Perusahaan Konstruksi Kualifikasi Kecil: Memisahkan Objek Final dan Non-Final
PT Bangun Karya memiliki sertifikat kualifikasi kecil dari LPJK dan berstatus PKP. Pada tahun 2024 perusahaan memperoleh pendapatan jasa konstruksi Rp36 miliar dari beberapa pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 4 ayat (2) tarif 1,75%, serta pendapatan sewa alat berat kepada pihak tidak berafiliasi Rp4 miliar yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Perusahaan juga menerima dividen dari PT Anak Sejahtera (kepemilikan 30% selama tiga tahun) Rp1,2 miliar. Beban langsung konstruksi Rp28 miliar, beban langsung sewa Rp2,4 miliar, dan beban umum serta administrasi Rp1,5 miliar yang seluruhnya dapat dialokasikan, dengan porsi Rp600 juta untuk kegiatan sewa. PPh Pasal 25 yang telah disetor Rp120 juta. Manajemen berencana membebankan seluruh beban umum dan administrasi terhadap penghasilan sewa agar timbul rugi fiskal, lalu mengkreditkan PPh final konstruksi terhadap PPh badan terutang.
1. Hitung PPh badan terutang dan PPh kurang/lebih bayar tahun 2024 dengan struktur penghasilan yang benar.
Read the worked answer
Langkah 1 - pisahkan objek final dan non-final.
- Final: jasa konstruksi Rp36 miliar, PPh final 1,75% = Rp630 juta, dipotong pihak pemberi kerja. Ini bukan objek PPh badan dan bukan kredit pajak.
- Bukan objek: dividen dari badan dalam negeri Rp1,2 miliar, dikecualikan dari objek pajak bagi WP badan dalam negeri (Pasal 4 ayat (3) UU PPh), sehingga tidak masuk penghasilan maupun kredit.
- Non-final: sewa alat berat Rp4 miliar.
Langkah 2 - hitung penghasilan neto non-final.
- Rp4.000.000.000 - beban langsung sewa Rp2.400.000.000 - alokasi beban umum Rp600.000.000 = Rp1.000.000.000
Langkah 3 - PPh terutang dan kredit.
- Tarif Pasal 17 badan 22% x Rp1.000.000.000 = Rp220.000.000
- Kredit: PPh 23 (2% x Rp4 miliar) Rp80.000.000 + PPh 25 Rp120.000.000 = Rp200.000.000
- PPh 29 kurang bayar = Rp20.000.000
Catatan penting: biaya langsung konstruksi Rp28 miliar tidak boleh dikurangkan dari penghasilan sewa karena biaya itu melekat pada penghasilan final. PPh final Rp630 juta yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan; mengkreditkannya akan menimbulkan lebih bayar yang tidak berdasar dan berpotensi dikoreksi menjadi sanksi.
2. Apakah rencana membebankan seluruh beban umum Rp1,5 miliar terhadap penghasilan sewa dapat diterima? Jelaskan konsekuensinya bila dilakukan.
Read the worked answer
Tidak dapat diterima.
- Penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan lain, dan biaya yang terkait dengan penghasilan final tidak boleh dikurangkan dari penghasilan non-final. Prinsip ini melekat pada sifat final: pajak dihitung dari peredaran bruto tanpa memperhatikan biaya.
- Beban umum harus dialokasikan secara wajar dan konsisten. Alokasi Rp600 juta untuk kegiatan sewa sebesar 15% dari total beban, sebanding dengan proporsi pendapatan sewa terhadap total pendapatan, sehingga dapat dipertahankan.
- Bila seluruh Rp1,5 miliar dibebankan ke sewa: penghasilan neto sewa = Rp4 miliar - Rp2,4 miliar - Rp1,5 miliar = Rp100.000.000 (bukan rugi, tetapi laba mengecil). PPh badan menjadi 22% x Rp100 juta = Rp22 juta; kredit Rp200 juta menimbulkan klaim lebih bayar Rp178 juta.
- Risiko: koreksi atas Rp900.000.000 beban yang semestinya dialokasikan ke kegiatan konstruksi, ditambah sanksi bunga, serta potensi koreksi lebih bayar yang dikompensasikan ke periode lain.
Prinsip pengujian yang dapat dipakai: telusuri setiap jenis beban ke sumber penghasilannya (direct tracing) dan gunakan dasar alokasi yang terdokumentasi seperti proporsi pendapatan atau luas pemakaian. Metode alokasi harus diterapkan konsisten antar tahun agar tidak dianggap menggeser laba.
3. Bila kegiatan sewa ternyata merugi dan kegiatan konstruksi untung, apakah kerugian itu dapat menyerap laba konstruksi? Bagaimana pula perlakuan bila pemberi kerja tidak memotong PPh final?
Read the worked answer
Kerugian non-final tidak dapat menyerap laba final, dan sebaliknya.
- Penghasilan konstruksi sudah selesai dipajaki saat dipotong. Laba atau rugi dari kegiatan final tidak memasuki perhitungan PPh badan dan tidak dapat dikompensasikan ke penghasilan sewa.
- Kompensasi kerugian hanya berlaku di dalam ruang lingkup penghasilan non-final, dengan batas waktu lima tahun. Jadi, rugi sewa hanya dapat dikompensasi terhadap laba non-final tahun-tahun berikutnya, bukan terhadap PPh final konstruksi.
- Hal yang sama berlaku untuk dividen yang dikecualikan: ia bukan objek pajak, sehingga tidak menambah dasar penghitungan maupun menyerap biaya.
Bila pemberi kerja tidak memotong PPh final konstruksi:
- Kewajiban pajak tetap ada. PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final dan wajib dibayar sendiri oleh WP apabila tidak dipotong oleh pihak yang seharusnya memotong; bukti potong yang tidak ada tidak menghapus kewajiban.
- Perusahaan harus menghitung dan menyetorkan sendiri 1,75% atas nilai kontrak yang tidak dipotong, lalu melaporkannya pada SPT Masa PPh final.
- Sebaliknya, PPh Pasal 23 atas sewa yang tidak dipotong penyewa tetap dapat dikreditkan hanya jika dibuktikan dengan bukti potong; tanpa bukti potong, kredit tidak dapat diakui sehingga PPh 29 menjadi lebih besar.
- Untuk kontrak yang nilainya dipotong dengan tarif berbeda (misalnya 2,65% karena kualifikasi tidak sesuai), selisihnya menjadi kewajiban tambahan yang harus dihitung sendiri.