PERADI UPA cheat sheet

Pasal 1320 KUHPerdata: syarat sah perjanjian - sepakat, cakap, suatu hal tertentu, sebab yang halal; syarat 1-2 subjektif (dapat dibatalkan), syarat 3-4 objektif (batal demi hukum).

Pasal 1338 KUHPerdata: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kedaluwarsa umum Pasal 1967 KUHPerdata: 30 tahun; kadaluwarsa khusus 1 tahun (Pasal 1968) dan 5 tahun (Pasal 1969) untuk tagihan tertentu.

Wanprestasi mencakup: tidak melakukan sama sekali, melakukan tetapi terlambat, melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan melakukan hal yang dilarang perjanjian.

Somasi diperlukan sebelum menuntut ganti rugi wanprestasi, kecuali perjanjian memuat klausul tanpa somasi atau prestasi bersifat seketika.

Pasal 1365 KUHPerdata: perbuatan melawan hukum memerlukan unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal; Pasal 1366 mengatur kelalaian.

Perkawinan sah menurut Pasal 2 UU No. 1/1974 bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Harta bersama diatur Pasal 35-37 UU No. 1/1974; harta bawaan dan hadiah/warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak.

Pasal 830 KUHPerdata: pewarisan terjadi karena kematian; ahli waris golongan I (anak dan keturunan) menutup golongan berikutnya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP: asas legalitas - tiada pidana tanpa undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Unsur tindak pidana umumnya: perbuatan (actus reus), kesalahan (mens rea), melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab.

Pasal 44 KUHP lama: tidak dapat dipidana bila jiwa terganggu (sakit) sehingga tidak mampu menyadari sifat perbuatannya atau menginsyafi akibatnya.

Percobaan (Pasal 53 KUHP): niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri; pidana maksimum dikurangi sepertiga.

Pasal 55 KUHP mengatur penyertaan (plegen, doen plegen, medeplegen, uitlokking); Pasal 56 mengatur pembantuan.

Pasal 64 KUHP: perbarengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling); Pasal 65-66 mengatur gabungan tindak pidana dengan sistem absorbsi dan kumulasi terbatas.

Penghapus pidana: Pasal 48 (daya paksa absolut), Pasal 49 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (perintah jabatan), Pasal 51 (perintah atasan yang sah).

Pasal 79 KUHP lama: kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, umumnya 12 tahun untuk kejahatan berat dan 6 tahun untuk kejahatan ringan.

UU No. 1/2023 (KUHP baru) berlaku efektif 2 Januari 2026 dan mengatur pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana pengganti termasuk kerja sosial.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Indonesia adalah negara hukum; Pasal 1 ayat (2): kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Pasal 7 UUD 1945: jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022 mengatur tata urutan dan pengujiannya.

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945); Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah UU.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945: DPR memegang kekuasaan membentuk UU; setiap RUU dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menurut UU No. 30/2014: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan pelayanan publik.

Keputusan tata usaha negara (KTUN) menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009: penetapan tertulis bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum.

Diskresi (Pasal 1 angka 23 UU No. 30/2014) hanya boleh dilakukan untuk melayani kepentingan umum dan tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 18 UUD 1945 membagi NKRI atas daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan asas otonomi dan tugas pembantuan; Pasal 18A mengatur hubungan pusat-daerah.

Lembaga negara yang diatur UUD 1945 antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK, dan Komisi Yudisial; fungsi BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Hukum acara perdata menganut asas hakim pasif: hakim tidak boleh menambah atau mengubah pokok gugatan (ultra petita dilarang).

Syarat gugatan: identitas para pihak, dasar hukum (posita), dan tuntutan (petitum) yang jelas; gugatan kabur dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Pasal 118 HIR: gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat (forum rei sitae), kecuali ada pilihan forum.

Mediasi wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara menurut Peraturan MA No. 1/2016; mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan damai yang dikukuhkan akta perdamaian.

Pembuktian perdata: alat bukti menurut Pasal 1866 KUHPerdata meliputi tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah; beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan.

Upaya hukum biasa: banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung; upaya luar biasa: peninjauan kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

Hukum acara pidana: Pasal 1 butir 14 KUHAP mengatur tersangka, butir 15 terdakwa; praperadilan menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penetapan tersangka.

Pasal 143 KUHAP: penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan surat dakwaan; Pasal 182 mengatur musyawarah majelis hakim dalam putusan.

Batas penahanan penyidik umumnya 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari; penuntut umum 20 hari diperpanjang 30 hari; hakim pengadilan negeri 30 hari diperpanjang 60 hari.

UU No. 18/2003 Pasal 1 angka 1: advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2 UU No. 18/2003: advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, dilindungi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 18/2003: syarat menjadi advokat antara lain sarjana hukum, magang minimal 2 tahun, lulus ujian profesi, dan tidak berstatus pegawai negeri.

Advokat wajib merahasiakan rahasia klien (Pasal 19 UU No. 18/2003); kerahasiaan ini juga diakui sebagai hak imunitas profesi.

Pasal 26 UU No. 18/2003: advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar pengadilan.

Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hubungan dengan klien, sesama advokat, pengadilan, dan masyarakat; pelanggaran dapat berujung sanksi teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.

Advokat dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, hakim, jaksa, polisi, dan pegawai negeri sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 UU No. 18/2003.

Honorarium advokat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan klien; advokat dilarang membagi honorarium dengan pihak yang bukan advokat (fee splitting).

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dibentuk untuk menegakkan kode etik; putusannya dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Kedaluwarsa umum menurut Pasal 1967 KUHPerdata adalah 30 tahun, dengan pengecualian jangka waktu khusus 1 dan 5 tahun.

Wanprestasi mencakup tidak berprestasi, terlambat berprestasi, berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dan melakukan hal yang dilarang perjanjian.

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal dalam perbuatan melawan hukum.

Pasal 2 UU No. 1/1974 menyatakan perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Harta bersama diatur Pasal 35-37 UU No. 1/1974, sedangkan harta bawaan dan hibah/warisan tetap dikuasai masing-masing pihak.

Pasal 830 KUHPerdata menyatakan pewarisan terjadi karena kematian, dan ahli waris golongan I menutup golongan berikutnya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan asas legalitas: tiada pidana tanpa undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Unsur tindak pidana meliputi perbuatan, kesalahan, melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Pasal 44 KUHP lama membebaskan pemidanaan bila jiwa terganggu sehingga pelaku tidak mampu menyadari sifat perbuatannya.

Pasal 53 KUHP mengatur percobaan: niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri.

Pasal 55 KUHP mengatur penyertaan, sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur pembantuan dalam tindak pidana.

Pasal 48-51 KUHP memuat penghapus pidana berupa daya paksa, pembelaan terpaksa, perintah jabatan, dan perintah atasan yang sah.

Pasal 64 KUHP mengatur perbuatan berlanjut, sedangkan Pasal 65-66 mengatur gabungan tindak pidana dengan sistem absorbsi dan kumulasi terbatas.

UU No. 1/2023 (KUHP baru) berlaku efektif 2 Januari 2026 dan memperkenalkan pidana pengganti termasuk kerja sosial.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, dan ayat (2) menempatkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD.

Pasal 7 UUD 1945 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang dirinci lebih lanjut oleh UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022.

Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang.

Pasal 20 UUD 1945 menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden.

UU No. 30/2014 merumuskan AUPB, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, dan keterbukaan.

Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 mendefinisikan KTUN sebagai penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final.

Diskresi menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 30/2014 hanya boleh diambil untuk melayani kepentingan umum dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 18 dan 18A UUD 1945 membagi NKRI atas daerah provinsi dan kabupaten/kota serta mengatur hubungan pusat dan daerah.

BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai Pasal 23E UUD 1945.

Hukum acara perdata menganut asas hakim pasif sehingga hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (ultra petita).

Gugatan yang kabur atau tidak memenuhi syarat formil dan materiil dapat dinyatakan niet ontvankelijke verklaard (tidak dapat diterima).

Pasal 118 HIR menempatkan kewenangan pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat, kecuali terdapat pilihan forum.

Peraturan MA No. 1/2016 mewajibkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan kesepakatan damai dikukuhkan sebagai akta perdamaian.

Pasal 1866 KUHPerdata menyebut alat bukti berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, dengan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan.

Upaya hukum biasa terdiri atas banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali dan derden verzet.

Praperadilan menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penetapan tersangka sesuai KUHAP.

Batas penahanan penyidik umumnya 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari, sedangkan penuntut umum 20 hari diperpanjang 30 hari.

Pasal 143 KUHAP mengatur pelimpahan perkara dengan surat dakwaan, dan Pasal 182 mengatur musyawarah majelis hakim dalam putusan.

Pasal 1 angka 1 UU No. 18/2003 mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2 UU No. 18/2003 menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan dilindungi hukum.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 18/2003 mensyaratkan sarjana hukum, magang minimal 2 tahun, lulus ujian profesi, dan tidak berstatus pegawai negeri.

Pasal 19 UU No. 18/2003 mewajibkan advokat merahasiakan rahasia klien sebagai bagian dari hak imunitas profesi.

Pasal 26 UU No. 18/2003 melindungi advokat dari tuntutan perdata dan pidana selama menjalankan tugas profesi dengan itikad baik.

Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hubungan dengan klien, sesama advokat, pengadilan, dan masyarakat serta menetapkan sanksi atas pelanggarannya.

Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 UU No. 18/2003 melarang advokat merangkap jabatan sebagai pejabat negara, hakim, jaksa, polisi, atau pegawai negeri.

Honorarium advokat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan klien, dan pembagian honorarium dengan bukan advokat (fee splitting) dilarang.

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.