Kontraktor Utama, Klausul Pay-When-Paid, dan Sengketa Kompetensi
PT Arunika Utama bertindak sebagai kontraktor utama pada proyek gudang di Bekasi dan menunjuk CV Bara Nusantara sebagai subkontraktor pekerjaan mekanikal-elektrikal senilai Rp12,5 miliar. Kontrak tanggal 3 Maret 2023 memuat klausul: 'Pembayaran termin akhir oleh PT Arunika kepada CV Bara dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah PT Arunika menerima pembayaran dari PT Nusa Properti selaku pemilik proyek.' Pekerjaan selesai dan diserahterimakan 20 November 2023; berita acara menyebut sisa pembayaran Rp4,2 miliar. PT Nusa Properti kemudian masuk PKPU dan belum membayar PT Arunika. CV Bara mengirim dua somasi, 10 Januari dan 2 Februari 2024, lalu pada 19 Maret 2024 menggugat PT Arunika ke PN Jakarta Utara. Kontrak juga memuat klausul arbitrase BANI, tetapi CV Bara memilih pengadilan karena biaya arbitrase dianggap terlalu tinggi. PT Arunika mengajukan eksepsi kompetensi absolut sekaligus dalil bahwa kewajiban bayarnya belum jatuh tempo. PT Arunika sama sekali belum mendaftarkan tagihannya kepada kurator PT Nusa Properti.
1. Apakah klausul pay-when-paid tersebut sah, dan kapan kewajiban PT Arunika jatuh tempo? Uraikan dasar hukum serta beban pembuktiannya.
Read the worked answer
Kualifikasi. Klausul ini adalah syarat (voorwaarde) yang menggantungkan lahirnya kewajiban pada peristiwa pembayaran pihak ketiga, bukan sekadar ketentuan waktu (termijn). Akibatnya berbeda: pada syarat, belum ada wanprestasi selama syarat belum dipenuhi; pada termijn, keterlambatan saja sudah cukup untuk menuntut ganti rugi.
Dasar hukum. Pasal 1338 KUHPerdata memberi kebebasan berkontrak, tetapi ayat (3) menundukkannya pada itikad baik. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak memuat larangan tegas atas klausul semacam ini, sehingga secara umum sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang.
Batasannya. Syarat tidak boleh dijadikan alat mengalihkan risiko secara tidak wajar. PT Arunika wajib membuktikan telah menagih PT Nusa secara sungguh-sungguh. Karena PT Nusa dalam PKPU, ukuran kesungguhan itu adalah pendaftaran tagihan kepada kurator. Jika PT Arunika pasif atau melepaskan hak tagihnya, syarat dianggap tidak terpenuhi karena perbuatannya sendiri dan kewajiban membayar menjadi jatuh tempo.
Beban pembuktian. CV Bara cukup membuktikan pekerjaan selesai dan berita acara serah terima. PT Arunika yang mengaku alas hak pembebas wajib membuktikan syarat belum dipenuhi sekaligus bahwa ia telah berupaya. Dalam praktik, hakim memerintahkan pembayaran bila terbukti tagihan tidak pernah didaftarkan ke kurator.
2. Bagaimana penilaian atas eksepsi kompetensi absolut PT Arunika, dan langkah apa yang seharusnya diambil CV Bara?
Read the worked answer
Kerangka. Klausul arbitrase menyangkut kewenangan mengadili, sehingga diperiksa sebagai eksepsi kompetensi absolut yang dapat diajukan kapan saja sebelum putusan akhir.
Dasar hukum. Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999: pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah dijanjikan kepada arbitrase, kecuali perjanjiannya batal demi hukum atau objek sengketa berada di luar ruang lingkup perjanjian. Klausul BANI dalam kontrak ini dirumuskan luas dan mencakup sengketa pelaksanaan kontrak, termasuk soal pembayaran termin.
Penerapan. Gugatan CV Bara pada dasarnya adalah gugatan wanprestasi atas kontrak yang sama, bukan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri. Dalil bahwa biaya arbitrase lebih mahal bukan alasan hukum untuk menyimpang dari klausul; itu hanya pertimbangan kemanfaatan. Karena itu eksepsi PT Arunika kemungkinan besar dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Langkah CV Bara. Pertama, mengajukan gugatan ke BANI dengan mendaftarkan permohonan arbitrase sebelum hakim menjatuhkan putusan, agar tidak kehilangan hak. Kedua, bila tetap ingin beracara di pengadilan, harus dibangun konstruksi gugatan yang benar-benar di luar ruang lingkup kontrak, misalnya penipuan atau penyalahgunaan keadaan, dan itu pun berisiko. Ketiga, mendaftarkan tagihan dalam PKPU PT Nusa Properti sebagai jalur pemulihan yang sebenarnya lebih efektif.
3. Dapatkah CV Bara menuntut PT Nusa Properti secara langsung? Jelaskan dasar dan hambatannya.
Read the worked answer
Asas pokok. Pasal 1315 KUHPerdata: perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya. CV Bara bukan pihak dalam kontrak antara PT Arunika dan PT Nusa Properti, sehingga tidak memiliki hak tagih langsung kepada pemilik proyek.
Jalur yang mungkin. Pertama, Pasal 1317 KUHPerdata mengakui perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga; jika kontrak utama memuat klausul pembayaran langsung kepada subkontraktor, CV Bara dapat menuntut berdasarkan klausul itu. Namun klausul semacam itu harus dibuktikan isinya secara tegas, bukan disimpulkan. Kedua, setelah CV Bara dibayar, ia tidak otomatis bersubrogasi kepada PT Arunika; subrogasi hanya terjadi melalui pembayaran oleh pihak berkepentingan sesuai Pasal 1400 KUHPerdata. Ketiga, dalam PKPU, CV Bara dapat menyampaikan tagihan hanya jika memiliki alas hak, dan alas haknya adalah kepada PT Arunika, bukan kepada PT Nusa.
Hambatan praktis. PT Nusa Properti berada dalam PKPU, sehingga setiap tagihan harus diverifikasi kurator dan dibayar secara pari passu. Menuntut langsung tanpa alas hak berisiko dinyatakan tidak dapat diterima, bahkan dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum apabila disertai penyitaan yang tidak berdasar. Strategi yang lebih realistis adalah menekan PT Arunika agar mendaftarkan tagihannya ke kurator, sambil menyiapkan gugatan bersyarat terhadap PT Arunika.