SKPKB Terbit Setelah Lima Tahun: Daluwarsa Penetapan dan Strategi Upaya Hukum

Kesimpulan: SKPKB tersebut sudah daluwarsa dan tidak sah.

• Dasar hukum: UU KUP memberikan jangka waktu penetapan SKP paling lama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak. Untuk Tahun Pajak 2019, hitungan dimulai 31 Desember 2019 dan berakhir 31 Desember 2024.
• SKPKB diterbitkan 18 Maret 2025, yaitu sekitar 2,5 bulan setelah daluwarsa. Tanggal yang menentukan adalah tanggal penerbitan/penetapan SKP, bukan tanggal mulai pemeriksaan, tanggal SP2DK, atau tanggal SPHP.
• Pemeriksaan yang dimulai 15 Juli 2024 tidak memperpanjang daluwarsa. SP2DK juga bukan tindakan yang menunda daluwarsa; ia hanya permintaan penjelasan.
• Pengecualian daluwarsa hanya berlaku dalam hal tertentu, misalnya wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Dalam fakta kasus, keduanya tidak ada, sehingga pengecualian tidak dapat dipakai.

Konsekuensi praktis: SKPKB dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat materiil kewenangan penetapan. Karena itu, alasan utama keberatan harus diletakkan pada daluwarsa, bukan pada perdebatan nilai koreksi biaya. Menyerang substansi koreksi lebih dulu justru berisiko dianggap membenarkan SKP yang secara yuridis sudah tidak dapat diterbitkan.

Pembayaran 30% tidak menghapus hak mengajukan keberatan dan tidak melegalkan SKP yang daluwarsa.

• Pembayaran sebagian hanya mengurangi jumlah yang masih harus dibayar. Keberatan tetap dapat diajukan dalam 3 bulan sejak SKPKB dikirim/diterima, sehingga batas waktunya sekitar pertengahan Juli 2025 (hitung tepat dari tanggal penerimaan).
• Pembayaran tidak menunda kewajiban membayar, tetapi perusahaan dapat mengajukan penundaan/angsuran atas sisa pokok sambil menunggu keberatan; penundaan bukan hak otomatis dan harus disetujui DJP.
• Pembetulan SPT 2019 pada Mei 2025 tidak menghidupkan kembali kewenangan DJP. Daluwarsa dihitung dari berakhirnya Tahun Pajak, bukan dari tanggal pembetulan. Sebaliknya, pembetulan setelah pemeriksaan selesai dan SKP terbit praktis tidak relevan; yang tersedia adalah jalur keberatan.
• Perhatikan pula bahwa pembetulan yang dilakukan setelah pemeriksaan berjalan umumnya hanya dapat dilakukan sepanjang belum ada ketetapan, dan hasilnya dapat berbenturan dengan SKP yang sedang disengketakan.

Rekomendasi urutan tindakan: (1) ajukan keberatan tepat waktu dengan alasan daluwarsa sebagai argumen utama; (2) pisahkan argumen subsidier mengenai koreksi biaya agar tidak melemahkan argumen utama; (3) simpan bukti pembayaran 30% sebagai dasar perhitungan sisa di kemudian hari.

Sanksi bertingkat, dan pembayaran awal diperhitungkan sebagai pengurang.

• Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian: dikenai denda administratif 30% dari jumlah pajak dalam SKP yang masih harus dibayar (di luar sanksi bunga yang sudah tercantum).
• Banding ditolak atau dikabulkan sebagian: dikenai denda 60% dari selisih pajak menurut putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar. Karena itu, semakin besar pembayaran awal, semakin kecil dasar pengenaan denda 60%.
• Pembayaran 30% sebesar Rp420 juta (30% x Rp1,4 miliar) mengurangi pokok yang masih harus dibayar, tetapi tidak mengurangi sanksi bunga yang sudah melekat pada SKPKB.
• Bila Pengadilan Pajak menerima argumen daluwarsa, SKPKB dibatalkan seluruhnya, termasuk sanksi bunga dan denda; pembayaran yang sudah dilakukan menjadi kelebihan pembayaran yang dapat diminta kembali melalui mekanisme restitusi.

Pertimbangan strategis: karena inti sengketa adalah kewenangan penetapan, biaya berperkara sebaiknya diarahkan pada pembuktian tanggal penerbitan SKP dan berakhirnya Tahun Pajak 2019. Jika argumen daluwarsa kuat, menempuh banding lebih rasional daripada menerima koreksi materiil, sebab menerima koreksi materiil berarti menerima keberadaan utang pokok beserta bunga dan dendanya.