Hukum Perdata
Domain ini menguji kemampuan menghubungkan kaidah KUHPerdata dengan praktik notaris: siapa yang cakap bertindak, apa objek perbuatan hukum, dan akibatnya bila syarat sah tidak dipenuhi. Soal biasanya berbentuk kasus singkat, bukan hafalan pasal.
Peta dasar
- Buku I: orang, kecakapan, perwalian, dan keadaan tak hadir.
- Buku II: benda, bezit, eigendom, dan pemisahan harta.
- Buku III: perikatan dan sumbernya.
- Buku IV: daluwarsa dan pembuktian.
Pasal 1320 KUHPerdata memberi empat syarat sah perjanjian: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subjek; ketiga dan keempat menyangkut objek. Pelanggaran syarat subjektif melahirkan perjanjian yang dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif melahirkan kebatalan mutlak. Pasal 1330 menyebut tak cakap: anak di bawah umur dan orang di bawah pengampuan; ketentuan tentang perempuan kawin sudah tidak berlaku setelah UU Perkawinan dan putusan MK, sehingga notaris berpegang pada usia 18 tahun atau sudah menikah.
Contoh
Seorang berusia 17 tahun menandatangani akta jual beli tanah warisan tanpa wali. Karena belum cakap, perjanjian itu tidak otomatis batal; ia dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bila setelah dewasa ia mengesahkan perbuatan itu, kebatalan tidak dapat lagi diminta. Notaris seharusnya menolak membuat akta sampai wali hadir atau pengadilan memberi izin.
Perangkap
Mencampur batal demi hukum dengan dapat dibatalkan; menyamakan kedewasaan dengan cakap melakukan perbuatan hukum; mengabaikan Pasal 1338 ayat (3) tentang iktikad baik; serta lupa bahwa objek tertentu harus jelas dan halal, bukan sekadar ada.