KUP: Prosedur, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Domain KUP menguji prosedur administrasi dari pendaftaran sampai penagihan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak. Fokusnya bukan menghitung pajak, tetapi memastikan tindakan administrasi tepat waktu dan tepat forum.
Prinsip
Sistem self-assessment memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Konsekuensinya, pengawasan dilakukan melalui penelitian, pemeriksaan, dan penagihan. Hak wajib pajak mencakup pengurangan, pengembalian pendahuluan, keberatan, banding, dan gugatan.
Rangkaian kewajiban
- Wajib pajak mendaftar untuk memperoleh NPWP, menyampaikan SPT, dan membayar pajak secara self-assessment.
- SPT Tahunan OP jatuh tempo 31 Maret; SPT Tahunan Badan 30 April; SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya.
- Pembetulan SPT dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan; pajak kurang bayar dikenai sanksi.
- Keberatan diajukan ke DJP dalam 3 bulan sejak SKP; banding ke Pengadilan Pajak dalam 3 bulan sejak keputusan keberatan.
- Daluwarsa penetapan SKP umumnya 5 tahun setelah berakhirnya masa atau tahun pajak.
- Dokumen perpajakan disimpan 10 tahun; penagihan berjalan melalui teguran, surat paksa, dan penyitaan.
Contoh
SPT Tahunan OP 2023 seharusnya disampaikan 31 Maret 2024, tetapi baru disampaikan 20 April 2024. Keterlambatan 20 hari dikenai denda administrasi Rp100.000 sesuai UU KUP, bukan bunga. Jika SPT menyatakan kurang bayar, bunga atas keterlambatan pembayaran juga dikenakan; denda dan bunga adalah dua hal berbeda.
Jebakan
Mencampur forum keberatan dan banding; menganggap pembetulan selalu bebas sanksi; lupa bahwa pemeriksaan menghentikan pembetulan; salah menghitung daluwarsa dari tanggal surat. Baca tanggal surat dan amar putusan, bukan tanggal tanda tangan.