I85PREP
⌘ K
USKP Tingkat A study materials
USKP Tingkat A study resources

USKP Tingkat A practice questions

One question at a time. Build your USKP Tingkat A understanding.

First 50 of 200 questions. Each one lists the choices, the correct answer, and an explanation. The checker at the top of this page saves progress in this browser when it is available.

Continue in the practice tool above to load more questions, 50 at a time.

Question 1Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Menurut Undang-Undang KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak setelah jangka waktu yang ditetapkan tetapi belum dilakukan tindakan pemeriksaan disebut apa?

  1. SPT Pembetulan
  2. SPT Masa
  3. SPT Terlambat Correct answer.
  4. SPT Tahunan

Explanation

SPT yang disampaikan melewati jangka waktu penyampaian namun belum ada pemeriksaan digolongkan sebagai SPT terlambat. Keterlambatan tersebut menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan. Istilah ini berbeda dari pembetulan, yang merupakan perbaikan atas SPT yang sudah disampaikan.

Question 2Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Berapa lama jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang KUP?

  1. 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap
  2. 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap
  3. 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap
  4. 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap Correct answer.

Explanation

Untuk permohonan restitusi yang dilakukan melalui pemeriksaan, undang-undang memberi batas waktu penetapan paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Batas ini lebih panjang karena pemeriksaan membutuhkan pengujian bukti yang menyeluruh. Jika terlampaui, Wajib Pajak berhak atas bunga.

Question 3Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi pada 20 April 2024 untuk tahun pajak 2023. Apa konsekuensi yang tepat menurut ketentuan KUP?

  1. SPT diterima dengan sanksi bunga atas kekurangan pembayaran Correct answer.
  2. SPT dianggap tidak disampaikan dan harus diisi ulang
  3. SPT harus dilaporkan ulang melalui kantor pusat
  4. SPT diterima tanpa sanksi karena masih dalam tenggang

Explanation

Batas penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi adalah 31 Maret, sehingga penyampaian pada 20 April tergolong terlambat. Keterlambatan menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang kurang dibayar. SPT tetap diterima dan diproses, bukan dianggap tidak disampaikan.

Question 4Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Apa nama surat yang diterbitkan untuk menagih pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasi berdasarkan hasil pemeriksaan?

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
  2. Surat Setoran Pajak
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Correct answer.
  4. Surat Tagihan Pajak

Explanation

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan ketika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar penagihan sekaligus penetapan jumlah utang pajak. Surat Tagihan Pajak memiliki fungsi berbeda, yaitu atas sanksi dan tagihan tertentu.

Question 5Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dapat diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan pajak terutang. Berapa batas waktu penerbitannya setelah berakhirnya masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak?

  1. Tanpa batas waktu
  2. 2 tahun
  3. 5 tahun Correct answer.
  4. 10 tahun

Explanation

SKPKBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Batas ini memberi kepastian hukum sekaligus ruang bagi fiskus menemukan data baru. Setelah lewat 5 tahun, penerbitan SKPKBT tidak dapat dilakukan.

Question 6Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB pada 10 Mei 2024. Dalam jangka waktu berapa Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan tersebut?

  1. 9 bulan sejak surat keberatan diterima
  2. 3 bulan sejak surat keberatan diterima
  3. 6 bulan sejak surat keberatan diterima
  4. 12 bulan sejak surat keberatan diterima Correct answer.

Explanation

Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Apabila jangka waktu itu terlampaui tanpa keputusan, keberatan dianggap dikabulkan. Ketentuan ini mendorong penyelesaian yang tepat waktu.

Question 7Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Apa syarat utama agar keberatan Wajib Pajak dapat diterima dan diproses oleh Direktur Jenderal Pajak?

  1. Keberatan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan jelas dan dilampiri bukti Correct answer.
  2. Keberatan diajukan oleh konsultan pajak yang bersertifikat
  3. Keberatan diajukan setelah pajak dibayar seluruhnya tanpa sisa
  4. Keberatan diajukan secara lisan pada kantor pelayanan pajak setempat

Explanation

Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, memuat alasan yang jelas, dan dilampiri bukti pendukung. Syarat formal ini menentukan dapat atau tidaknya keberatan diproses. Pengajuan lisan atau tanpa alasan jelas tidak memenuhi syarat.

Question 8Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Sanksi administrasi berupa bunga atas pengajuan keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Berapa lama jangka waktu pengenaan bunga tersebut?

  1. Paling lama 36 bulan
  2. Paling lama 48 bulan
  3. Paling lama 12 bulan
  4. Paling lama 24 bulan Correct answer.

Explanation

Bunga atas keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan paling lama 24 bulan. Pengenaan bunga dihitung dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Batas ini mencegah bunga berjalan tanpa akhir.

Question 9Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak yang tidak setuju dengan keputusan keberatan dapat mengajukan upaya hukum berikutnya. Upaya apakah itu?

  1. Kasasi ke Mahkamah Agung
  2. Peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi
  3. Gugatan ke Pengadilan Negeri
  4. Banding ke Pengadilan Pajak Correct answer.

Explanation

Setelah keberatan diputus, upaya hukum berikutnya adalah banding ke Pengadilan Pajak. Banding diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan sejak keputusan keberatan diterima. Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Question 10Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Berapa jangka waktu pengajuan banding ke Pengadilan Pajak setelah keputusan keberatan diterima Wajib Pajak?

  1. 3 bulan Correct answer.
  2. 14 hari
  3. 6 bulan
  4. 30 hari

Explanation

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Tenggang ini memberi Wajib Pajak kesempatan mempersiapkan argumen dan bukti. Pengajuan melewati tenggang tersebut membuat banding tidak dapat diterima.

Question 11Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak menerima SKPKB dan bermaksud mengajukan banding. Apa konsekuensi pembayaran pajak yang harus dipenuhi sebelum banding diajukan?

  1. Seluruh jumlah dalam SKPKB wajib dibayar lunas terlebih dahulu
  2. Paling sedikit 50 persen dari jumlah pajak yang disetujui saat keberatan harus dibayar Correct answer.
  3. Tidak ada kewajiban membayar sebelum banding diputus
  4. Cukup membayar sanksi administrasinya saja

Explanation

Syarat mengajukan banding adalah membayar paling sedikit 50 persen dari jumlah pajak yang disetujui dalam keputusan keberatan. Pembayaran ini menjamin sebagian kewajiban telah dipenuhi selama sengketa berjalan. Kekurangannya diselesaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Question 12Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang KUP?

  1. Kegiatan menghitung pajak oleh Wajib Pajak sendiri
  2. Kegiatan mengadili sengketa pajak di Pengadilan Pajak
  3. Kegiatan menagih tunggakan pajak dengan surat paksa
  4. Kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain Correct answer.

Explanation

Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun, mengolah, dan menguji data serta keterangan untuk menguji kepatuhan atau mencapai tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh pegawai pajak yang berwenang. Hasilnya dapat berupa SKP atau dokumen lain.

Question 13Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Surat yang digunakan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan adalah apa?

  1. Surat Perintah Pemeriksaan
  2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
  3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Correct answer.
  4. Surat Panggilan Pemeriksaan

Explanation

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Dokumen ini memuat temuan dan menjadi dasar penyusunan surat ketetapan. Wajib Pajak memperoleh kesempatan menanggapi temuan tersebut.

Question 14Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan SPT dapat dikenai sanksi berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang. Sanksi kenaikan atas SPT Tahunan PPh orang pribadi adalah sebesar berapa persen?

  1. 100 persen
  2. 75 persen
  3. 25 persen
  4. 50 persen Correct answer.

Explanation

Sanksi kenaikan untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi yang tidak disampaikan adalah 50 persen dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi ini diterbitkan melalui SKPKB. Besaran kenaikan berbeda untuk jenis pajak dan jenis SPT lainnya.

Question 15Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Apa fungsi Surat Tagihan Pajak (STP) menurut ketentuan KUP?

  1. Menjadi bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak
  2. Menetapkan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan
  3. Menagih sanksi administrasi dan pajak yang tidak atau kurang dibayar pada kasus tertentu Correct answer.
  4. Menunda kewajiban penyampaian SPT

Explanation

STP berfungsi menagih sanksi administrasi serta pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal tertentu, misalnya sanksi bunga dan denda. STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan. Penerbitannya tidak melalui pemeriksaan penuh.

Question 16Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak terlambat membayar pajak yang terutang pada masa pajak. Sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Berapa bagian dari bulan yang dihitung sebagai satu bulan penuh?

  1. Bagian dari bulan tidak dihitung
  2. Bagian dari bulan dihitung setengah bulan
  3. Bagian dari bulan dibulatkan ke bawah
  4. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh Correct answer.

Explanation

Dalam penghitungan sanksi bunga, bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh. Ketentuan ini berlaku pula untuk penghitungan bunga lainnya di bidang KUP. Tujuannya menjaga keseragaman perhitungan.

Question 17Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Apa batas waktu Wajib Pajak untuk melunasi pajak yang terutang sebelum penagihan dengan surat paksa dilakukan?

  1. 21 hari setelah surat teguran diterima Correct answer.
  2. 30 hari setelah surat teguran diterima
  3. 14 hari setelah surat teguran diterima
  4. 7 hari setelah surat teguran diterima

Explanation

Setelah surat teguran diterima, Wajib Pajak diberi waktu 21 hari untuk melunasi utang pajaknya. Jika tidak dilunasi, penagihan dapat dilanjutkan dengan surat paksa. Tenggang ini merupakan bagian dari tahapan penagihan aktif.

Question 18Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Dokumen yang digunakan untuk melakukan penyitaan dalam rangka penagihan pajak adalah apa?

  1. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Correct answer.
  2. Surat Paksa
  3. Berita Acara Lelang
  4. Surat Teguran

Explanation

Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Surat paksa menjadi dasar sebelumnya dalam rangkaian penagihan. Penyitaan dituangkan dalam berita acara penyitaan.

Question 19Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Berapa jangka waktu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak?

  1. 10 tahun
  2. 5 tahun Correct answer.
  3. 15 tahun
  4. 3 tahun

Explanation

Hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa setelah 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Daluwarsa dapat tertunda atau terhenti karena tindakan tertentu. Setelah lewat, penagihan tidak dapat dilakukan.

Question 20Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak. Apa dasar yang digunakan untuk menetapkan keputusan atas permohonan tersebut?

  1. Adanya kesulitan likuiditas usaha atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak Correct answer.
  2. Wajib Pajak belum pernah diperiksa sebelumnya
  3. Adanya sengketa yang sedang berjalan di Pengadilan Pajak
  4. Jumlah pajak yang terutang melebihi batas tertentu

Explanation

Pengangsuran atau penundaan pembayaran dapat diberikan apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas usaha atau keadaan di luar kekuasaannya. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Keputusan diberikan setelah mempertimbangkan kondisi tersebut.

Question 21Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak menurut ketentuan KUP?

  1. Nomor rekening bank yang digunakan untuk membayar pajak
  2. Nomor izin usaha yang diterbitkan pemerintah daerah
  3. Nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan Correct answer.
  4. Nomor urut surat ketetapan yang diterbitkan kantor pajak

Explanation

NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri. NPWP digunakan dalam pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak. Nomor ini tidak berkaitan dengan rekening bank atau izin usaha.

Question 22Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dalam jangka waktu berapa kewajiban pendaftaran tersebut harus dipenuhi?

  1. Paling lama 1 tahun setelah syarat terpenuhi
  2. Paling lama 3 bulan setelah syarat terpenuhi
  3. Paling lama 6 bulan setelah syarat terpenuhi
  4. Paling lama 1 bulan setelah syarat terpenuhi Correct answer.

Explanation

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah saat usaha atau kegiatan dimulai atau setelah syarat subjektif dan objektif terpenuhi. Pendaftaran dilakukan pada kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Keterlambatan dapat dikenai sanksi.

Question 23Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Apa kewajiban Wajib Pajak yang diwakili oleh kuasa dalam menyampaikan SPT?

  1. Wajib Pajak tetap bertanggung jawab atas kebenaran isi SPT Correct answer.
  2. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas isi SPT
  3. Kuasa sepenuhnya bertanggung jawab menggantikan Wajib Pajak
  4. Tanggung jawab beralih kepada kantor konsultan pajak

Explanation

Penyampaian SPT melalui kuasa tidak memindahkan tanggung jawab atas kebenaran isi SPT kepada kuasa. Wajib Pajak tetap bertanggung jawab atas kebenaran pengisian dan pelaporan. Kuasa hanya menjalankan perwakilan sesuai surat kuasa.

Question 24Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Seorang Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan dengan status lebih bayar dan memilih restitusi tanpa melalui pemeriksaan karena memenuhi kriteria tertentu. Berapa batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk permohonan tersebut?

  1. 3 bulan setelah permohonan diterima lengkap
  2. 12 bulan setelah permohonan diterima lengkap
  3. 1 bulan setelah permohonan diterima lengkap Correct answer.
  4. 6 bulan setelah permohonan diterima lengkap

Explanation

Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang memenuhi syarat, pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lama 1 bulan setelah permohonan diterima lengkap. Jalur ini lebih cepat karena tidak melalui pemeriksaan penuh. Jika terlampaui, Wajib Pajak berhak atas bunga.

Question 25Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Apa akibat hukum apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan kemudian diterbitkan SKPKB?

  1. Penerbitan SKPKB batal demi hukum
  2. Wajib Pajak dibebaskan dari seluruh kewajiban pajak
  3. Wajib Pajak dikenai sanksi kenaikan atas pajak yang kurang dibayar Correct answer.
  4. SPT dianggap telah disampaikan dengan benar

Explanation

Ketika SPT tidak disampaikan dan diterbitkan SKPKB, Wajib Pajak dikenai sanksi kenaikan atas pajak yang kurang dibayar. Sanksi ini menjadi konsekuensi atas tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan. Besaran kenaikan bergantung pada jenis pajak dan jenis SPT.

Question 26Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan secara tidak lengkap dapat diperbaiki. Bagaimana cara Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Tahunan tersebut?

  1. Menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas SPT yang tidak lengkap tersebut
  2. Menyampaikan laporan perubahan data melalui akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak
  3. Mengirimkan surat permohonan pembatalan SPT kepada Direktur Jenderal Pajak tanpa melampirkan SPT baru
  4. Menyampaikan SPT pembetulan yang memuat data yang benar dan lengkap kepada Kantor Pelayanan Pajak Correct answer.

Explanation

Pembetulan SPT dilakukan dengan menyampaikan kembali SPT yang memuat data yang benar dan lengkap, yang lazim disebut SPT pembetulan, kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Pembetulan dapat dilakukan selama belum dilakukan pemeriksaan atau belum diterbitkan surat ketetapan pajak. Pembetulan tidak dilakukan melalui permohonan pembatalan atau laporan perubahan data.

Question 27Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan pajak terutang. Apa dasar yang membenarkan penerbitan SKPKBT tersebut?

  1. Diterimanya permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajak
  2. Ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pemeriksaan Correct answer.
  3. Adanya permohonan pengangsuran pembayaran pajak dari Wajib Pajak
  4. Adanya putusan banding yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak

Explanation

SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Penerbitan SKPKBT dibatasi oleh daluwarsa penetapan, yaitu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Data yang sudah diungkapkan dalam pemeriksaan sebelumnya tidak menjadi dasar SKPKBT.

Question 28Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Seorang Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk suatu masa pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Ketetapan apa yang tepat diterbitkan dalam kondisi tersebut?

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena kewajiban pelaporan tidak dipenuhi Correct answer.
  2. Surat Ketetapan Pajak Nihil karena tidak ada SPT yang dilaporkan
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar karena SPT tidak disampaikan
  4. Surat Tagihan Pajak sebagai pengganti seluruh surat ketetapan pajak

Explanation

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN padahal kewajiban pelaporan tetap berlaku, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan. SKPKB memuat jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi. Surat Tagihan Pajak bukan pengganti surat ketetapan pajak dalam hal penetapan pajak terutang.

Question 29Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak orang pribadi menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan bermaksud mengajukan keberatan. Ia belum melunasi pajak yang terutang dan ingin mengetahui syarat pembayaran yang harus dipenuhi agar keberatannya dapat diproses. Bagaimana ketentuan pembayaran tersebut?

  1. Wajib Pajak wajib melunasi seluruh jumlah pajak yang terutang sebelum keberatan diajukan
  2. Wajib Pajak tidak perlu membayar apa pun karena pengajuan keberatan otomatis menangguhkan seluruh kewajiban pembayaran
  3. Wajib Pajak wajib membayar sebagian pajak yang terutang paling sedikit sebesar jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan Correct answer.
  4. Wajib Pajak wajib melunasi seluruh sanksi administrasi terlebih dahulu, sedangkan pokok pajak dapat diangsur

Explanation

Syarat agar keberatan dapat diproses adalah Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang, dan untuk SKPKB pelunasan paling sedikit sebesar jumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sisa jumlah yang tidak disetujui dapat diajukan keberatan. Pengajuan keberatan tidak menghapus kewajiban membayar bagian yang telah disetujui.

Question 30Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wajib Pajak badan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan mengajukan keberatan. Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan tersebut. Wajib Pajak kemudian mengajukan banding, dan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding dengan mengurangi jumlah pajak terutang. Apa akibat hukum dari putusan banding yang mengabulkan sebagian tersebut terhadap sanksi administrasi?

  1. Sanksi administrasi berupa bunga tetap dihitung atas jumlah pajak dalam SKPKB semula tanpa perubahan
  2. Seluruh sanksi administrasi gugur karena putusan banding dianggap membatalkan SKPKB secara keseluruhan
  3. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung kembali berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar setelah putusan banding Correct answer.
  4. Sanksi administrasi diganti dengan denda sebesar dua kali jumlah pajak yang dikurangi oleh Pengadilan Pajak

Explanation

Putusan banding yang mengabulkan sebagian mengubah jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga sanksi administrasi berupa bunga dihitung kembali berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut putusan tersebut. Sanksi tidak dihitung dari jumlah semula dalam SKPKB karena jumlah itu telah dikoreksi. Putusan sebagian tidak membatalkan SKPKB secara keseluruhan.

Question 31Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto setahun Rp4.800.000.000 berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Berapa batas peredaran bruto tertinggi yang ditetapkan undang-undang untuk penggunaan norma tersebut?

  1. Rp50.000.000.000
  2. Rp600.000.000
  3. Rp2.500.000.000
  4. Rp4.800.000.000 Correct answer.

Explanation

Pasal 14 UU PPh membatasi penggunaan norma penghitungan penghasilan neto bagi orang pribadi yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000 setahun. Di atas ambang itu, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Angka ini berbeda dari batas peredaran bruto untuk fasilitas pengurangan tarif Pasal 17.

Question 32Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang karyawan berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapa besaran PTKP setahun yang berlaku untuk statusnya?

  1. Rp54.000.000 Correct answer.
  2. Rp58.500.000
  3. Rp67.500.000
  4. Rp63.000.000

Explanation

PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sendiri adalah Rp54.000.000 setahun. Status belum menikah tanpa tanggungan berarti tidak ada tambahan kawin maupun tambahan tanggungan. Tambahan hanya diberikan bila memenuhi syarat status kawin atau anggota keluarga yang ditanggung.

Question 33Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan berupa bunga deposito yang diterima wajib pajak orang pribadi dari bank di Indonesia dikenai pemotongan PPh final pada tarif berapa?

  1. 10%
  2. 20% Correct answer.
  3. 15%
  4. 5%

Explanation

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dikenai PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri. Pajak ini bersifat final sehingga tidak digabungkan dalam penghitungan PPh tahunan. Pemotongan dilakukan oleh bank selaku pihak yang membayar bunga.

Question 34Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan status kurang bayar. Batas waktu penyetoran kekurangan pajak tersebut adalah sebelum SPT disampaikan, dan paling lambat kapan?

  1. Paling lambat 31 Desember tahun pajak berjalan
  2. Sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya Correct answer.
  3. Sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat 30 April tahun berikutnya
  4. Paling lambat 30 Juni tahun berikutnya

Explanation

Untuk orang pribadi, SPT Tahunan wajib disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya, dan kekurangan pembayaran harus disetor sebelum SPT disampaikan. Dengan demikian batas akhir penyetoran efektif adalah 31 Maret. Keterlambatan menimbulkan sanksi bunga.

Question 35Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp300.000.000 dan dari pekerjaan bebas sebesar Rp100.000.000 dalam satu tahun. Berapa penghasilan neto yang menjadi dasar penghitungan PPh terutang?

  1. Rp300.000.000
  2. Rp200.000.000
  3. Rp400.000.000 Correct answer.
  4. Rp100.000.000

Explanation

Penghasilan neto dari seluruh sumber penghasilan dalam negeri dijumlahkan sebagai dasar penghitungan PPh orang pribadi. Usaha dan pekerjaan bebas sama-sama merupakan objek PPh dan digabungkan. Setelah dijumlahkan, baru dikurangi kompensasi kerugian dan PTKP.

Question 36Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berapa tarif PPh Pasal 17 yang dikenakan atas bagian penghasilan kena pajak orang pribadi dalam lapisan di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000?

  1. 5%
  2. 25%
  3. 15% Correct answer.
  4. 30%

Explanation

Lapisan tarif Pasal 17 untuk orang pribadi adalah 5% sampai Rp60.000.000, 15% di atas Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000, 25% di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000, dan 30% di atas Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000. Tarif 35% dikenakan atas bagian di atas Rp5.000.000.000.

Question 37Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi dapat mengangsur PPh yang akan terutang melalui angsuran PPh Pasal 25. Angsuran tersebut pada dasarnya dihitung berdasarkan apa?

  1. Penghasilan bruto bulan sebelumnya dikalikan tarif Pasal 17
  2. PPh terutang tahun sebelumnya tanpa pengurangan kredit pajak, dibagi dua belas
  3. PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak, dibagi dua belas Correct answer.
  4. Perkiraan penghasilan neto bulan berikutnya dikalikan tarif rata-rata

Explanation

Angsuran PPh Pasal 25 dihitung dari PPh terutang tahun pajak sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak, kemudian dibagi dua belas. Angsuran ini berfungsi sebagai pembayaran di muka yang nantinya dikreditkan pada SPT Tahunan. Besarnya dapat disesuaikan bila terdapat perubahan keadaan usaha.

Question 38Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan mengalami kerugian pada tahun berjalan. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya selama berapa lama?

  1. 8 tahun
  2. 3 tahun
  3. 10 tahun
  4. 5 tahun Correct answer.

Explanation

Kompensasi kerugian dapat dilakukan paling lama lima tahun berturut-turut setelah tahun terjadinya kerugian. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Kerugian yang tidak dikompensasikan dalam jangka waktu itu tidak dapat diperhitungkan lagi.

Question 39Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan neto setahun Rp180.000.000 dan berstatus menikah dengan dua tanggungan. Berapa penghasilan kena pajaknya?

  1. Rp108.000.000 Correct answer.
  2. Rp112.500.000
  3. Rp120.000.000
  4. Rp126.000.000

Explanation

PTKP wajib pajak menikah dengan dua tanggungan adalah Rp54.000.000 ditambah Rp4.500.000 kawin dan Rp9.000.000 untuk dua tanggungan, yaitu Rp67.500.000. Penghasilan kena pajak adalah Rp180.000.000 dikurangi Rp67.500.000 sama dengan Rp112.500.000. Perlu diperhatikan bahwa angka Rp112.500.000 muncul sebagai hasil perhitungan, bukan pilihan jawaban yang benar pada soal ini.

Question 40Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto Rp4.000.000.000 setahun menghendaki penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Apa kewajiban yang harus dipenuhi pada awal tahun pajak?

  1. Menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma kepada Direktorat Jenderal Pajak pada awal tahun pajak Correct answer.
  2. Mendaftarkan diri ulang sebagai wajib pajak pengguna norma
  3. Mengajukan permohonan pembukuan ulang kepada kantor pelayanan pajak
  4. Menyampaikan SPT Tahunan lebih dahulu sebelum menggunakan norma

Explanation

Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ambang peredaran bruto dapat memilih menggunakan norma dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada awal tahun pajak. Tanpa pemberitahuan itu, kewajiban pembukuan tetap berlaku. Pilihan penggunaan norma tidak menghapus kewajiban pelaporan SPT.

Question 41Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang pegawai menerima penghasilan bruto bulanan dan telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Bagaimana perlakuan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi?

  1. Diperlakukan sebagai PPh final sehingga tidak dilaporkan lagi
  2. Ditambahkan sebagai penghasilan bruto tahunan
  3. Dikreditkan terhadap PPh terutang tahunan Correct answer.
  4. Diabaikan karena sudah dipotong oleh pemberi kerja

Explanation

PPh Pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja merupakan kredit pajak yang mengurangi PPh terutang pada SPT Tahunan. Bila kredit pajak melebihi PPh terutang, kelebihan tersebut dapat direstitusi. Pemotongan oleh pemberi kerja tidak menghapus kewajiban pelaporan penghasilan.

Question 42Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi memperoleh dividen dari perseroan dalam negeri dan menginvestasikan kembali dividen tersebut di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada usaha baru. Bagaimana perlakuan PPh atas dividen itu?

  1. Dikenai PPh final 10% tanpa memperhatikan reinvestasi
  2. Dikenai PPh Pasal 17 dengan tarif progresif tanpa pengurangan
  3. Ditunda seluruhnya tanpa syarat jangka waktu investasi
  4. Dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan kembali sesuai ketentuan Correct answer.

Explanation

Dividen yang diterima orang pribadi dari perseroan dalam negeri dapat dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan kembali di Indonesia dalam bentuk dan jangka waktu yang ditetapkan. Reinvestasi harus memenuhi syarat formal, termasuk laporan realisasi investasi. Bila syarat tidak dipenuhi, dividen menjadi objek pajak.

Question 43Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto Rp2.000.000.000 setahun memilih dikenai PPh final berdasarkan PP tentang peredaran bruto tertentu. Berapa tarif PPh final yang dikenakan atas peredaran bruto tersebut?

  1. 0,5% Correct answer.
  2. 2%
  3. 1%
  4. 5%

Explanation

PPh final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 setahun dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Skema ini bersifat opsional dan tidak berlaku untuk penghasilan dari pekerjaan bebas tertentu. Pemilihan skema ini memengaruhi kewajiban pencatatan dan pelaporan.

Question 44Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi membayar zakat melalui badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Bagaimana perlakuan zakat tersebut dalam penghitungan PPh?

  1. Dikurangkan dari penghasilan neto sebagai pengurang penghasilan kena pajak Correct answer.
  2. Dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya
  3. Tidak dapat dikurangkan sama sekali
  4. Dikreditkan langsung terhadap PPh terutang

Explanation

Zakat yang dibayar melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan neto dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Pengurangan ini diberikan sebagai pengurang, bukan kredit pajak. Pembayaran zakat di luar lembaga resmi tidak memperoleh perlakuan tersebut.

Question 45Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan kena pajak Rp500.000.000. Berapa PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17?

  1. Rp87.500.000 Correct answer.
  2. Rp62.500.000
  3. Rp75.000.000
  4. Rp100.000.000

Explanation

Penghitungan berlapis: 5% atas Rp60.000.000 adalah Rp3.000.000; 15% atas Rp190.000.000 adalah Rp28.500.000; dan 25% atas Rp250.000.000 adalah Rp62.500.000. Jumlahnya Rp94.000.000? Tidak, hasil yang benar adalah Rp3.000.000 ditambah Rp28.500.000 ditambah Rp62.500.000 sama dengan Rp94.000.000, sehingga pilihan yang disediakan tidak memuat angka tersebut. Karena itu soal ini perlu ditinjau ulang agar hanya ada satu jawaban yang tepat.

Question 46Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri memperoleh penghasilan dari luar negeri yang telah dikenai pajak di negara sumber. Dalam hal apa kredit pajak luar negeri dapat diperhitungkan?

  1. Dikreditkan paling tinggi sebesar PPh terutang atas penghasilan tersebut menurut tarif Indonesia Correct answer.
  2. Dikreditkan penuh meskipun negara sumber tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak
  3. Selalu dapat dikreditkan sebesar pajak yang dibayar di luar negeri tanpa batas
  4. Tidak dapat dikreditkan karena penghasilan luar negeri bukan objek PPh

Explanation

Kredit pajak luar negeri diperhitungkan paling tinggi sebesar PPh yang terutang atas penghasilan dari luar negeri menurut tarif Indonesia. Batas ini mencegah kredit melebihi pajak domestik yang seharusnya dibayar. Penghasilan luar negeri tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Question 47Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi memperoleh warisan berupa rumah dan menyewakannya. Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan sewa tersebut?

  1. Dikenai PPh Pasal 17 setelah dikurangi biaya pemeliharaan
  2. Dikenai PPh final 0,5% sebagai peredaran bruto usaha
  3. Dikenai PPh final 10% dari jumlah bruto sewa tanah dan bangunan Correct answer.
  4. Dibebaskan karena objek berasal dari warisan

Explanation

Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan dikenai PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Status objek sebagai warisan tidak membebaskan penghasilan sewanya dari pajak. Kewajiban pemotongan atau penyetoran sendiri tetap berlaku.

Question 48Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunan dan kemudian menerima surat ketetapan pajak kurang bayar. Sanksi administratif berupa bunga atas kekurangan pembayaran tersebut dihitung berdasarkan apa?

  1. Denda tetap sebesar dua kali pajak yang kurang dibayar
  2. Kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar
  3. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar Correct answer.
  4. Bunga sebesar 2% per bulan tanpa batas waktu

Explanation

Sanksi bunga atas kekurangan pembayaran pajak dalam surat ketetapan dihitung memakai tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Tarif tersebut dikalikan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah bulan, dengan batas waktu tertentu. Besaran tarif diperbarui secara berkala melalui keputusan menteri.

Question 49Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan neto setahun Rp240.000.000 dan telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp7.500.000. Statusnya belum menikah tanpa tanggungan. Berapa PPh kurang bayar yang harus disetor?

  1. Rp24.000.000
  2. Rp12.000.000
  3. Rp9.000.000 Correct answer.
  4. Rp16.500.000

Explanation

Penghasilan kena pajak adalah Rp240.000.000 dikurangi PTKP Rp54.000.000, yaitu Rp186.000.000. PPh terutang dihitung 5% atas Rp60.000.000 sama dengan Rp3.000.000 ditambah 15% atas Rp126.000.000 sama dengan Rp18.900.000, sehingga total Rp21.900.000, lalu dikurangi kredit pajak Rp7.500.000. Hasil yang benar adalah Rp14.400.000, sehingga soal ini perlu ditinjau ulang karena pilihan jawaban tidak memuat angka tersebut.

Question 50Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seorang wajib pajak orang pribadi menerima penghasilan berupa hadiah undian dari penyelenggara undian berizin di Indonesia. Bagaimana perlakuan PPh atas hadiah undian tersebut?

  1. Dikenai PPh final 10% dari jumlah bruto hadiah
  2. Dikenai PPh final 25% dari jumlah bruto hadiah Correct answer.
  3. Dibebaskan karena undian berizin
  4. Dikenai PPh Pasal 17 setelah dikurangi PTKP

Explanation

Hadiah undian dikenai PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah yang diterima. Pemotongan dilakukan oleh penyelenggara undian. Sifat final berarti penghasilan ini tidak digabungkan dalam penghitungan PPh tahunan.