PPh Badan: Tarif 22%, Pasal 31E, dan Rekonsiliasi Fiskal
Domain PPh Badan menguji penentuan penghasilan neto fiskal, tarif, dan fasilitas. Titik beratnya adalah rekonsiliasi fiskal dan penerapan Pasal 31E.
Tarif dan fasilitas
- Tarif umum 22% sejak tahun pajak 2022.
- Pasal 31E: wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar mendapat pengurangan 50% atas bagian PKP dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar.
- Bagian PKP yang mendapat fasilitas = (4,8 miliar / peredaran bruto) × PKP.
- UMKM dengan peredaran sampai Rp4,8 miliar dapat memakai PPh final 0,5% (PP 55/2022), tetapi badan tidak memperoleh pembebasan Rp500 juta yang khusus OP.
Rekonsiliasi
Biaya yang tidak dapat dikurangkan antara lain pembagian laba, biaya pribadi pemegang saham, sanksi pajak, dan cadangan tertentu. Penyusutan fiskal mengikuti kelompok harta berwujud, bukan kebijakan akuntansi.
Contoh
Peredaran bruto Rp10 miliar, PKP Rp1 miliar. Porsi fasilitas = 4,8/10 = 48%, yaitu Rp480 juta. Porsi non-fasilitas Rp520 juta. Pajak = (50% × 22% × Rp480 juta) + (22% × Rp520 juta) = Rp52,8 juta + Rp114,4 juta = Rp167,2 juta.
Jebakan
Menerapkan 31E pada seluruh PKP; lupa syarat peredaran ≤Rp50 miliar; mengoreksi biaya tanpa dasar; mencampur laba akuntansi dan laba fiskal; menganggap PPh final UMKM bebas selamanya.