PBB dan BPHTB: NJOP, NJKP, dan NPOPTKP
Domain PBB dan BPHTB menguji pajak atas bumi/bangunan dan perolehan hak. PBB-P3 kini diatur UU HKPD; BPHTB tetap pajak daerah dengan tarif 5%.
PBB-P3
- NJOP ditetapkan berdasarkan harga pasar; NJOPTKP ditetapkan pemerintah daerah minimal Rp10 juta.
- NJKP 20%–100%; tarif maksimal 0,5%, ditetapkan masing-masing daerah.
- PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan memiliki ketentuan NJOP khusus.
BPHTB
- Tarif 5% × (NPOP – NPOPTKP).
- NPOPTKP minimal Rp80 juta; waris/hibah wasiat minimal Rp300 juta.
- Terutang saat perolehan hak; wajib pajak adalah penerima hak.
Subjek
PBB-P3 dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. BPHTB dikenakan atas perolehan hak karena jual beli, waris, hibah, dan sebab lain. Saat terutang BPHTB adalah saat perolehan hak, bukan saat sertifikat terbit.
Contoh
Tanah diperoleh dengan NPOP Rp1 miliar, NPOPTKP Rp80 juta. BPHTB = 5% × Rp920 juta = Rp46 juta. Untuk PBB, NJOP Rp1 miliar, NJOPTKP Rp10 juta, NJKP 20%, tarif 0,3%: PBB = 0,3% × 20% × Rp990 juta = Rp594.000.
Jebakan
Menukar NJOP dengan NPOP; memakai NPOPTKP Rp300 juta untuk jual beli; mengabaikan tarif daerah; lupa bahwa BPHTB bukan PBB.