Keadaan yang membatalkan kesepakatan menurut Pasal 1321 KUHPerdata, meliputi kekhilafan, paksaan, dan penipuan yang dilakukan salah satu pihak.
- Perjanjian innominaat
- Perjanjian tidak bernama yang tidak diatur khusus dalam KUHPerdata, namun tunduk pada asas umum kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian.
- Hak Tanggungan
- Hak jaminan atas tanah beserta benda terkait untuk pelunasan utang, memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu, diatur UU No. 4 Tahun 1996.
- Lahirnya Hak Tanggungan
- Hak Tanggungan lahir pada saat pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan, bukan pada saat akta ditandatangani para pihak.
- Jaminan Fidusia
- Pengalihan hak kepemilikan benda bergerak secara kepercayaan, benda tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, diatur UU No. 42 Tahun 1999 dan lahir saat pendaftaran.
- Parate executie
- Kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menjual objek jaminan di muka umum secara langsung berdasarkan Titel Eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan.
- Golongan ahli waris
- KUHPerdata membagi ahli waris dalam empat golongan: suami/istri dan anak, orang tua dan saudara, kakek-nenek, serta sanak keluarga garis menyimpang.
- Legitieme portie
- Bagian mutlak warisan yang tidak dapat dilanggar oleh pewaris: setengah bagian untuk satu anak, dua per tiga untuk dua anak, tiga per empat untuk tiga anak atau lebih.
- Wasiat olografis
- Wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris, ditandatangani, dan disimpan pada notaris. Notaris mencatat penyimpanan dan membuat akta penyimpanan.
- Penolakan warisan
- Pernyataan menolak warisan yang harus dilakukan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri. Bagian yang ditolak beralih kepada ahli waris lainnya.
- Syarat kepailitan
- Debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dibuktikan secara sederhana.
- Kreditor separatis
- Kreditor pemegang hak tanggungan, fidusia, atau gadai yang dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun menyerahkan hasilnya kepada kurator.
- Organ perseroan terbatas
- Perseroan Terbatas memiliki tiga organ: RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Direksi yang mengurus, dan Dewan Komisaris yang mengawasi.
- Kurator kepailitan
- Pihak yang ditetapkan hakim pengawas untuk mengurus dan membereskan harta pailit, termasuk melakukan pencocokan piutang dan pembagian hasil kepada kreditor.
- BPHTB
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan tarif paling tinggi 5% dari NPOP setelah dikurangi NPOPTKP, dipungut pemerintah kabupaten/kota.
- PPh pengalihan tanah
- Pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, tarif 2,5% dari nilai pengalihan untuk WNI dan 5% untuk WNA atau badan asing.
- Bea Meterai
- Pajak atas dokumen tertentu dengan tarif Rp10.000, antara lain untuk dokumen perdata dan dokumen yang menyebut jumlah uang di atas Rp5.000.000.
- PPN jasa notaris
- Pajak pertambahan nilai atas jasa notaris yang wajib dikenakan jika notaris berstatus Pengusaha Kena Pajak, dengan tarif umum 11% sesuai UU HPP.
- Kewenangan notaris
- Pasal 15 UUJN: membuat akta autentik atas perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan undang-undang atau dikehendaki para pihak, serta mengesahkan tanda tangan.
- Kerahasiaan jabatan notaris
- Pasal 4 UUJN mewajibkan notaris merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatan, termasuk hak ingkar di pengadilan.
- Majelis Pengawas Notaris
- Lembaga pengawas notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat, berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran.
- Struktur akta notaris
- Akta notaris terdiri atas kepala akta, badan akta yang memuat komparisi dan isi, serta kaki akta berisi tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris.
- Pembacaan akta
- Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi, lalu mencatat pembacaan tersebut dalam akta dan menandatanganinya bersama para pihak.
- Akta partij dan akta pejabat
- Akta partij dibuat berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan, sedangkan akta pejabat dibuat berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pejabat.