UKEN Notaris key terms

Persetujuan kehendak antara dua pihak atau lebih yang menjadi syarat pertama sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata; harus diberikan tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Keadaan kehendak yang tidak murni karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog), sehingga perjanjian dapat dimohonkan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.

Pasal yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan berbuat hukum, suatu hal tertentu sebagai objek, dan causa yang halal.

Sebab atau tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum; pelanggarannya membuat perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian bernama diatur khusus dalam KUH Perdata (jual beli, sewa, hibah), sedangkan perjanjian tidak bernama lahir dari asas kebebasan berkontrak dan tunduk pada ketentuan umum perikatan.

Asas yang memberi para pihak kebebasan membuat perjanjian berisi apa pun sepanjang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Asas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak dapat ditarik kembali sepihak tanpa dasar hukum.

Keadaan debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak berbuat, terlambat, atau berbuat tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan hak menuntut pemenuhan atau ganti rugi.

Peringatan tertulis yang diberikan kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasi dalam tenggat tertentu; diperlukan sebelum menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi atas wanprestasi.

Hak atas tanah yang paling penuh dan turun-temurun, dapat dimiliki orang perseorangan maupun badan hukum tertentu, serta dapat dialihkan dan dijaminkan menurut hukum tanah nasional.

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, berjangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai ketentuan agraria.

Hak untuk menggunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain untuk keperluan tertentu, dengan jangka waktu dan syarat yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak.

Surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan, memuat data fisik dan yuridis bidang tanah, dan berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat.

Rangkaian kegiatan pengukuran, pemetaan, pembukuan hak, dan penerbitan sertipikat yang dilakukan negara untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah.

Berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau sebab lain; untuk tanah bersertipikat umumnya dilakukan dengan akta PPAT.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, pejabat umum berwenang membuat akta pemindahan hak, akta pembebanan hak tanggungan, dan akta lain terkait perbuatan hukum atas tanah.

Akta otentik yang dibuat PPAT sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah, seperti jual beli, hibah, atau pembebanan hak tanggungan.

Hak jaminan kebendaan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengannya, diberikan kepada kreditur sebagai pelunasan utang dan memberikan hak mendahului kepada pemegangnya.

Dokumen bukti lahirnya hak tanggungan yang memuat nama pemegang hak, objek, dan jumlah utang yang dijamin; diterbitkan setelah pendaftaran hak tanggungan.

Pelaksanaan hak kreditur untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan, guna melunasi utang debitur.

Hak jaminan kebendaan atas benda bergerak yang diserahkan penguasaannya kepada kreditur, memberi kreditur hak mendahului dalam pelunasan utang dari hasil penjualan benda tersebut.

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda tetap dalam penguasaan pemiliknya, dijaminkan untuk pelunasan utang tertentu.

Akta otentik yang mengikatkan benda tertentu sebagai jaminan pelunasan utang, memuat identitas pihak, uraian utang, dan objek jaminan secara jelas dan terukur.

Orang yang berhak menerima harta warisan karena hubungan darah, perkawinan, atau wasiat, sesuai golongan dan urutan yang ditetapkan undang-undang.

Pengelompokan ahli waris menurut KUH Perdata: golongan I (anak dan keturunan), golongan II (orang tua dan saudara), golongan III (kakek-nenek), dan golongan IV (kerabat lebih jauh).

Bagian mutlak harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ke atas, yang tidak dapat dikurangi oleh pemberian wasiat pewaris.

Kehendak terakhir pewaris mengenai pemberian harta kepada orang atau badan tertentu, dibuat dalam bentuk akta otentik dan baru berlaku setelah pewaris meninggal.

Keterangan yang dibuat untuk menetapkan siapa-siapa ahli waris dan bagiannya, dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia, atau oleh pejabat berwenang bagi warga asing.

Badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang terbagi dalam saham, menjalankan usaha dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor.

Akta notaris yang memuat anggaran dasar perseroan, identitas pendiri, modal, dan susunan organ, yang menjadi syarat sahnya pendirian badan hukum perseroan terbatas.

Organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi, berwenang menetapkan keputusan penting seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan, dan pembubaran perseroan.

Keadaan debitur yang dinyatakan berhenti membayar oleh putusan pengadilan karena memiliki dua atau lebih kreditur dan sedikitnya satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar.

Pejabat yang diangkat pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit, termasuk melakukan pemberesan dan pembagian hasil kepada para kreditur sesuai urutan.

Pajak atas dokumen tertentu yang dikenakan pada akta atau surat perjanjian untuk keperluan pembuktian di pengadilan, dibayar dengan meterai tempel atau cara elektronik.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak daerah yang dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan karena jual beli, warisan, atau hibah.

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada penjual atau pengalih hak atas tanah dan bangunan, umumnya dipungut final dengan tarif tertentu dari nilai pengalihan.

Kumpulan norma perilaku yang wajib dipatuhi notaris dalam menjalankan jabatan dan kehidupan sehari-hari, ditetapkan oleh organisasi notaris dan diawasi oleh majelis kehormatan.

Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik notaris serta memberikan persetujuan untuk pemeriksaan notaris dalam perkara tertentu.

Kewajiban notaris menyimpan rahasia isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatannya, kecuali dibuka atas persetujuan pihak atau perintah undang-undang.

Salinan asli akta yang disimpan notaris sebagai arsip resmi, memuat seluruh isi akta termasuk tanda tangan para pihak dan notaris, dan tidak boleh dibawa keluar kantor.

Salinan akta yang berkepala 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' dan memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan, khusus untuk akta pengakuan utang.

Turunan akta yang dibuat oleh notaris dan diberikan kepada pihak berkepentingan, memuat kata 'salinan' serta tanda tangan dan cap notaris sebagai bukti keabsahan.

Akibat hukum suatu perbuatan atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, sehingga dianggap tidak pernah ada tanpa perlu putusan pengadilan.