Karyawan Sekaligus Pemilik Usaha Online: Ambang Rp500 Juta, Zakat, dan Pilihan Tarif Umum
Bu Rani berstatus K/1 dan bekerja sebagai manajer dengan penghasilan neto Rp180.000.000 setahun; PPh 21 yang dipotong perusahaan Rp9.000.000 dan tidak ada angsuran PPh 25. Sejak 2022 ia menjalankan toko online dengan peredaran bruto 2024 Rp1.400.000.000 dan memakai PPh final 0,5% tanpa pernah memilih tarif umum. Biaya usaha yang dapat dibuktikan Rp420.000.000. Pada Agustus 2024 ia menjual ruko seharga Rp2.500.000.000 dengan nilai perolehan Rp1.800.000.000, dan pada Desember 2024 membayar zakat melalui BAZNAS Rp10.000.000. Ia meminta Anda menghitung PPh tahun 2024 serta menilai apakah sebaiknya tetap memakai skema final atau beralih ke tarif umum dengan pembukuan. Ia juga menanyakan apakah penghasilan sebagai karyawan memengaruhi hak atas ambang peredaran bruto Rp500.000.000 yang tidak dikenai PPh final.
1. Hitung PPh terutang tahun 2024 untuk Bu Rani berdasarkan skema yang paling menguntungkan, dan tunjukkan pemisahan objek final dan non-final.
Read the worked answer
Tiga kantong pajak yang harus dihitung terpisah.
- Penghasilan karyawan (tarif Pasal 17):
- Penghasilan neto Rp180.000.000 - PTKP K/1 Rp58.500.000 - zakat Rp10.000.000 = Rp111.500.000
- PPh: 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000; 15% x Rp51.500.000 = Rp7.725.000; total Rp10.725.000
- Kredit PPh 21 Rp9.000.000, sehingga PPh kurang bayar Rp1.725.000
- Zakat hanya boleh mengurangi penghasilan yang dikenai tarif umum, bukan objek final.
- Usaha online (PPh final 0,5%):
- Peredaran bruto Rp1.400.000.000 - ambang Rp500.000.000 = Rp900.000.000
- PPh final: 0,5% x Rp900.000.000 = Rp4.500.000
- PTKP tidak dikurangkan lagi atas objek final, dan biaya Rp420.000.000 tidak relevan karena final dihitung dari peredaran bruto.
- Penjualan ruko (final 2,5%):
- 2,5% x Rp2.500.000.000 = Rp62.500.000; nilai perolehan tidak dipakai.
Total PPh 2024 = Rp1.725.000 + Rp4.500.000 + Rp62.500.000 = Rp68.725.000.
Catatan: PPh final atas usaha dan atas pengalihan tanah/bangunan bukan kredit pajak, sehingga tidak boleh dikurangkan dari PPh Pasal 17.
2. Bandingkan hasilnya bila Bu Rani memilih tarif umum dengan pembukuan. Apakah pilihan itu menguntungkan, dan apa risikonya?
Read the worked answer
Perbandingan kuantitatif:
- Laba usaha: Rp1.400.000.000 - Rp420.000.000 = Rp980.000.000
- Gabungan dengan penghasilan karyawan: Rp980.000.000 + Rp180.000.000 = Rp1.160.000.000
- Dikurangi PTKP Rp58.500.000 dan zakat Rp10.000.000 = Rp1.091.500.000
- PPh Pasal 17 berlapis: 5% x Rp60 juta = Rp3 juta; 15% x Rp190 juta = Rp28,5 juta; 25% x Rp250 juta = Rp62,5 juta; 30% x Rp591,5 juta = Rp177,45 juta; total sekitar Rp271,45 juta
- Ditambah PPh final ruko Rp62,5 juta; kredit PPh 21 Rp9 juta.
Kesimpulan: skema final jauh lebih ringan (Rp68,7 juta versus sekitar Rp325 juta). Pilihan tarif umum tidak rasional secara angka.
Risiko dan catatan teknis:
- Pilihan tarif umum bersifat mengikat untuk tahun pajak yang dipilih dan tidak dapat ditarik kembali di tengah tahun. Periksa ketentuan teknis mengenai boleh tidaknya kembali ke skema final pada tahun berikutnya sebelum mengambil keputusan.
- Beralih ke pembukuan menuntut kertas kerja, bukti biaya, dan rekonsiliasi fiskal yang konsisten; biaya tanpa bukti akan dikoreksi dan justru menaikkan laba.
- Meski memilih final, Bu Rani tetap wajib menyelenggarakan pencatatan peredaran bruto harian; tanpa catatan, penghitungan ambang Rp500 juta dan DPP final sulit dipertahankan saat diperiksa.
3. Jelaskan cara kerja ambang peredaran bruto Rp500.000.000 yang tidak dikenai PPh final, termasuk apakah penghasilan sebagai karyawan atau usaha suami memengaruhinya.
Read the worked answer
Ambang ini melekat pada peredaran bruto usaha, bukan pada total penghasilan.
- Fasilitas Rp500.000.000 hanya untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Badan tidak berhak.
- Penghasilan sebagai karyawan tidak mengurangi atau menghabiskan ambang tersebut, karena ambang dihitung dari peredaran bruto usaha. Sebaliknya, penghasilan karyawan tidak ikut dihitung dalam DPP PPh final.
- Ambang berlaku per Wajib Pajak per tahun pajak dan mencakup seluruh usaha orang pribadi itu; bila ia punya dua toko, peredaran bruto keduanya digabung lebih dulu sebelum dikurangi Rp500.000.000.
- Bila suami-istri memilih pisah harta dan masing-masing memiliki NPWP serta usaha sendiri, masing-masing berhak atas ambang Rp500.000.000. Bila harta dan usaha digabung dalam satu NPWP, peredaran bruto digabung dan ambang hanya satu.
- Ambang tidak berlaku untuk penghasilan di luar usaha, seperti penjualan ruko, yang tetap dikenai PPh final 2,5% atas seluruh nilai pengalihan.
Praktik pengisian SPT: peredaran bruto usaha dilaporkan seluruhnya, lalu bagian yang tidak dikenai pajak dan bagian yang dikenai 0,5% dirinci pada lampiran penghasilan final. Kesalahan lazim adalah mengurangi peredaran bruto dengan biaya atau mengurangkan PTKP lebih dahulu, yang mengakibatkan pajak kurang bayar.