Etika Profesi dan Peraturan Terkini: Integritas dan Kepatuhan
Domain Etika Profesi dan Peraturan Terkini menguji standar perilaku konsultan pajak serta pemahaman perubahan regulasi. Fokus: independensi, kerahasiaan, konflik kepentingan, dan batas antara perencanaan pajak dan penggelapan.
Prinsip etika
- Kompetensi profesional: hanya menerima penugasan yang mampu diselesaikan.
- Independensi dan integritas: tidak memihak kepentingan klien yang melanggar hukum.
- Kerahasiaan: data klien tidak diungkap tanpa izin, kecuali diwajibkan hukum.
- Konflik kepentingan diungkap dan diselesaikan sebelum penugasan.
Peraturan terkini
- UU HPP mengubah tarif PPh OP, PPN, dan sanksi administrasi.
- UU HKPD mengatur ulang pajak daerah dan opsen.
- Coretax (PSIAP) mulai 2025 mengubah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran.
- PP 55/2022 mengatur PPh final UMKM 0,5%.
Sanksi etik
Pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin konsultan. Kerahasiaan tidak melindungi tindak pidana perpajakan; konsultan wajib menolak permintaan yang melanggar hukum.
Contoh
Klien meminta konsultan menurunkan omzet di SPT agar pajak kecil. Konsultan menolak karena itu penggelapan pajak, bukan perencanaan. Ia menjelaskan risiko sanksi, menawarkan koreksi sukarela, dan mendokumentasikan nasihat.
Jebakan
Menganggap kerahasiaan menutupi tindak pidana; menerima fee berdasarkan penghematan pajak ilegal; tidak mengungkap konflik kepentingan; mengabaikan perubahan tarif.