Pajak Internasional dan P3B: Treaty, DGT, dan Permanent Establishment
Domain Pajak Internasional dan P3B menguji penentuan hak pemajakan lintas negara, terutama residence-source, permanent establishment, dan withholding tax. Soal sering meminta tarif treaty dan syarat DGT.
Konsep
- Indonesia menganut worldwide income untuk resident; non-resident dikenai PPh 26 20% atas penghasilan dari Indonesia.
- P3B membatasi hak pemajakan; berlaku jika ada surat keterangan domisili (DGT/SKD) dan beneficial owner.
- Permanent establishment memberi hak negara sumber mengenakan pajak atas laba usaha.
- Transfer pricing menggunakan prinsip arm's length; dokumentasi lokal dan CbCR untuk grup besar.
Sumber hukum
P3B berfungsi sebagai lex specialis terhadap UU domestik. Jika treaty tidak mengatur, ketentuan domestik berlaku. Indonesia juga menerapkan ketentuan anti-penghindaran seperti beneficial owner dan penentuan PE.
Contoh
Perusahaan Indonesia membayar royalti Rp1 miliar kepada perusahaan Singapura. Tanpa DGT, PPh 26 20% = Rp200 juta. Dengan DGT yang sah dan tarif P3B Indonesia–Singapura 15%, PPh 26 = Rp150 juta. Jika penerima bukan beneficial owner, tarif treaty dapat ditolak.
Jebakan
Menganggap treaty otomatis; lupa DGT; menerapkan tarif treaty pada dividen tanpa cek kepemilikan; mengabaikan PE; menyamakan treaty shopping dengan perencanaan yang sah.