Hukum Perusahaan dan Kepailitan
Domain ini menguji UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Fokus soal: organ PT, modal, RUPS, pembubaran, syarat pailit, dan akibat putusan pailit.
Perseroan terbatas
PT adalah badan hukum; organnya RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain. Direksi menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan tanggung jawab; komisaris mengawasi. Modal terdiri atas modal dasar, ditempatkan, dan disetor. Peralihan saham, merger, akuisisi, dan pembubaran tunduk pada prosedur UU PT dan anggaran dasar.
Kepailitan
Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mensyaratkan: ada utang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana, serta sedikitnya dua kreditor. Putusan pailit mengakibatkan debitur kehilangan kewenangan mengurus harta; kurator mengurus dan membereskannya.
Contoh
X memiliki utang Rp1 miliar yang telah jatuh tempo kepada Bank A, tetapi hanya Bank A yang menjadi kreditor. Permohonan pailit diajukan. Hakim harus menolak karena syarat dua kreditor tidak terpenuhi, meskipun utang jelas. Bank A tetap dapat menempuh gugatan perdata atau eksekusi jaminan, bukan pailit.
Perangkap
Menganggap satu kreditor cukup; menyamakan pailit dengan PKPU; lupa bahwa utang harus jatuh tempo; mengabaikan pembuktian sederhana; serta mengira Direksi selalu bertanggung jawab pribadi atas utang PT.