Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris
Domain ini menguji UU No. 2/2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Fokus: kewenangan, wilayah jabatan, larangan, kerahasiaan, pengawasan, dan sanksi.
Kewenangan dan larangan
Notaris membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diperintahkan atau dikehendaki pihak, serta mengesahkan tanda tangan dan membuat akta di bawah tangan. Notaris hanya berwenang di wilayah jabatannya. Notaris dilarang merangkap jabatan tertentu dan harus menjaga kerahasiaan akta.
Pengawasan dan sanksi
Majelis Pengawas Notaris berjenjang: MPD, MPW, MKN. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat. Pelanggaran kode etik ditangani organisasi notaris dan majelis etik, terpisah dari sanksi administratif.
Contoh
Seorang notaris diminta membuat akta di luar wilayah jabatannya karena klien sakit. Notaris harus menolak dan menyarankan notaris di wilayah itu, atau memeriksa apakah ada dasar hukum untuk bertindak di luar wilayah, misalnya notaris pengganti. Membuat akta di luar wilayah dapat menimbulkan sanksi dan memengaruhi keabsahan akta.
Perangkap
Menganggap sanksi etik sama dengan sanksi UUJN; lupa wilayah jabatan; mengabaikan larangan rangkap jabatan; membocorkan isi akta; serta mengira pengawasan hanya oleh organisasi notaris.