Peraturan dan Regulasi Penilaian: POJK/SEOJK, Bank Indonesia, dan PMK
Domain regulasi menguji kemampuan memilih aturan yang tepat menurut tujuan, pengguna, dan objek penilaian. POJK/SEOJK, Bank Indonesia, dan PMK memiliki lingkup berbeda; kesalahan memilih rezim membuat laporan tidak dapat diterima.
Aturan inti
- POJK/SEOJK pasar modal: penilaian untuk transaksi material, penawaran umum, restrukturisasi, dan transaksi pihak berelasi; penilai/KJPP harus memenuhi syarat dan terdaftar, laporan mengikuti format OJK, serta independen dari pihak yang bertransaksi. Contoh rezim properti di pasar modal adalah POJK 35/POJK.04/2018.
- Bank Indonesia: penilaian agunan dan kualitas aset; untuk eksposur tertentu bank wajib memakai penilai independen, menilai pasar agunan, dan memperbarui laporan sesuai ketentuan.
- PMK: penilaian barang milik negara/aset negara untuk pemindahtanganan, pemanfaatan, atau tujuan pemerintah; penilai dan laporan mengikuti ketentuan pemerintah.
- Selalu cek tanggal efektif, ambang batas, definisi, dan kewenangan penilai. Regulasi sektor yang lebih spesifik mengalahkan ketentuan umum.
Contoh kerja
Sebuah bank meminta penilaian properti komersial untuk agunan kredit besar. Penalaran: rezim yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia tentang agunan/kualitas aset, ditambah SPI untuk teknik. Jika objek sama dinilai untuk transaksi emiten, POJK pasar modal dapat berlaku. Jika objek adalah BMN, PMK berlaku. Satu laporan tidak otomatis memenuhi ketiga rezim.
Jebakan
Menganggap KJPP terdaftar OJK otomatis berwenang untuk semua penugasan; memakai format POJK untuk BMN; mengabaikan ambang batas kredit; dan menyamakan nilai agunan dengan nilai pasar tanpa membaca definisi.