Bea Meterai dan Pajak Daerah: Ambang Rp5 Juta dan PBJT
Domain Bea Meterai dan Pajak Daerah menguji dokumen yang dikenai meterai serta jenis pajak daerah setelah UU HKPD. Fokus soal: ambang Rp5 juta dan tarif PBJT.
Bea Meterai
- Tarif Rp10.000 per dokumen; dokumen dengan nilai sampai Rp5 juta tidak dikenai.
- Objek: surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dokumen transaksi; meterai tempel atau elektronik.
- Bea meterai terutang saat dokumen ditandatangani atau dibuat.
Pajak Daerah
- UU 1/2022 mengatur PBJT, PBB-P3, BPHTB, pajak barang tertentu, dan opsen.
- PBJT meliputi makanan/minuman, tenaga listrik, hotel, parkir, hiburan, dan air tanah; tarif umum maksimal 10%, hiburan tertentu sampai 75%.
- Opsen dikenakan di atas pajak terutang, bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri.
Batas
Bea meterai hanya dikenakan satu kali pada dokumen yang sama. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia dapat dikenai meterai saat digunakan. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah, sehingga tarif dan dasar pengenaan dapat berbeda antar-daerah.
Contoh
Invoice jasa Rp6 juta ditandatangani para pihak; bea meterai Rp10.000. Jika nilainya Rp4,9 juta, tidak dikenai meterai. PBJT makanan/minuman di restoran dengan tarif daerah 10% atas Rp500.000 = Rp50.000.
Jebakan
Mengenakan meterai pada semua kuitansi; menganggap ambang Rp5 juta termasuk PPN; memakai tarif hiburan umum untuk karaoke; lupa opsen.