Hukum Pajak Terkait Perbuatan Notaris
Domain ini menguji pajak yang melekat pada perbuatan hukum notaris dan PPAT: BPHTB, PPh atas pengalihan hak atas tanah/bangunan, PPN jasa, serta kewajiban dokumentasi.
BPHTB dan PPh
BPHTB diatur UU No. 28/2009 dan kini UU No. 1/2022 tentang HKPD; tarifnya paling tinggi 5% dari NPOP setelah dikurangi NPOPTKP. PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan diatur PP No. 34/2016; tarif umum 2,5% dari nilai pengalihan. BPHTB dibayar pembeli, PPh final dibayar penjual. Notaris/PPAT tidak memungut pajak, tetapi wajib memverifikasi bukti pembayaran sebelum pendaftaran.
Contoh
Tanah dijual Rp1 miliar. NPOPTKP daerah Rp80 juta. BPHTB = 5% x (Rp1 miliar - Rp80 juta) = Rp46 juta, dibayar pembeli. PPh final = 2,5% x Rp1 miliar = Rp25 juta, dibayar penjual. Keduanya harus dilunasi sebelum akta didaftarkan; bukti bayar menjadi syarat.
Perangkap
Menukar kewajiban pembeli dan penjual; memakai NPOPTKP waris untuk jual beli; mengira BPHTB dipungut notaris; lupa bahwa tarif dan NPOPTKP ditetapkan daerah; serta mengabaikan PPN atas jasa notaris bila memenuhi syarat.