USP-P MAPPI key terms

Kode perilaku profesional yang wajib dipatuhi penilai publik, mengatur integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam setiap penugasan penilaian.

Sikap tidak terpengaruh kepentingan pihak mana pun sehingga kesimpulan nilai disusun bebas dari tekanan, hubungan keuangan, atau konflik kepentingan yang dapat menodai objektivitas.

Keadaan ketika kepentingan pribadi, keuangan, atau hubungan lain penilai berpotensi memengaruhi hasil penilaian; wajib diungkapkan dan dikelola sebelum penugasan diterima.

Hukuman yang dikenakan kepada penilai yang melanggar KEPI, mulai dari teguran, pembatasan praktik, hingga pencabutan izin atau registrasi oleh regulator dan asosiasi profesi.

Kewajiban penilai menjaga informasi penugasan agar tidak disebarkan tanpa izin, kecuali diwajibkan hukum atau diperlukan untuk proses pengawasan oleh otoritas berwenang.

Kecakapan teknis dan pengetahuan yang dibuktikan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan pengujian agar penilai mampu menangani jenis properti atau bisnis yang dinilai.

Rangkaian standar yang mengatur prinsip, prosedur, dan pelaporan penilaian di Indonesia, menjadi acuan wajib bagi penilai publik dalam menghasilkan opini nilai.

Premis atau asumsi nilai yang dipakai dalam penilaian, misalnya nilai pasar, nilai pasar wajar, nilai likuidasi, atau nilai investasi, yang menentukan pendekatan dan data relevan.

Jumlah uang yang diperkirakan diperoleh dari transaksi jual beli suatu aset pada tanggal penilaian antara pembeli dan penjual yang berkeinginan, setelah pemasaran yang wajar, tanpa paksaan.

Basis nilai yang mensyaratkan kewajaran harga antarpihak berelasi atau dalam kondisi tertentu, sering digunakan untuk transaksi pihak terafiliasi dan pelaporan keuangan.

Dokumen tertulis yang memuat lingkup penugasan, data, analisis, asumsi, dan kesimpulan nilai disertai pernyataan kepatuhan terhadap standar dan kode etik.

Kesepakatan awal yang menetapkan aset yang dinilai, basis nilai, tanggal penilaian, tujuan penggunaan, asumsi, batasan, dan tanggung jawab penilai maupun klien.

Metode penilaian yang menyimpulkan nilai dengan membandingkan aset terhadap transaksi atau penawaran sebanding, lalu menyesuaikan perbedaan karakteristik, waktu, dan lokasi.

Metode penilaian yang mengubah proyeksi manfaat ekonomi masa depan menjadi nilai kini melalui kapitalisasi atau diskonto, lazim untuk properti komersial dan entitas bisnis.

Metode penilaian yang menghitung biaya penggantian atau reproduksi aset baru lalu mengurangi penyusutan fisik, fungsional, dan ekonomis untuk memperoleh nilai wajar.

Koreksi kuantitatif atau kualitatif atas data pembanding agar setara dengan properti subjek, mencakup perbedaan ukuran, umur, kondisi, lokasi, dan waktu transaksi.

Rasio antara pendapatan bersih tahunan properti dan nilainya, dipakai untuk mengonversi aliran pendapatan menjadi indikasi nilai secara langsung.

Teknik penilaian yang mendiskontokan arus kas masa depan dengan tingkat diskonto sesuai risiko untuk memperoleh nilai kini aset atau usaha.

Tingkat pengembalian yang diminta investor atas risiko arus kas, digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai kini dalam analisis pendapatan.

Penurunan nilai akibat keausan, kerusakan, atau umur bangunan yang mengurangi manfaat ekonomis aset dibandingkan kondisi baru.

Perkiraan biaya membangun aset baru dengan fungsi dan utilitas setara pada tanggal penilaian, menjadi titik awal dalam pendekatan biaya.

Selisih pendapatan bruto properti setelah dikurangi kekosongan, biaya operasional, dan cadangan pemeliharaan, sebelum memperhitungkan beban keuangan dan pajak.

Informasi transaksi, penawaran, atau sewa properti sejenis yang tervalidasi dan digunakan sebagai dasar analisis dalam pendekatan perbandingan data pasar.

Proses menentukan nilai suatu entitas atau usaha dengan menganalisis laporan keuangan, proyeksi, aset tak berwujud, risiko, dan kondisi pasar.

Aset nonfisik seperti merek, paten, lisensi, dan goodwill yang memiliki nilai ekonomi dan sering dinilai dalam transaksi bisnis atau pelaporan keuangan.

Penugasan penilaian yang tujuannya menyajikan nilai wajar aset atau liabilitas dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan ketentuan pasar modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penilaian properti untuk lembaga jasa keuangan, mencakup kewajiban penilai terdaftar, tata cara, dan pelaporan.

Surat Edaran OJK yang menjabarkan teknis pelaksanaan POJK terkait penilaian, termasuk format laporan, kewajiban dokumentasi, dan mekanisme pengawasan.

Pencatatan resmi penilai pada otoritas atau asosiasi profesi sebagai syarat legal untuk menandatangani laporan penilaian bagi tujuan tertentu.

Ketentuan bank sentral mengenai penilaian agunan kredit, menekankan independensi penilai, dokumentasi, dan peninjauan ulang atas nilai agunan.

Perkiraan nilai yang diperoleh dari penjualan aset dalam waktu terbatas atau kondisi tertekan, umumnya di bawah nilai pasar dan relevan untuk analisis agunan.

Pemeriksaan kritis oleh penilai lain atas laporan penilaian untuk menilai kewajaran asumsi, metode, dan kesimpulan tanpa menerbitkan opini nilai baru.

Kumpulan catatan kerja, data, dan analisis yang mendukung kesimpulan nilai serta disimpan sebagai bukti kepatuhan dan dasar audit.

Hubungan profesional antara penilai dan pemberi tugas yang lahir dari kesepakatan tertulis mengenai ruang lingkup, imbalan, jadwal, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Titik waktu tertentu yang menjadi dasar kesimpulan nilai, dapat berbeda dari tanggal laporan dan harus dinyatakan jelas dalam laporan penilaian.

Penggunaan properti yang paling mungkin, sah, dan menguntungkan secara finansial pada tanggal penilaian, menjadi uji penting dalam analisis properti.

Pernyataan mengenai kondisi yang dianggap benar tanpa verifikasi penuh, dipakai ketika data terbatas dan harus diungkapkan agar pembaca memahami konteks nilai.

Honorarium atas jasa penilaian yang tidak boleh bergantung pada besaran nilai hasil penilaian agar independensi dan objektivitas penilai tetap terjaga.