Royalti Perangkat Lunak ke Entitas Singapura Tanpa Substansi dan Jasa Teknis dari Jepang
PT Kreatif Nusantara adalah PKP yang pada November 2024 membayar dua transaksi luar negeri. Pertama, USD150.000 kepada Singa Holdings Pte Ltd (Singapura) atas lisensi perangkat lunak yang disublisensikan dari induknya di Amerika Serikat; Singa tidak memiliki karyawan, kantor, maupun aktivitas lain selain menerima royalti dan menagihkan kembali dengan markup 5%. DGT telah diminta tetapi tidak diberikan sampai pembayaran dilakukan. Kedua, USD60.000 kepada Sakura Tech KK (Jepang) atas dukungan teknis; tiga insinyurnya berada di Indonesia selama empat bulan dan DGT yang sah telah diterima sebelum pembayaran. Kurs pajak saat pembayaran Rp15.500 per dolar. Manajer keuangan berpendapat bahwa cukup memotong PPh Pasal 26 sebesar 10% untuk kedua pembayaran karena keduanya berasal dari negara mitra P3B.
1. Tentukan tarif dan jumlah PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada Singa Holdings, serta jelaskan peran DGT dan uji beneficial owner.
Read the worked answer
Tarif yang benar adalah 20%, bukan 10%.
- Nilai pembayaran: USD150.000 x Rp15.500 = Rp2.325.000.000
- PPh Pasal 26: 20% x Rp2.325.000.000 = Rp465.000.000
Dua alasan yang saling menguatkan:
- Syarat formal tidak dipenuhi. Keringanan tarif P3B hanya dapat diterapkan bila surat keterangan domisili/DGT yang sah tersedia. Karena DGT tidak diberikan sampai saat pembayaran, pemotong wajib menerapkan tarif 20%. Permintaan yang tidak ditanggapi tidak menunda kewajiban pemotongan.
- Syarat materiil kemungkinan besar juga tidak dipenuhi. Singa tidak memiliki karyawan, kantor, atau aktivitas riil; ia hanya meneruskan lisensi dari induk di Amerika Serikat. Dalam posisi demikian, Singa sulit dibuktikan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) atas royalti, sehingga akses ke tarif P3B dapat ditolak.
Konsekuensi lanjutan: PPh Pasal 26 bersifat final, harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 26/21/23/26. Bila perusahaan lalai memotong, perusahaan menjadi penanggung pajak dan wajib menyetorkan sendiri, serta biaya royalti tersebut berisiko tidak dapat dibiayakan. Bila ingin menanggung pajak karyawan luar negeri (gross up), dasar pengenaan harus dihitung dari nilai sebelum pajak, bukan dari nilai bersih yang dikirim.
2. Bagaimana perlakuan atas pembayaran jasa teknis kepada Sakura Tech KK? Uraikan langkah analisis berdasarkan P3B dan kaitannya dengan keberadaan bentuk usaha tetap.
Read the worked answer
Urutan analisis yang benar: jenis penghasilan, lalu keberadaan BUT, baru tarif.
- Klasifikasi penghasilan. Dukungan teknis oleh insinyur umumnya bukan royalti karena tidak ada pengalihan atau pemberian hak atas kekayaan intelektual. Jika P3B yang berlaku tidak memuat pasal khusus untuk imbalan jasa teknis, imbalan itu masuk kategori laba usaha (business profits).
- Uji bentuk usaha tetap. Insinyur berada di Indonesia empat bulan. Bila batas waktu BUT untuk pemberian jasa (umumnya 6 bulan dalam 12 bulan) atau untuk proyek konstruksi tidak terlampaui, tidak ada BUT. Tanpa BUT, negara sumber tidak berhak memajaki laba usaha tersebut.
- Syarat formal. DGT telah diterima dan sah, sehingga tarif P3B dapat diterapkan.
- Kesimpulan. PPh Pasal 26 atas Rp60.000 x Rp15.500 = Rp930.000.000 adalah nihil, disertai kewajiban menyimpan DGT, kontrak, dan bukti durasi kehadiran personel.
Catatan penting: bila P3B memuat pasal imbalan jasa teknis dengan tarif tertentu, atau bila kehadiran melewati batas waktu BUT, pemajakan berpindah ke rezim BUT: laba diatribusikan ke BUT dan dikenai PPh badan, sementara pembayaran dapat dikenai PPh Pasal 26 sepanjang merupakan penghasilan yang tidak terkait BUT. Kesalahan umum adalah menganggap semua pembayaran ke negara mitra otomatis berhak tarif 10% tanpa menguji klasifikasi dan keberadaan BUT.
3. Apa risiko bila PT Kreatif Nusantara hanya memotong 10% untuk kedua pembayaran? Hitung selisihnya dan jelaskan mekanisme koreksinya.
Read the worked answer
Selisih dan risikonya:
- Singa: seharusnya Rp465.000.000; jika dipotong 10% hanya Rp232.500.000; kurang setor Rp232.500.000.
- Sakura: seharusnya nihil; jika dipotong 10% menjadi Rp93.000.000; terjadi pemotongan yang tidak seharusnya, sehingga timbul kelebihan setor yang harus dikoreksi melalui pembetulan SPT Masa dan permintaan pengembalian.
- Selain pokok kurang setor, berlaku sanksi bunga atas keterlambatan setor, dan pemotong dapat ditetapkan sebagai penanggung pajak.
Mekanisme koreksi:
- Lakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 26 untuk masa November 2024, setorkan kekurangan atas Singa, dan lampirkan perhitungan baru.
- Untuk Sakura, betulkan SPT Masa agar pemotongan yang tidak seharusnya dihapus; jangan mengompensasikan kelebihan itu ke masa lain tanpa dasar.
- Perbaiki perlakuan biaya: PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong tetapi tidak dipotong tidak dapat dibiayakan, dan biaya royalti terkait berisiko dikoreksi bila kewajiban pemotongan tidak dipenuhi.
Pencegahan: buat matriks pemotongan per transaksi yang memuat jenis penghasilan, negara, tarif P3B, status DGT, keberadaan BUT, dan tanggal jatuh tempo setor. Uji substansi penerima pembayaran sebelum kontrak ditandatangani, bukan setelah pembayaran dilakukan, karena pada titik itu pilihan withholding sudah tidak ada.