USKP Tingkat A cheat sheet

SPT disampaikan paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak untuk SPT Masa, 3 bulan setelah akhir tahun untuk SPT Tahunan orang pribadi, dan 4 bulan setelah akhir tahun untuk SPT Tahunan badan.

Pembetulan SPT dilakukan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan SPT Pembetulan sebelum pemeriksaan dimulai; sanksi berupa bunga sesuai tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Daluwarsa penetapan pajak adalah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau akhir masa pajak; daluwarsa penagihan juga 5 tahun sejak pajak terutang atau penerbitan surat ketetapan.

Kurang bayar yang dibayar setelah jatuh tempo dikenai sanksi bunga; pembayaran sebelum keberatan atau banding tidak menghapus hak mengajukan upaya hukum.

Keberatan diajukan paling lama 3 bulan sejak surat ketetapan atau surat pemotongan dikirim, dengan syarat pajak yang disetujui wajib dibayar lebih dahulu.

Banding diajukan ke Pengadilan Pajak paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima; putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak jika memenuhi kriteria tertentu atau persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor Pokok Wajib Pajak wajib didaftarkan sebelum memenuhi kewajiban perpajakan; perubahan data wajib dilaporkan ke kantor pajak tempat terdaftar.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain; hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

Tarif Pasal 17 untuk orang pribadi bersifat progresif berlapis; lapisan penghasilan kena pajak dan persentasenya mengikuti ketentuan tarif yang berlaku pada tahun pajak.

Penghasilan kena pajak orang pribadi = penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dikurangi PTKP.

PTKP ditetapkan berdasarkan status wajib pajak dan jumlah tanggungan; besaran PTKP mengikuti ketentuan yang berlaku dan diperbarui secara berkala.

Bagi pekerja yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja dan SPT Tahunan tetap dilaporkan sebagai kewajiban administratif.

Penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak digabungkan dalam penghitungan PPh progresif; contohnya penghasilan dari usaha tertentu dengan tarif final.

Zakat atau sumbangan keagamaan yang diwajibkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemeluk agama yang bersangkutan sesuai ketentuan.

Kredit pajak meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 yang telah dibayar; selisihnya menjadi kurang bayar atau lebih bayar pada SPT Tahunan.

Penghasilan dari luar negeri yang telah dikenai pajak di luar negeri dapat dikreditkan sepanjang memenuhi syarat pengkreditan pajak luar negeri.

Tarif PPh badan umumnya 22% dari penghasilan kena pajak; terdapat fasilitas pengurangan tarif bagi badan dengan peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan.

Penghasilan kena pajak badan dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, termasuk penyusutan dan amortisasi fiskal.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan antara lain pembagian laba, biaya pribadi pemegang saham, dan sanksi perpajakan.

Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun dengan masa manfaat sesuai kelompok harta; tanah tidak disusutkan.

Kompensasi kerugian fiskal dapat dilakukan paling lama 5 tahun berturut-turut setelah tahun terjadinya kerugian.

PPh Pasal 25 dibayar setiap bulan sebagai angsuran berdasarkan penghitungan sementara; angsuran dapat disesuaikan setelah SPT Tahunan disampaikan.

Badan dengan peredaran bruto sampai dengan batas tertentu dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum atas bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai batas tersebut.

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan pada harga wajar sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Tarif PPN umumnya 11% dan dapat berubah sesuai ketentuan perundang-undangan; PPN dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual, nilai penggantian, atau nilai impor.

Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan menerbitkan faktur pajak.

Pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran; pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan tidak boleh dikurangkan.

Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau penerimaan pembayaran, mana yang lebih dahulu terjadi.

Ekspor Barang Kena Pajak dikenai PPN dengan tarif 0%, sehingga pajak masukan terkait dapat dikreditkan.

PPnBM dikenakan atas barang mewah tertentu dengan tarif berlapis sesuai kelompok barang, dan dihitung dari harga jual atau nilai impor.

Barang dan jasa tertentu dikecualikan dari objek PPN, antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa keuangan tertentu sesuai ketentuan.

Pembetulan faktur pajak dilakukan bila terdapat kesalahan dalam pengisian; faktur pajak pengganti harus mencantumkan nomor faktur yang diganti.

PBB dikenakan atas bumi dan bangunan; Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan berdasarkan harga pasar dan diperbarui secara berkala.

Tarif PBB umumnya 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak, yaitu persentase tertentu dari selisih NJOP dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan per daerah dan mengurangi dasar pengenaan PBB.

BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, dengan tarif paling tinggi 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak mengurangi dasar pengenaan BPHTB dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BPHTB merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota; pembayarannya menjadi syarat pendaftaran peralihan hak.

Objek BPHTB meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan pemasukan dalam perusahaan; beberapa perolehan tertentu dikecualikan.

PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dihitung dengan ketentuan khusus berdasarkan nilai jual dan tarif yang berlaku.

Bea meterai dikenakan atas dokumen tertentu, antara lain surat perjanjian dan akta notaris, dengan tarif yang ditetapkan per dokumen.

Dokumen yang menyebut nilai uang di atas batas tertentu dikenai bea meterai dengan tarif tetap sesuai ketentuan.

Bea meterai dapat dibayar dengan meterai tempel, meterai elektronik, atau cara lain yang ditetapkan.

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota; contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Tarif pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan tidak boleh melebihi batas maksimum yang diatur undang-undang.

Retribusi daerah berbeda dari pajak daerah karena imbalannya dapat langsung dirasakan oleh pembayar.

Pajak restoran dihitung dari jumlah pembayaran yang diterima oleh pengusaha restoran sesuai tarif yang ditetapkan daerah.

P3B mengatur pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili untuk mencegah pengenaan pajak berganda.

Kredit pajak luar negeri diberikan paling banyak sebesar pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut, dan tidak boleh melebihi pajak yang dibayar di luar negeri.

Penghasilan dari luar negeri yang dikenai pajak di negara sumber harus dilaporkan dalam SPT Tahunan di Indonesia.

Butir tempat kedudukan (tie-breaker) dalam P3B menentukan status residen bila seseorang dianggap residen di kedua negara.

Permanent establishment menentukan hak negara sumber untuk memajaki laba usaha badan asing yang menjalankan usaha di wilayahnya.

Tarif pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada bukan residen dapat berkurang bila P3B memberikan tarif yang lebih rendah.

Untuk memanfaatkan tarif P3B, penerima penghasilan harus menyerahkan surat keterangan domisili (certificate of residence) kepada pemotong pajak.

Transfer pricing dan prinsip kewajaran menjadi fokus dalam pemeriksaan pajak internasional untuk mencegah pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah.

Laba komersial menurut laporan keuangan perlu direkonsiliasi fiskal untuk menghasilkan penghasilan kena pajak.

Perbedaan tetap terjadi karena penghasilan atau biaya yang tidak diakui secara fiskal, sedangkan perbedaan waktu terjadi karena perbedaan saat pengakuan.

Contoh perbedaan tetap adalah sumbangan yang tidak memenuhi syarat dan sanksi pajak; contoh perbedaan waktu adalah penyusutan dan cadangan tertentu.

SPT Tahunan badan dilampiri laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, dan daftar penyusutan fiskal.

SPT Masa PPN dilaporkan setiap masa pajak dengan melampirkan daftar pajak keluaran dan pajak masukan.

Bukti potong pajak dan bukti pembayaran pajak menjadi lampiran wajib untuk mengklaim kredit pajak dalam SPT Tahunan.

Penyusunan SPT harus dilakukan berdasarkan pembukuan yang tertib; wajib pajak orang pribadi tertentu dapat menggunakan pencatatan.

Kesalahan pengisian SPT yang telah disampaikan dapat diperbaiki melalui SPT Pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

Konsultan pajak wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan hanya mengungkapkannya bila diwajibkan oleh hukum.

Konsultan pajak tidak boleh membantu klien menyusun skema yang bertujuan menghindari pajak secara tidak sah.

Kepatuhan pada kode etik profesi mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional.

Peraturan perpajakan terus diperbarui; praktisi wajib memantau perubahan tarif, batas PTKP, dan ketentuan perpajakan terbaru.

Dokumen perpajakan harus disimpan sesuai jangka waktu yang ditetapkan untuk keperluan pemeriksaan.

Benturan kepentingan harus diungkapkan kepada klien dan diselesaikan sebelum jasa diberikan.

Sanksi administratif dan pidana dapat dikenakan atas pelanggaran ketentuan perpajakan, termasuk penyampaian SPT yang tidak benar.