USKP Tingkat A key terms

Formulir yang dipakai Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban, serta informasi lain yang diwajibkan peraturan. Pelaporan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem daring resmi.

Perbaikan atas SPT yang sudah disampaikan karena ada kekeliruan data atau penghitungan, dilakukan dengan menyampaikan SPT pembetulan sebelum pemeriksaan pajak dimulai atau sebelum ditemukan data baru.

Tenggat penyampaian SPT, umumnya akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk SPT Tahunan orang pribadi dan akhir bulan keenam untuk badan, sedangkan SPT Masa disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Hukuman berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dikenakan karena keterlambatan atau ketidakpatuhan, misalnya bunga atas keterlambatan setor dan denda atas keterlambatan pelaporan SPT.

Surat ketetapan yang menyatakan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain, biasanya disertai sanksi bunga atau kenaikan sesuai penyebabnya.

Kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain, dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan surat tugas dan berujung pada laporan hasil pemeriksaan.

Upaya Wajib Pajak menolak isi surat ketetapan atau pemotongan pajak dengan mengajukan surat keberatan beserta alasan dan bukti dalam jangka waktu tiga bulan sejak surat dikirim.

Upaya hukum lanjutan setelah keberatan ditolak atau tidak dijawab, diajukan ke badan peradilan pajak dalam tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima.

Struktur tarif berlapis yang naik seiring bertambahnya penghasilan kena pajak, mulai dari lapisan terendah 5 persen hingga lapisan tertinggi 35 persen untuk penghasilan sangat tinggi.

Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu pengurang penghasilan neto bagi orang pribadi berdasarkan status kawin dan jumlah tanggungan, sehingga hanya kelebihan di atasnya yang dikenai tarif.

Dasar pengenaan PPh yang diperoleh dari penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian dan PTKP bagi orang pribadi, atau dikurangi kompensasi kerugian bagi badan.

Persentase baku yang ditetapkan per jenis usaha dan wilayah untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan sederhana atau memilih norma.

Pajak yang telah dibayar atau dipotong pihak lain, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, atau 25, yang dikurangkan dari PPh terutang pada akhir tahun sehingga hanya selisihnya yang disetor atau direstitusi.

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan imbalan sejenis yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dipotong oleh pemberi kerja setiap masa pembayaran.

Pajak yang dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, dan royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dengan tarif umumnya 2 persen atau 15 persen.

Mekanisme pengumpulan pajak oleh pihak ketiga yang membayar atau menerima pembayaran, sehingga kewajiban setor dan lapor berpindah kepada pemotong atau pemungut tersebut.

Penyesuaian atas laba komersial menurut standar akuntansi menjadi penghasilan neto fiskal dengan menambahkan biaya yang tidak boleh dikurangkan dan mengurangi penghasilan yang telah dikenai pajak final.

Pencatatan teratur atas harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, termasuk penjualan dan pembelian, yang harus diselenggarakan Wajib Pajak dan disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun.

Pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, namun tidak berganda karena adanya mekanisme pengkreditan.

PPN yang terutang dan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak ketika menyerahkan barang atau jasa kena pajak, dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan tarif berlaku.

PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan barang atau jasa kena pajak, yang dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha.

Bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak, memuat identitas pembeli, jenis barang, dasar pengenaan, dan jumlah pajak.

Pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak dan telah dikukuhkan untuk memungut, menyetor, serta melaporkan PPN, umumnya wajib dikukuhkan bila peredaran usaha melampaui ambang batas.

Pajak tambahan atas penyerahan barang tertentu yang tergolong mewah, dikenakan sekali pada tingkat pabrikan atau impor dengan tarif berlapis sesuai kelompok barang.

Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan, dihitung dari nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual tidak kena pajak lalu dikalikan tarif.

Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata-rata pasar yang ditetapkan pemerintah untuk tanah dan bangunan dan menjadi dasar penghitungan PBB serta sering menjadi acuan transaksi.

Pajak daerah atas perolehan hak atas tanah atau bangunan karena jual beli, waris, hibah, atau sebab lain, dihitung dari nilai perolehan dikurangi nilai perolehan tidak kena pajak.

Pajak atas dokumen tertentu berupa kertas perjanjian, akta, atau surat yang menurut undang-undang dikenai meterai, dibayar dengan meterai tempel atau cara elektronik.

Pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, meliputi antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hotel.

Bentuk usaha tetap di Indonesia yang menjadi subjek pajak tersendiri, seperti kantor cabang, pabrik, atau tempat kegiatan usaha, dan labanya dikenai PPh badan.

Perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara yang membagi hak pemajakan, menetapkan tarif pemotongan lebih rendah, dan mencegah pengenaan pajak atas penghasilan yang sama dua kali.

Negara tempat kedudukan atau domisili Wajib Pajak yang menentukan hak pemajakan atas penghasilan global, dan biasanya dibuktikan dengan surat keterangan domisili untuk memanfaatkan fasilitas treaty.

Pengurangan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenai pajak di Indonesia, dibatasi sebesar pajak Indonesia atas penghasilan tersebut.

Penetapan harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sehingga laba dialokasikan sesuai fungsi dan risiko masing-masing pihak.

Berkas yang wajib disiapkan Wajib Pajak dengan transaksi pihak berelasi, meliputi master file, local file, dan country-by-country report, sebagai bukti penerapan prinsip kewajaran.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak, misalnya setelah SPT Tahunan menunjukkan kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang, dan dapat didahului pemeriksaan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan atas kesadaran sendiri tanpa menunggu penegakan hukum, mencakup pendaftaran, pelaporan tepat waktu, dan pembayaran yang benar.

Norma perilaku yang mengikat konsultan pajak, mencakup integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan larangan membantu klien melakukan pelanggaran atau penghindaran pajak yang tidak sah.